Semarak Bulan Pancasila UNEJ, Era Digital Jadi Peluang Besar Memperkuat Toleransi Antar Umat Beragama

Jember, 20 Juni 2024-Guna untuk meningkatkan toleransi beragama pada era digital saat ini, Universitas Jember menyelenggarakan Workshop bertajuk “Peran Nilai-Nilai Pancasila dalam Meningkatkan Toleransi Beragama pada Era Digital”, yang di selenggarakan Aula Lantai 3 Gedung Rektorat Universitas Jember (20/06/2024). Menurut Wakil Ketua Panitia Semarak Bulan Pancasila Universitas Jember, Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. dalam sambutannya mengatakan, secara umum di era digital banyak memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dan berbagi informasi, hal ini menurutnya menjadi peluang besar untuk memperkuat toleransi antar umat beragama.

“Namun era ini juga membawa tantangan yang signifikan seperti isu intoleransi, ujaran kebencian, dan hal negative lainnya di media sosial, oleh karena itu melalui worshop ini kita akan membahas bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan landasan untuk tetap dan terus menjaga serta mempromosikan toleransi dalam masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Jember dalam samputannya pula mengungkapkan, ada lima isu trategis yang akan beririsan dengan tema kegiatan ini, yaitu, 1. melemahnya pemahaman wawasan Pancasila 2. Menguatnya Eksklusivisme Sosial; 3. Terjadinya Kesenjangan sosial yang semakin menajam; 4. lemahnya pelembagaan Pancasila; dan 5. lemahnya keteladanan dan perilaku baik di ruang publik.

“Pada isu pertama tentang lemahnya pemahaman wawasan Pancasila ini berkaitan dengan Wawasan kesejarahan, wawasan konseptual, wawasan Yuridis, Wawasan Visional dan Wawasan Implementatif. Pada isu kedua, hal ini ditandai dengan menguatnya “keakuan” atas suku, atas agama, atas ras, atas asal usul dan seolah-olah identitas-identitas kesukuan itu menjadi komoditas yang menarik trutama dalam konteks perpolitikan kita di akhir-akhir ini,” ungkapnya kala membuka acara Workshop itu.

Lalu ia menambahkan, ada juga beberapa hal yang perlu menjadi pemikiran bersama, menguatnya sifat indogralistik yang menjadi ancaman yang serius terhadap budaya kewargaan ini, Berkembangnya paham pondalisme pasar, Menguatnya pondalisme agama, sehingga lahirlah aliran-aliran ekstrem, dan Melemahnya Gotong Royong.

“Saya berharap, dengan Workshop ini bisa menjadi wacana yang bisa kita kembangkan dan diskulsuskan sebagai penguatan pemahaman kita terhadap nilai-nilai Pancasila,” tutupnya.

Pada acara inti, dalam paparannya, Prof. Dr. H. Abdul Halim, Wakil ketua MUI Jawa Timur, mengemukakan, nilai – nilai pancasila tidak dikeembangkan lagi di dunia Pendidikan, secara perspektif agama, Islam itu ciptaan tuhan dan pancasila ciptaan manusia, “ciptaan tuhan ini ranah yang kita tidak diberi peluang untuk didiskusikan. misal kewajiban sholat, ranah ijtihad paling banyak tentang hubungan orang satu dan yang lain. terkait bagaimana mengatur hubungan mengatur manusia dan manusia lain, yang bisa didiskusikan. ranah tatbudi dan tadakhul. Ta’atbud, tidak bisa didiskusikan, sangat dibuka ruang untuk ijtihad,” paparnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, Pancasila masuk pada ranah ijtihad, pancasila adalah pemikiran yang luar biasa, setiap orang diberi ruang untuk ijtihad, perbedaaan yang saling melengkapi, karena rangkaian konferensi satu tujuan yaitu itu ijtihad jama’i, diterima secara kolektif.

“Banyak di kalangan pemikir sekarang,yang seharusnya taat budi dikritisi sedangkan tadakhul diterima, yang anti Islam hanya kelompok kecil, biasanya mereka belajar Islam tidak sistematis dan tidak tuntas, oleh karena itu yang diputuskan NU tahun 1983 memberikan pancasila sebagai asas tunggal organisasi.pancasila menjadi satu-satunya pilihan dan pancasila sebagai perjanjian dan kesaksian Bersama, katanya.

Lalu ia menambahkan, Islam Moderat, ternyata dalam arus besar Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Majelis ulama sudah teruji. selama tiga organisasi eksis ada kemungkinan Pancasila akan tetap pada marwahnya.

“Islam Wasathi, adalah kelompok yang muda. islam moderat, terkait persoalan jihad, dalam perspektif orang intolerant,kita membunuh siapa yang fahamnya tidak sesuai. tetapi 6 perspektif MUI yaitu, orang mencari ilmu, berbakti kepada orang tua, puasa Ramadhan, haji dan jika umat dalam keadaan tersudut,” imbuhnya.

Pemateri kedua, Ketua Dewan Pers RI, Dr. Ninik Rahayu, S.H, M.S. menyampaikan tentang Literasi Digital Dalam Memahami Implementasi Nilai-nilai Pancasila, sekarang ini banyak media online dan media sosial, media online dinaungi oleh kode etik jurnalistik, media sosial tidak punya kode etik.karena belum punya etika, dewan pers menyiapkan etika jurnalistik menggunakan media sosial.

“Maka perlu dewan media sosial dan apa dasar kebijakannya. kita bersyukur di awal 2024 bapak presiden mengesahkan dukungan media platform pada media berkualitas, salah satunya tidak memfasilitasi perusahaan media yang tidak sesuai Pancasila,” ulasnya.

Ia berharap ini menjadi satu hal penting, berbagai media platform seperti kecerdasan buatan yang dikenala artificial intelligence (AI). keterampilan digital dalam jurnalistik bukan hanya mendistribusikan informasinya, harus memikirkan impact terhadap informasi yang didistribusikan.

Pemateri ketiga disampaikan oleh Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang berkeinginan merefleksikan, latah teknologi mengakibatkan masyarakat tidak mature terhadap teknologi. masyarakat lebih kagum pada perangkatnya dari pada mengoperasikannya.

“Harapan saya ada konvergensi kelembagaan, amanat konstitusi melawan Imperialisme, untungnya ada Fatwa MUI tentang kearifan, seharusnya setiap umat Islam membacanya. ICCPR jelas secara internasional, saat hidup menjalankan kebebasan, sepantasnya menjalankan kewajiban dan tanggung jawab kita. ini adalah moral,” katanya.

Lali ia menjelaskan, Ideologi adalah yang mempertahankan unsur pertahanan, bangsa ini harus merasa bahwa yang ia punya adalah kemajuan bangsanya, yang tidak tertulis di buku seringkali tidak terlaksana. Indonesia seringkali ditindas teknologi, oleh karena itu perlu ada perlawanan.

“Saya miris mendengar kebijakan bahwa ilmuwan diserap pasar. kita tutup gaya hidup terjajah, kita sengaja diadu untuk disetting agar menciptakan perpecahan,” jelasnya.

Pemateri keempat diisi oleh Drs. Andang Subaharianto, M.Hum. Akademisi Fakulttas Ilmu Budaya Universitas Jember, ia menjelaskan tentang Pancasila dan Multikulturalisme di Era Digital, ia mengkomparasikan pemerataan di bidang ekonomi dan pemeratan martabat orang atau kelompok sosial.

“Saya coba tarik ke belakang, membaca pancasila kurang lengkap bila tidak melihat konsep historis dan fase historis bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang hebat, sebelum era kolonialisme dan imperialisme menjadikan kita bangsa meniru dan tidak memiliki harga diri, saya kira benar bahwa kita bangsa yang hebat, misal candi Borobudur,” paparnya.

Lebih lanjut ia juga menjelaskan, kolonialisme dan imperialisme yang menenggelamkan semuanya dan jadi bangsa yang terjajah, konteks ini yang membangkitkan imajinasi rakyat jajahan sehingga muncul ratu adil. Lalu Soekarno membaca peta sabang sampai merauke bukan hanya ilmu bumi, namun sebagai ilmu politik, kesatuan nasional itu berawal. disana kesatuan kenegaraan dan kesatuan ideologi berawal. maaka jelas sekali ada satu tujuan Indonesia dikontekskan, pada pembukan UUD 45. bahkan ia (soekarno) meremas, melindungi ketertiban dunia. itu adalah prinsip pokok republik Indonesia.

“Saya menempatkan Pancasila sebagai dasar negara, dalam pengertian ini sesungguhnya adalah paradigma untuk melahirkan kebijakan- kebijakan. sehingga seluruh kebijakan negara, mesti mengalir terhadap Pancasila, pancasila sebagai ideologi kritik dalam mengevaluasi kebijakan dan peraturan perundang – undangan. sah adanya menurut saya kita mengkritik kebijakan menghasilkan keadilan sosial atau sebaliknya. dalam konteks itu fungsi integrasi pancasila pada saat keadilan sosial tidak terpenuhi,” jelasnya.

Lalu ia menambahkan, pancasila mempunyai sisi integratif, keanekaragaman, pluralisme di Indonesia ternyata sudah dimiliki mekanisme kultur untuk integrasinya. maka sesungguhnya yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat memiliki resolusi dan reintegrasi sesuai dengan ucapan sukarno “Pancasila kita gali dari bumi nusantara”.

“Ekonomi digital, sosial budaya dan politik memiliki relasi sosial. maka itu saling terkait. kita dihadapkan pada informasi yang melimpah, melalui media digital sebenarnya kita dihadapkan imperialisme baru. karena tidak ada keteladanan para elit. kita berhadapan pada keadaan yang luar bisa, multikulturalisme bisa kita hargai dan beri kan martabat sehingga cita – cita kemerdekaan bisa tercapai,” imbuhnya. (is)