JAKARTA – Indonesia dipandang memiliki peran yang sangat penting dalam bidang ekonomi, perdagangan, hak asasi manusia (HAM), keamanan serta perdamaian dunia. Indonesia juga mampu menjaga hubungan baik dengan berbagai negara tetangga seperti Timor Leste, Jepang, dan Korea Selatan. Bahkan, Indonesia merupakan sebagai salah satu pendiri ASEAN selalu menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan masalah yang muncul lewat dialog.
Hal tersebut terungkap dalam webinar ‘Politik Luar Negeri Indonesia di Mata Negara Sahabat’ yang di Jakarta, Rabu (31/8/2022). Kegiatan ini diadakan Synergy Policies, Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS), serta Iluni Fisip Universitas Indonesia ini menghadirkan berbagai pembicara dari negara-negara sahabat. Mereka adalah Xanana Gusmão, mantan Presiden dan Perdana Menteri Timor Leste; Dr. Aurélio Sérgio Cristóvão Guterres, Menteri Luar Negeri Timor Leste (2017 – 2018); Prof. Kosuke Mizuno dari Kyoto University (Jepang); Dr. Suh Jiwon , Pakar Hak Asasi Manusia Seoul National University (Korea Selatan); serta Budi Arie Setiadi, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Xanana Gusmao mengatakan, dunia saat ini sedang berubah. Periode pasca-Perang Dingin telah usai. Menurut dia, keamanan global telah berkurang, globalisasi dalam kemunduran, dan semua negara mengadapi ketidakstabilan yang besar dengan keprihatinan internasional terhadap perubahan iklim, kekurangan pangan, inflasi, persaingan geopolitik, serta perang di Afrika dan Timur Tengah.
“Sebagai tanggapan, banyak negara yang meningkatkan pengeluaran militer mereka dan mempersiapkan diri untuk konflik seperti yang bisa kita saksikan terjadi di Ukraina,” kata Xanana. Dia menganggap, dengan kekacauan yang semakin meningkat ini, Indonesia telah memberikan peringatan tentang persaingan senjata di kawasan. Hal itu mengikuti sejarah Indonesia dalam mempromosikan keamanan internasional. Dia menyinggung, Konvensi PBB tentang Hukum Laut adalah contoh yang luar biasa mengenai apa yang bisa dicapai oleh Indonesia ketika bekerja untuk ketertiban dan keamanan global.
“Hanya melalui UNCLOS, Timor Leste mampu memaksa Australia untuk merundingkan batas laut ketika Australia dengan sengaja mengabaikan hukum internasional dan mengambil pendapatan minyak dari kami. Sebaliknya, Timor Leste dan Indonesia sedang mendiskusikan penyelesaian perbatasan darat dan laut kita dalam semangat kerja sama dan persahabatan,” kata Xanana.
Karena itu, kata dia, semua negara saat ini bergerak menuju dunia multi-kutub. Xanana menegaskan, Timor Leste membutuhkan Indonesia untuk memainkan peran sentral dalam urusan global dan memimpin dialog regional dan internasional. “Dan kami senang melihat ini sudah terjadi, tidak hanya dengan ASEAN dan PBB tetapi sekarang dengan G20,” kata Xanana.
Xanana melanjutkan, banyak negara, termasuk Timor Leste membutuhkan Indonesia sebagai bangsa yang besar untuk terus berdiri tegak dan membela hukum internasional dan mempromosikan dialog antarkelompok dan negara, serta toleransi antaragama, keyakinan, dan perdamaian di setiap negara, setiap wilayah, setiap benua, dan di seluruh dunia.
Dr. Aurélio Sérgio Cristóvão Guterres mengatakan hubungan Indonesia dan Timor Leste sangat unik dan istimewa. Dalam catatan sejarah, Timor Leste pernah menjadi bagian dari Indonesia. Suasana ke-Indonesiaan masih terasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Timor Leste, mulai dari bahasa, lagu, dan makanan. Tercatat sejarah kelam kedua negara, tapi bagi kedua negara peristiwa itu merupakan pelajaran berharga. Kedua negara fokus menatap ke depan untuk membangun masyarakat dan hidup berdampingan dengan damai dan rukun. Menurut dia, kedua negara banyak mencapai kemajuan di bidang ekonomi, perdagangan, pendidikan, kesehatan, transportasi, telekomuniaksi, perbankan, pertahanan, dan keamanan,
Keamanan perbatasan kedua negara merupakan salah satu yang teraman di dunua. Sejak restorasi kemerdekaan pada 2002, belum pernah terjadi insiden di perbatasan kedua negara. Indonesia dan Timor Leste membangun kerjasama berlandaskan saling percaya, saling menghargai, dan saling menghormati. Guterres mengatakan dunia pada abad 21 tidak lagi unipolar yang didominasi negara-negara Barat.
‘’Hal ini terlihat dari Perang Ukraina, dimana sebagian besar negara termasuk Indonesia tidak ikut memberi sanksi meskipun mendapat tekanan. Indonesia sebagai Presiden G20 mempunyai peran penting dalam perdamaian dunia. Misalnya baru-baru ini Presiden Joko Widodo bertemu Presiden Ukraina dan Presiden Rusia dan meminta kedua negara berhenti berperang dan melakukan dialog,’’ ungkap Guterres.
Di Asia Pasifik, Indonesia merupakan negara yang dihormati dan punya peran yang sangat penting dalam hal ekonomi, perdagangan dan keamanan regional. Misalnya saat China melakukan klaim atas Laut China Selatan atau laut Natuna Utara, Indonesia langsung ambil tindakan bahwa yang dilakukan China tidak sesuai hukum internasional. Di tingkat ASEAN, peran Indonesia sangat besar. ‘’Sebagai salah satu pendiri, Indonesia selalu jadi garda terdepan untuk menyelesaikan masalah yang muncul lewat dialog,’’ papar Guterres. Dan Timor Leste selalu siap bekerja sama dengan Indonesia terutama masalah regional dan global.
Budi Arie Setiadi mengatakan hubungan Indonesia dan negara sahabat mengusung prinsip saling menghormati. Hal itu tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Indonesia sebagai bangsa juga turut berperan aktif dalam menciptakan kedamaian dunia.
Menurut dia, politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif ini didasarkan pada aspek historis bahwa Indonesia memiliki banyak hubungan dengan negara lain, mulai dari zaman kerajaan hingga sekarang. Dia mengatakan dari dulu tidak ada masalah melanjutkan politik luar negeri bebas aktif. “Saya lihat masih strategis untuk menjalankan politik ini demi menjaga hubungan dengan semua negara. Kita tidak perlu khawatir memilih jalan ini sebab, kita menjadi negara yang tidak memiliki musuh. Karena itu kita semua dapat menekankan kerja sama dengan semua negara. Jadi jika politik ini disebut tidak relevan dengan zaman sekarang, saya kira tidak tepat. Sebab, politik ini sudah dipikirkan baik-baik oleh pendiri negara kita,’’ jelas Budi yang Ketua ILUNI FISIP UI ini.
Terkait pembangunan desa, Budi menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang menarik untuk investor dibandingkan negara lain karena memiliki pertanian tropis, perikanan, pariwisata, dan sumber daya alam seperti hasil tambang. ‘’Potensi ini belum tergali semuanya. Kita ini adalah bangsa yang kuat dalam ketahanan pangan, begitupun dengan energi. Tinggal kita bagaimana secara bijak dan secara berkelanjutan mengembangkan, menggali, dan menumbuhkan potensi ini. Tapi jangan sampai merusak ekologi. Kita punya lahan perhutanan tropis dan mangrove sehingga tanggung jawabnya juga besar,’’ papar Budi.
Menurut Budi, salah satu ciri pembangunan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah pembangunan desa. Hal itu karena dimulainya pemerintahan Jokowi pada 2014 diiringi berlakunya Undang-Undang (UU) Desa. Karena itu, pemerintah sangat perhatian dengan pembangunan yang dimulai dari desa. “Karena tantangan pembangunan ke depan dimulai dari desa,” kata Budi.
Professor Emeritus of Development Studies, Kyoto University, Jepang, Kosuke Mizuno menerangkan, mengatakan Indonesia selalu diprioritaskan sebagai negara sahabat bagi Jepang. Misalnya saat Perdana Menteri Fumio Kishida baru terpilih, Indonesia salah satu negara yang dikunjungi setelah Vietnam. Jadi memang Indonesia dan Jepang adalah negara sahabat. Tapi, menurut Kosuke, selama ini mulai muncul beda pandangannya. Misalnya saat kunjungan dimana PM Jepang mengajak Indonesia untuk anti China dan anti Putin akibat suasana di dalam negeri Jepang menuntut seperti itu. Akibatnya, Indonesia soal Laut China Selatan tegas. Tapi dari segi ekonomi atau diplomasi tidak ikut barisan negara-negara anti China. Dan Indonesia tidak memberikan sanksi kepada Rusia atas invasinya ke Ukraina. ‘’Bagi pemerintah Jepang hal itu agak membuat frustasi, ada beda pandangan. Tapi kalau masyarakat Jepang pandangannya macam macam,’’ jelas Kosuke Mizuno. Tapi yang jelas kunjungan Indonesia ke Ukraina dan Rusia patut diapresiasi.
Indonesia tidak ikut negara Barat yang menjatuhkan sanksi ke Rusia dalam perang dengan Ukraina. Juga ada tuduhan Indonesia bisa satu suara dengan China dengan alasan ada kepentingan ekonomi. “Ada pendapatnya seperti itu, jadi memang, masyarakat Jepang apresiasi politik diplomasi Indonesia. Apalagi, Indonesia sejarahnya Non-Blok sejak era Sukarno,” kata Kosuke.
Associate Professor Department of Asian Languages and Civilizations Seoul National University, Korea Selatan, Suh Jiwon menyinggung tentang pendapat media di negaranya tentang HAM dan Indonesia. Ada media di Korea Selatan yang menyoroti kasus penculikan pengantin di Pulau Sumba dan masalah tes keperawanan di TNI. Keduanya sangat merugikan hak kaum Wanita. ‘’Dulu ada tes keperawanan untuk masuk TNI. Tapi sekarang tidak lagi. Jadi kesimpulannya Indonesia meski dulu punya kebijakan yang merugikan tapi sekarang sudah memperbaiki situasi HAM,’’ ungkap Suh Jiwon. Sehingga penegakan HAM di Indonesia dipandang semakin membaik. Menurut dia, peran Indonesia di bidang HAM sangat penting. Bahkan, dibanding Indonesia, peran Korea Selatan di bidang HAM relatif kurang secara internasional.
Menurut Suh Jiwon, Indonesia menjadi salah satu negara pemimpin baik di ASEAN maupun dunia. Kalau di ASEAN, peran Indonesia terkait Krisis Myanmar sangat diharapkan. Tapi peran seperti ini bukan hal yang baru. Sebelumnya, banyak hal yang telah dilakukan Indonesia mulai dari membangun Galang Center untuk pengungsi Vietnam saat perang Indochina. Indonesia juga memimpin Konferensi Asia Afrika Bandung tahun 1955 yang mengkritik kolonialisme. ‘’Sepengetahuan saya Indonesia punya kebanggaan diplomasi di bidang HAM,’’ tegasnya.
Untuk tayangan acara dapat dilihat pada Youtube channel: ISDS Indonesia.
Link: https://youtu.be/_324ajSp3UQ
Kontak kami : event.isds@gmail.com