Kendari, Menarahmadinah.com -Di era pemerintahan Jokowi, Indonesia ingin dijadikan rumah yang semakin ramah bagi investor. Demi investasi, pemerintah merancang setidaknya tiga payung hukum yaitu RUU Perpajakan, Cipta Lapangan Kerja dan Usaha Kecil Mikro, dan Menengah (UMKM) dengan tujuan menghapus hambatan masuknya investasi. Namun RUU Cipta lapangan Kerja ternyata juga bermaksud memperluas sistem tenaga kerja fleksibel yang sudah pasti merugikan kesejahteraan buruh dan mempreteli hak demokratisnya, Kamis 12 Maret 2020
Sebelumnya Presiden Jokowi sempat memberikan pidato yang sangat lantang dan tidak segan “menggigit” siapa saja yang menghalangi program tersebut.
Fenomena RUU OMnibus law menimbulkan banyak kalangan akademisi, pakar hukum, aktivis, milenial, yang menilai usulan draft Omnibus Law Cipta Kerja yang mencakup 11 kluster bersamaan dengan OMnibus law perpajakan, merugikan kalangan buruh dan pekerja.
Seperti halnya yang disampaikan oleh Ujang Hermawan Ketua Umum HMI Cabang Kendari, Dia menyatakan, bahwa pihaknya menolak keras Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus law yang tengah disusun oleh pemerintah dan DPR.
Kalau Omnibus Law ini dibuat akan menjadi usatu-satunya rujukan dan akan mengalahkan ndang-undang yang sudah ada sebelumnya, karena RUU Omnibus Law dinilai melegitimasi investasi perusak lingkungan.
Selain itu, menurut Ujang Hermawan penyusunan RUU dinilai cacat prosedur, karena dilakukan secara tertutup tanpa partisipasi masyarakat sipil dan mendaur ulang pasal inkonstitusional.
Sementara menurut Ujang Hermawan negara memberikan kekebalan dan keistimewaan hukum kepada para pengusaha.
“Terdapat sentralisme kewenangan apabila RUU Omnibus Law disahkan. Kebijakan menjadi ditarik ke pemerintah pusat dan hal itu saya nilai akan mencederai semangat reformasi,” Ucapnya saat ditemui di Sekretariat HMI Cabang Kendari
“Saya sangat menyayangkan kinerja pemerintah yang kami nilai tak berpihak kepada masyarakat, tentunya ini merugikan rakyat,” tegasnya.
Bahkan dia berharap pada pemerintah Sultra khsusunya DPRD sultra ikut serta menolak atas rancangan Omnibus Law yang dinilai tidak pro-rakyat
“Saya berharap pemerintah juga menolak, terlebih DPRD Sultra sebagai perpanjangan tangan rakyat menolak dengan kebijakan Omnibus Law,” harapnya
Irfan Jurnalis Citizen