Dibalik Saling Dorong dan Adu Mulut Antar Pengurus Yayasan Masjid Sunan Ampel Surabaya

Menurut  Abd Wachid Zen tokoh dari GIPO mengatakan kepada wartawan. bahwa kericuhan di Masjid Sunan Ampel Surabaya pada 17 November 2025 terjadi saat ia membacakan Deklarasi Pergantian Ta’mir Baru.

Bentrokan dipicu oleh konflik internal terkait pengelolaan yayasan baru yang dianggap tidak transparan, menyalahgunakan kotak amal, serta menjadikan aset masjid dan makam sebagai milik keluarga.

Ada poin-poin penting dari penjelasan Abd Wachid Zen yaitu :
Pertama. Awal masalah (2020): Nama Yayasan Sunan Ampel lama tidak dipakai, lalu dibuat yayasan baru bernama Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel Soerabaya tanpa melibatkan ulama. Pengurusnya mayoritas keluarga sendiri (saudara, ipar, mertua).

Kedua, dugaan penyalahgunaan keuangan:
Tidak ada transparansi laporan keuangan. Kotak amal berjumlah 32 diduga digunakan untuk kepentingan keluarga, sehingga muncul tuduhan penyelewengan dana.

Ketiga, Sertifikat kepemilikan masjid & makam: Masjid Ampel dan makam Sunan Ampel yang seharusnya berstatus wakaf justru bersertifikat atas nama yayasan baru.

Hal ini dianggap bentuk penguasaan keluarga atas aset wakaf.
– Penggunaan aset masjid:
Mobil, ruangan, dan lahan masjid dipakai seenaknya oleh pengurus yayasan baru.
– Perubahan cagar budaya:
Masjid dan makam Sunan Ampel sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, namun yayasan baru disebut merubah nisan makam Sunan Ampel secara total dan merelokasi beberapa makam dengan mencabut serta membuang batu nisan.
– Nama tokoh besar tercantum:

Disebutkan ada nama Machmud Mattalitti sebagai pengawas yayasan baru, yang menurut klarifikasi dianggap memperkuat yayasan yang salah.

Kemudian muncul Gerakan Masyarakat yaitu gerakan sosial bernama Gerakan Sosial Masyarakat Penyelamat Masjid Ampel, melibatkan ulama, tokoh masyarakat, RW sekitar, dan pimpinan GIPO.

Selanjutnya  langkah yang ditempuh:
1. Mosi tidak percaya terhadap yayasan baru.
2. Somasi 1 & 2 dikirim, menuntut pembubaran yayasan, pengembalian urusan masjid kepada ulama, serta pembatalan sertifikat masjid.
3. Karena tidak digubris, Abd Wachid Zen membacakan Deklarasi Pergantian Ta’mir Baru, yang memicu keributan, cacian, bahkan percobaan pembunuhan terhadap dirinya.

Ia menegaskan bahwa konflik berakar dsri dugaan monopoli keluarga atas yayasan baru, penyalahgunaan dana kotak amal, serta penguasaan aset wakaf. Deklarasi yang ia bacakan menjadi pemicu langsung kericuhan yang kemudian viral.

Sementara Ketua YMASA Ahmad Hifni kepada wartawan mengatakan,   YMASA merupakan lembaga yang sah untuk mengelola wisata religi Sunan Ampel. Pihaknya mengaku, memiliki SK yang sah dari Kemenkumham.

“Jadi yayasan kami ini meneruskan dari yayasan yang dibentuk sesepuh dulu dari tahun 70-an. Menjelma menjadi yayasan kita ini, lalu ada yang membentuk yayasan baru, nah ini yang menguasai lapangan, nah ini dikesankan bahwa itu dikuasai,” ujar Gus Hifni sapaan akrabnya.

Ia berharap dualisme tersebut bisa segera diselesaikan. Bahkan dirinya berharap jika pihak YMASAS mau melakukan mediasi dengan dirinya dan lebih terbuka dalam mengelola area Sunan Ampel.

Mengingat, masjid dan seluruh area Sunan Ampel merupakan milik seluruh umat secara umum. Dari dualisme tersebut, lanjut Hifni, pengolaan area Sunan Ampel menjadi tersendat begitupun pembangunan-pembangunan infrastruktur bagi para pengunjung.

“Jadi kalau secara fisik itu mungkin, apapun konflik itu menjadi negatif ya, tidak nyaman, jadi masalah pelayanan kepada peziarah itu menjadi berkurang. Trus lagi tentang Masjid Ampel ini kan milik semua golongan, jadi kok menjadi terbatas,” jelas Hifni kepada wartawan.