JAKARTA– Hingga pertengahan September 2025, penyaluran bantuan sosial (bansos) triwulan III telah mencapai lebih dari 75 persen. Hal ini disampaikan Menteri Sosial H.Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, dalam keterangan pers di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Menurut data Kementerian Sosial (Kemensos), dari total kuota 18.277.083 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sembako, bantuan telah disalurkan kepada 13.687.433 KPM atau 75,89 persen. Sementara untuk Program Keluarga Harapan (PKH), dari kuota 10.000.000 KPM, telah tersalur kepada 7.443.448 KPM atau 74,43 persen.
Gus Ipul menjelaskan bahwa proses penyaluran bansos ini juga mencakup KPM baru yang sebelumnya tidak menerima bantuan karena tidak memiliki rekening bank. Untuk itu, Kemensos memfasilitasi pembukaan rekening kolektif (burekol) agar mereka bisa segera menerima bantuan.
Saat ini, terdapat 2.164.852 KPM sembako yang sedang proses burekol, dengan 1.736.558 di antaranya telah berhasil. Sementara pada program PKH, dari 1.945.399 KPM yang sedang burekol, sebanyak 1.720.156 KPM telah berhasil. KPM yang telah berhasil burekol akan menerima bantuan untuk triwulan II dan III secara bersamaan. Bagi yang belum berhasil karena kendala administratif seperti NIK tidak valid, bantuannya akan dialihkan ke masyarakat desil 1 yang sebelumnya hanya menerima satu jenis bansos.
Selain bansos sembako dan PKH, Kemensos juga menyalurkan bantuan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Bantuan ini menyasar 96,8 juta peserta, dengan besaran iuran Rp42.000 per orang per bulan, yang dibayarkan langsung ke BPJS Kesehatan oleh Kementerian Kesehatan. Meski demikian, proses verifikasi dan penetapan penerima tetap dilakukan oleh Kemensos berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Gus Ipul menegaskan bahwa pemutakhiran data penerima bansos menjadi kunci ketepatan penyaluran. Selain faktor administratif seperti KPM yang meninggal dunia, pindah domisili, menikah, atau berubah kondisi sosial ekonomi, penerima bansos juga diverifikasi agar tidak berasal dari kalangan yang tidak berhak, seperti ASN, TNI/Polri, pegawai BUMN, anggota DPR/DPRD, serta individu yang terindikasi terlibat judi online.
Kemensos juga terus mendorong pemutakhiran data melalui dua jalur, yaitu jalur formal melalui Pemerintah Daerah dan Dinas Sosial, serta jalur partisipatif melalui aplikasi Cek Bansos dan SIKS-NG. Selain itu, pelatihan kepada operator data di tingkat desa juga terus dilakukan agar akurasi data tetap terjaga.
Bansos Kemensos disalurkan setiap triwulan melalui bank Himbara atau PT Pos Indonesia. Adapun nominal bantuan yang disalurkan untuk triwulan III (Juli–September 2025) adalah sebagai berikut:
BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai): Rp600.000 per KPM per triwulan.
PKH, sesuai kategori:
Anak usia dini dan ibu hamil: Rp750.000
Lansia dan penyandang disabilitas: Rp600.00
Anak sekolah:
SD: Rp225.000
SMP: Rp375.000
SMA: Rp500.000
PBI JK: Rp42.000 per orang per bulan, dibayarkan ke BPJS Kesehatan.
Dengan capaian penyaluran bansos yang telah melewati angka 75 persen, Kemensos optimistis seluruh target akan tercapai sesuai jadwal. Gus Ipul juga menekankan pentingnya pengawasan bersama dan peran aktif masyarakat untuk memastikan bantuan yang diberikan pemerintah benar-benar menyasar masyarakat.*Imam Kusnin Ahmad*