Kemelut di Tengah Carut Marut Potret Ketertinggalan Pendidikan di Indonesia

 

Oleh : H. Sujaya, S. Pd. Gr.
( Dewan Penasihat DPP ASWIN)

Pendahuluan

Pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan bangsa. Kualitas pendidikan suatu negara sangat menentukan kemajuan ekonomi, sosial, dan politiknya. Sejarah panjang bangsa Indonesia menunjukkan bahwa sejak era kolonial hingga kini, pendidikan selalu menjadi medan perjuangan untuk melepaskan diri dari keterbelakangan. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan harus memerdekakan manusia, bukan sekadar mencetak tenaga kerja. Namun, dalam kenyataan, setelah lebih dari tujuh dekade merdeka, Indonesia masih tertinggal dibandingkan banyak negara lain, terutama dalam kualitas sumber daya manusia (SDM).

Data internasional dan nasional terus menunjukkan betapa Indonesia menghadapi kemelut dalam dunia pendidikan: skor literasi yang rendah, kesenjangan akses, kualitas guru yang belum merata, serta kebijakan yang sering berubah tanpa evaluasi mendalam. Kemelut ini menjadi semakin parah di tengah carut marutnya sistem pendidikan yang kadang lebih banyak diwarnai kepentingan politik daripada visi jangka panjang.

Tulisan ini berusaha menganalisis faktor-faktor penyebab ketertinggalan pendidikan Indonesia, menelaahnya dengan teori dan pandangan tokoh pendidikan, serta menawarkan solusi yang komprehensif.

Potret Pendidikan Indonesia Saat Ini

Beberapa data penting menunjukkan posisi pendidikan Indonesia dalam peta global:

1. PISA 2022 (Programme for International Student Assessment) menempatkan Indonesia dengan skor literasi membaca 359 poin, sains 383 poin, dan matematika 379 poin. Semua skor ini berada jauh di bawah rata-rata OECD (476 poin untuk membaca, 489 poin untuk matematika, dan 491 poin untuk sains).

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2023 berada di angka 74,39 (kategori tinggi), namun peringkat globalnya masih 114 dari 193 negara (UNDP).

3. BPS 2023 mencatat bahwa angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK di perkotaan mencapai 76%, sedangkan di pedesaan hanya 63%, menunjukkan kesenjangan yang signifikan.

4. Survei APJII 2023 menunjukkan penetrasi internet Indonesia sebesar 78%, tetapi distribusinya tidak merata. Akses internet cepat terkonsentrasi di Jawa dan kota besar, sedangkan daerah 3T masih sangat terbatas.

5. Uji Kompetensi Guru (UKG) 2019 memperlihatkan nilai rata-rata nasional hanya 53,02 dari skala 100, memperlihatkan lemahnya penguasaan pedagogik dan materi ajar.

Potret ini membuktikan bahwa meski anggaran pendidikan meningkat—bahkan mencapai lebih dari Rp 600 triliun pada APBN 2024—kualitas pendidikan Indonesia masih menghadapi tantangan serius.

Faktor Penyebab Ketertinggalan Pendidikan

1. Faktor Struktural dan Kebijakan

Gonta-ganti kurikulum: Sejak 2004, Indonesia mengalami perubahan kurikulum berturut-turut (KBK, KTSP, K-13, Kurikulum Merdeka). Perubahan cepat tanpa evaluasi komprehensif membuat guru dan siswa kebingungan.

Politik anggaran: Meski 20% APBN dialokasikan untuk pendidikan, laporan KPK 2022 menunjukkan masih terjadi penyalahgunaan dana BOS dan inefisiensi dalam belanja modal pendidikan.

Sentralisasi keputusan: Banyak kebijakan pendidikan ditentukan pusat tanpa memperhatikan konteks lokal. Akibatnya, sekolah di daerah terpencil sering tidak mampu memenuhi standar nasional.

2. Faktor Kualitas Guru

Kompetensi rendah: Rata-rata hasil UKG masih rendah, menunjukkan lemahnya penguasaan pedagogik dan substansi ilmu.

Distribusi tidak merata: Guru berkualitas lebih banyak berada di kota. Data Kemendikbud (2023) menunjukkan 70% guru bersertifikat profesi mengajar di Jawa, sementara banyak daerah 3T kekurangan guru.

Beban administrasi berlebih: Guru lebih banyak disibukkan laporan dan administrasi, sehingga waktu untuk inovasi pembelajaran berkurang.

3. Faktor Sosial-Ekonomi

Kemiskinan: Menurut BPS 2024, sekitar 9,36% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan, menyebabkan anak-anak putus sekolah untuk membantu ekonomi keluarga.

Biaya tersembunyi pendidikan: Meski sekolah negeri “gratis”, orang tua tetap terbebani biaya seragam, buku, transportasi, dan kegiatan sekolah.

Ketimpangan wilayah: Anak-anak di kota besar memiliki akses lebih baik terhadap fasilitas belajar, sedangkan di desa terpencil masih kesulitan mendapatkan buku, internet, dan guru.

4. Faktor Budaya dan Lingkungan Belajar

Budaya membaca rendah: Survei World’s Most Literate Nations (2023) menempatkan Indonesia di peringkat 60 dari 61 negara.

Orientasi ujian: Sistem pendidikan masih menekankan hafalan dan capaian nilai ujian. Hal ini menghambat kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif.

Kurangnya dukungan keluarga: Banyak orang tua tidak memberi teladan dalam budaya literasi. Gadget lebih sering digunakan untuk hiburan daripada pendidikan.

Analisis Teori dan Pandangan Tokoh

1. John Dewey
Dewey menegaskan bahwa sekolah bukan hanya tempat transfer ilmu, melainkan ruang sosial yang menanamkan nilai moral dan demokrasi. Pendidikan di Indonesia sering gagal menjadi ruang demokratis, karena masih kaku dan berpusat pada guru.

2. Paulo Freire
Dalam Pedagogy of the Oppressed, Freire mengkritik pendidikan gaya “bank” yang hanya menjejalkan informasi. Pendidikan Indonesia masih terjebak dalam pola ini: siswa pasif menerima, bukan aktif mengkritisi.

3. Ki Hajar Dewantara
Ki Hajar menawarkan filosofi ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani. Namun, implementasinya belum optimal karena guru belum benar-benar menjadi teladan moral, dan kurikulum sering mengabaikan karakter.

4. UNESCO – Empat Pilar Pendidikan
UNESCO menekankan empat pilar: learning to know, learning to do, learning to live together, learning to be. Di Indonesia, fokus masih pada learning to know (hafalan), sementara aspek keterampilan, kolaborasi, dan pembentukan jati diri masih tertinggal.

Dampak Ketertinggalan Pendidikan

1. SDM lemah dalam daya saing global: Global Competitiveness Index 2023 menempatkan Indonesia di peringkat 47 dunia, jauh di bawah Singapura (1), Malaysia (25), dan Thailand (40).

2. Pengangguran terdidik meningkat: BPS 2023 mencatat 5,68% pengangguran terbuka berasal dari lulusan diploma dan sarjana, menunjukkan mismatch antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

3. Kesenjangan sosial semakin lebar: Pendidikan yang timpang membuat anak dari keluarga miskin sulit naik kelas sosial, sehingga lingkaran kemiskinan berulang.

Solusi dan Rekomendasi

1. Reformasi Kebijakan Pendidikan

Evaluasi kurikulum secara mendalam sebelum mengganti.

Desentralisasi kebijakan agar sesuai kebutuhan lokal.

Transparansi penggunaan anggaran melalui sistem digital.

2. Peningkatan Kualitas Guru

Pelatihan berbasis praktik dan teknologi digital.

Distribusi guru berkualitas ke daerah 3T dengan insentif khusus.

Pengurangan beban administrasi guru.

3. Pemerataan Akses

Perluasan jaringan internet hingga desa terpencil.

Subsidi perangkat digital untuk keluarga miskin.

Pembangunan perpustakaan modern berbasis digital.

4. Gerakan Literasi Nasional

Membangun budaya membaca sejak dini.

Kolaborasi sekolah, keluarga, dan komunitas literasi.

Penyediaan buku murah dan berkualitas.

5. Link and Match dengan Dunia Kerja

Memperkuat pendidikan vokasi dan SMK berbasis industri.

Magang wajib bagi mahasiswa sebelum lulus.

Kolaborasi perguruan tinggi dengan sektor industri.

Penutup

Ketertinggalan pendidikan Indonesia adalah kemelut yang kompleks. Ia lahir dari carut-marut kebijakan, lemahnya kualitas guru, ketimpangan sosial-ekonomi, serta budaya belajar yang belum matang. Namun, dengan evaluasi kebijakan, peningkatan mutu guru, pemerataan akses, dan gerakan literasi, jalan keluar bukan hal yang mustahil.

Pendidikan harus dipandang bukan sebagai beban anggaran, melainkan investasi peradaban. Jika Indonesia mampu membenahi pendidikan dengan serius, cita-cita mencetak generasi emas 2045 bukan sekadar utopia, melainkan kenyataan yang dapat diwujudkan.

Indramayu. 6/9/2025