Sidoarjo-menaramadinah.com-Dalam sesi dialog ada beberapa harapan. Misalnya dari H. Agus Mahbub Ubaidillah. Sekretaris PCNU Sidoarjo itu berharap produk fatwa MUI seyogyanya banyak disosialisasikan kepada khalayak. Permasalahan di masyarakat perlu fatwa MUI. Misalnya fenomena sound horeg yang disikapi berbeda antara MUI Jatim dan salah satu kabupaten perlu jembatani oleh MUI Sidoarjo. Sementara KH. Maimun, menyoroti dinamika politik Sidoarjo yang perlu ada sentuhan MUI. Dia berharap dimediasi oleh MUI untuk kemaslahatan umat.
Yang tidak kalah menarik usulan Sholehuddin, Sekretaris Komisi Fatwa yang juga Ketua Pimpunan Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PC ISNU) Sidoarjo tentang pentingnya perda pesantren. Menurutnya, kebijakan tentang pesantren merupakan amanah Undang undang. Karena itu, momen ini penting untuk mewacanakan perda pesantren karena mayoritas penduduk Sidoarjo adalah kaum santri dan warga NU. Sangat layak dan pantas Sidoarjo memiliki perda pesantren atas inisiasi ormas Islam.
Merespon harapan H. Agus tersebut, KH. Abdul Wahid Harun menyatakan sudah dilakukan sosialisasi berdasarkan isu yang berkembang. Misalnya, terkait penyakit hewan kurban dan sertifikasi halal sudah dilakukan. Terhadap harapan Gus Maimun dan Sholehuddin, KH. Ahmad Muhammad akan berusaha menindaklanjuti.
Husnu Mufid