MADIUN – Pemerintah menjamin tidak akan ada pengurangan bantuan sosial (bansos) di tengah efisiensi anggaran. Bahkan jika diperlukan pemerintah akan melakukan penambahan.
Hal itu ditegaskan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat usai acara Dialog dengan Pilar Pilar Sosial di Pendopo Ronggo Djumeno, Caruban, Kabupaten Madiun, Jum’at (21/2/2025).
“Kalau untuk bansos saya pastikan tidak kena efisiensi, malah kalau memang diperlukan akan ditambah oleh presiden,” ujar Gus Ipul.
Menurut mantan Wagub Jatim ini, pemerintah dalam upaya pengentasan angka kemiskinan terus dilakukan terobosan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
Pengubahan sejumlah kebijakan penyaluran bansos akan dilakukan diantaranya mengganti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“DTSEN merupakan integrasi tiga pangkalan data utama, yaitu DTKS, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE),” jelas Gus Ipul.
“Itu data mencakup seluruh penduduk Indonesia yang sudah dipadankan dengan NIK. Jadi sudah kelihatan meskipun ada beberapa yang harus kita cross check lagi ke lapangan, apakah hasilnya ini sesuai dengan kenyataan,” tambah Gus Ipul yang juga menjabat Sekjen PBNU ini.
Gus Ipul mengungkapkan, setidaknya ada 3,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di Jawa Timur yang telah menerima bansos dengan jumlah total mencapai Rp 12 triliun di tahun 2024. Di Kabupaten Madiun sendiri ada 63.997 KPM dan anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 250 miliar.
“Data tersebut selalu dievaluasi setiap tiga bulan sekali agar penerimaannya tepat sasaran,” katanya.
Pada kesempatan itu Gus Ipul menyampaikan bahwa pihaknya akan mengubah kebijakan mengenai sasaran keluarga penerima manfaat (KPM) yang menerima bansos agar tidak lebih dari lima tahun. Ini dimaksudkan agar KPM tidak selamanya berada di garis kemiskinan, Gus Ipul ingin nasib mereka berubah dan tidak mengandalkan bantuan dari pemerintah untuk bertahan hidup.
“Kita targetkan penerima manfaat ini maksimal 5 tahun lah, kecuali yang lansia dan penyandang disabilitas. Tapi yang lain kita akan evaluasi,” papar Gus Ipul.
Hal senada juga disampaikan Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi. Ia menyatakan komitmennya mendukung upaya pemerintah pusat dalam mengentaskan angka kemiskinan. Pemkab Madiun akan membantu pada sisi pendataan penerima manfaat, agar warga yang benar-benar membutuhkan uluran tangan dari pemerintah dapat tersentuh bansos dan memastikannya tepat sasaran.*Imam Kusnin Ahmad*