Tanpa Tandatangan ROIS AAM dan Ketua Tanfiziah, Terbit Surat Edaran PBNU Sebut JATMAN, PWI LS, HPN dan Ormas Lainnya Tidak Masuk Struktur Banom NU

Berikut ini  Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menegaskan bahwa entitas organisasi sebagaimana disebutkan di bawah ini bukan merupakan organ struktural dan/atau bagian dari Perangkat Perkumpulan
Nahdlatul Ulama.

1. Santri Tani Nahdlatul Ulama (Santan NU);
2. Himpunan Advokat Nahdlatul Ulama (HIMANU)
3. Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN)
4. Yayasan Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama/Ummat (Rumah Sedekah NU);
5. Perkumpulan Insyinyur Nahdliyin Nusantara (PINNU);
6. Himpunan Sekolah-Madrasah Islam Nusantara (HISMINU);
7. Lajnah Dakwah Islam Nusantara (LADISNU);
8. Perkumpulan Penggerak Pemakmuran Masjid Indonesia (P2MI);
9. Perkumpulan Ahlit Thoriqoh Al-Mu’tabaroh Al-Nahdliyyah (PATMAN);
10. Perjuangan Walisongo Indonesia/Laskar Sabilillah (PWI-LS);
11. Organisasi lainnya yang tidak tercantum di dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.

Lebih lanjut, PBNU mengatakan sebagaimana disebutkan bahwa daftar organisasi di atas bukan bagian dari struktur resmi Nahdlatul Ulama, maka Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) tidak perlu melibatkan diri atau melibatkan entitas sebagaimana dimaksud dalam kegiatan resmi Perkumpulan/ Jam’iyah Nahdlatul Ulama.

“Berkenaan dengan keberadaan entitas yayasan, lembaga dan/atau badan usaha yang berangkat dari inisiatif lokal dan didirikan secara resmi oleh PWNU atau PCNU dalam kerangka peningkatan khidmah ijtima’iyah, agar seluruh PWNU dan PCNU segera menyampaikan laporan secara tertulis kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama,” tutup SE PBNU tersbut.

Surat Edaran PBNU itu sendiri di tandatangani oleh Wakil Rais Aam KH. Anwar Iskandar, Katib Aam KH. Akhmad Said Asrori, Wakil Ketua Umum H. Amin Said Husni, MA. dan   Sekretaris Jenderal Drs. H. Saifullah Yusuf.