Jakarta-Menaramadinah.com- Tak ada alasan kuat untuk menunda Pemilu 2024. Rumah demokrasi mengungkapkan penolakannya lewat karya lagu dan karikatur.
Karya musik (tetap) Pemilu 2024. bisa dilihat di link: https://www.youtube.com/watch?v=fxQBV-hazDE
Karya ini dipersembahkan sebagai bentuk apreasi untuk memperingati hari musik 9 Maret 2022 sekaligus menolak wacana penundaan Pemilu 2024.
Kampenye penolakan terhadap Penundaan Pemilu 2024, menurut Pimpinan Rumah Demokrasi Ramdansyah Bakir diharapkan memberikan penyadaran bahwa penundaan itu langkah yang salah karena melanggar konstitusi. Ia juga berharap langkah ini dapat diikuti oleh penggiat demokrasi, baik dari kalangan kampus, relawan, dan para aktifis Pemilu.
“Wacana penundaan Pemilu meresahkan masyarakat, karena hal ini adalah bentuk pelanggaran terhadap konstitusi,” ujar Ramdansyah kepada menaramadinah.com.
Apalagi, kalau alasan penundaan itu karena ingin memulihkan ekonomi atau alasan masih Pandemi. Karena Pilkada tahun 2020 lalu juga digelar pada masa pandemi. Itupun dengan persiapan yang cukup mepet yakni kurang lebih enam bulan.
“Sekarang Pemilu 2024 persiapannya, lebih dari satu tahun, tidak mungkin menjadi alasan untuk penundaan Pemilu 2024,” sambungnya..
Selain itu, kata dia, penundaan itu akan menimbulkan persoalan konstitusional lainnya, mulai dari penambahan masa jabatan presiden, perpanjangan masa jabatan parlemen, DPD dan beberapa kepala daerah. Maka jika hal ini tetap dipaksakan bisa dikatakan melakukan pelanggaran konstitusi secara berjamaah.
Rumah Demokrasi menduga wacana penundaan Pemilu ini sebagai “persoalan menjaga kekuasaan” dari kelompok elit politik tertentu. Bahkan, bila menempuh prosedur perubahan konstitusi, maka perubahan konstitusi tersebut bukan untuk melindungi segenap rakyat Indonesia, tetapi lebih kepada ambisi kekuasaan kelompok atau elit politik tertentu.
Maka berdarkan pertimbangan politis dan konstitusional, Rumah Demokrasi dengan tegas menolak Penundaan Pemilu 2024.
Rumah Demokrasi memberikan dukungan kepada KPU yang sudah memberikan kepastian penyelengaran Pemilu 2024. Partai-partai politik dan elit-elit politik sudah seharusnya memberi contoh untuk disiplin dan taat pada Konstitusi.
Rumah Demokrasi, lanjut Ramdansyah berharap partai-partai politik dan elit-elit politik lebih fokus pada upaya pemulihan ekonomi secara serius dan sungguh sungguh. Bukan justru sebaliknya mambuat gaduh politik dan mengarah pada pelanggaran konstitusi.*** Agus S