MAKKAH – Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 mencatatkan tonggak sejarah baru dalam hal pengelolaan dan pendataan kewajiban dam.
Untuk pertama kalinya, mayoritas pembayaran dan pelaksanaan dam jamaah Indonesia dapat terlacak secara rapi, tercatat, dan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku baik di tingkat pemerintah Republik Indonesia maupun peraturan Kerajaan Arab Saudi.
Kemajuan ini menandai perbaikan sistem administrasi dan kepatuhan ibadah yang sangat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, merilis data terbaru per Jumat, 22 Mei 2026, yang menunjukkan perkembangan luar biasa dalam transparansi pelaksanaan dam.
Berdasarkan catatan resmi Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), setidaknya 126.832 jamaah telah menyelesaikan kewajiban damnya melalui berbagai jalur yang sah dan terdata dengan jelas.
Rincian Mekanisme Pelaksanaan Dam
Dari total jamaah yang telah menunaikan kewajiban, rincian pembagian mekanismenya adalah sebagai berikut:
-90.956 jamaah (mayoritas) memilih menunaikan dam melalui Program Adahi resmi yang dikelola di Tanah Suci.
Jalur ini diakui penuh oleh otoritas Arab Saudi dan terjamin keabsahan syariat serta administrasi.
-32.691 jamaah menuntaskan kewajiban dam melalui mekanisme pembayaran atau pelaksanaan yang diatur di dalam negeri (Indonesia), baik sebelum keberangkatan maupun melalui perwakilan keluarga.
-3.195 jamaah menjalankan kewajiban dam dengan cara berpuasa, sesuai ketentuan fikih yang membolehkan opsi ini bagi jamaah yang memiliki keterbatasan atau alasan syariat tertentu.
-1.076 jamaah diketahui melaksanakan ibadah haji dengan jenis Haji Ifrad, yang mana dalam pemahaman fikih yang mereka anut, jenis haji ini tidak mewajibkan pelaksanaan dam tamattu’.
“Data ini kemungkinan besar masih akan terus bertambah dan kami akan memperbaruinya secara berkala mengingat proses pendataan masih berjalan,” ujar Dahnil dalam konferensi pers di Makkah.
Mekanisme Pemotongan dan Notifikasi Resmi
Puncak pelaksanaan penyembelihan hewan dam di Tanah Suci dijadwalkan berlangsung pada 10 Zulhijjah atau Rabu, 27 Mei 2026, bertepatan dengan momen Hari Raya Iduladha. Sebagai bentuk pertanggungjawaban nyata, perwakilan Kemenhaj RI, disertai para awak media, akan turun langsung ke Rumah Potong Hewan (RPH) Adahi untuk menyaksikan proses pemotongan guna memastikan segala sesuatunya berjalan sesuai syariat dan ketentuan higienitas.
Salah satu kemudahan dan bukti modernisasi layanan tahun ini adalah sistem notifikasi. Setiap jamaah yang membayar melalui jalur resmi Adahi akan menerima pesan pemberitahuan langsung ke gawai mereka, yang memastikan bahwa hewan kurban atau dam yang mereka bayar telah benar-benar disembelih dan disalurkan.
Sementara itu, bagi jamaah yang memilih menyelesaikan dam di Indonesia, pengelolaan diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme masing-masing daerah atau perwakilan keluarga.
“Pemerintah tidak mengkoordinir pelaksanaan dam di dalam negeri, jamaah bebas menyembelih atau menyalurkannya di kampung halaman masing-masing sesuai keyakinan dan kemampuan,” jelas Dahnil.
Lompatan Besar Tata Kelola dan Kesadaran Jamaah.
Peningkatan kualitas pendataan tahun 2026 ini menjadi penanda perubahan besar jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.
Pada pelaksanaan haji tahun lalu, dari total lebih dari 221 ribu jamaah Indonesia, hanya sekitar 10.000 orang saja yang tercatat secara resmi telah menunaikan dam.
Rinciannya kala itu, sekitar 8.000 orang melalui jalur Adahi dan 2.000 lainnya di dalam negeri.
Selisih angka yang sangat jauh ini—dari 10 ribu menjadi lebih dari 126 ribu—mengindikasikan dua hal penting sekaligus:
1. Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman: Jamaah semakin memahami kewajiban syariat dam dan berusaha menunaikannya melalui jalur yang sah, aman, dan terjamin keabsahannya, bukan lagi melalui cara-cara tidak resmi yang berisiko.
2. Sistem Pendataan Lebih Ketat: Pemerintah berhasil menyusun mekanisme pelaporan yang lebih rapi, terintegrasi, dan transparan, sehingga aliran dana serta pelaksanaan ibadah dapat terpantau hingga ke titik akhir penyembelihan.
Pencapaian ini juga sekaligus menjadi langkah nyata pemerintah dalam memutus mata rantai praktik-praktik percaloan atau penawaran jasa dam yang tidak resmi dan merugikan jamaah. Dengan sistem yang jelas dan tercatat, risiko penipuan atau ketidaksahihan ibadah dapat ditekan seminimal mungkin.
Manfaat Strategis
Transformasi pengelolaan dam ini bukan sekadar soal angka statistik, melainkan cerminan dari kemandirian dan kedewasaan penyelenggaraan haji Indonesia. Menjadikan sistem pendataan berjalan rapi adalah bukti bahwa pelayanan negara tidak hanya berhenti pada pengangkutan dan akomodasi, tetapi juga hingga pada pemenuhan rukun dan wajib ibadah jamaah.
Di sisi lain, kemudahan akses informasi, jaminan notifikasi, dan transparansi penyaksian proses penyembelihan memberikan ketenangan batin tersendiri bagi jamaah. Mereka bisa beribadah dengan lebih khusyuk karena yakin kewajiban telah ditunaikan dengan benar dan sesuai syariat.
Ke depannya, standar yang sudah terbangun ini diharapkan terus dijaga dan disempurnakan.Tata kelola dam haji 2026 telah membuktikan bahwa dengan sistem yang baik, edukasi yang tepat, dan koordinasi yang kuat, ibadah yang berat sekalipun dapat dijalankan dengan tertib, aman, dan penuh berkah.*Imam Kusnin Ahmad*