JAKARTA— Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam pidato strategisnya di hadapan Rapat Paripurna DPR RI, 20 Mei 2026, mengajak seluruh komponen bangsa menatap masa depan dengan semangat reformasi tata kelola ekonomi nasional yang mendalam dan menyeluruh.
Dalam pidato yang tegas dan inspiratif ini, Presiden menyoroti potensi alam dan sumber daya manusia Indonesia yang besar, namun belum sepenuhnya diwujudkan untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.
Presiden menegaskan bahwa posisi geografis Indonesia yang strategis di jalur perdagangan dunia, sumber daya alam melimpah, dan bonus demografi adalah modal besar bagi bangsa untuk menjadi negara maju dan makmur. Namun, ia mengingatkan.
“Meski ekonomi kita tumbuh sekitar 35 persen dalam tujuh tahun terakhir, kelas menengah justru menurun dan angka kemiskinan meningkat,” ungkap Presiden Prabowo Subianto.
Kondisi ini,lanjut Presiden, menandai adanya problem sistemik yang harus diperbaiki, khususnya dalam hal pengelolaan kekayaan nasional yang rentan bocor melalui praktik-praktik ilegal seperti under-invoicing dan transfer pricing.
Presiden menegaskan,“Kita harus berani mengatakan yang merah, merah, yang putih, putih. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita,” pintanya.
Dalam ranah kedaulatan nasional, Presiden menuntut penegakan kedaulatan penuh, terutama di sektor maritim. Ia mengutuk pencurian sumber daya laut secara ilegal oleh kapal asing, “Tiap malam puluhan ribu kapal berbendera asing mengambil kekayaan kita secara ilegal, secara tidak sah. Harus kita tegakkan kedaulatan kita di lautan kita sendiri,” katanya
Menempatkan ekonomi dalam bingkai nilai-nilai Pancasila, Presiden Prabowo menegaskan, “Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional,” ujarnya.
Presiden menyatakan bahwa ekonomi nasional harus berpihak pada rakyat dan negara harus hadir untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan dan pemerataan, “Ekonomi kita harus berkeadilan sosial, ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya,” singgungnya.
Pemerintah juga berfokus pada penguatan birokrasi dan institusi negara. Presiden menyampaikan, “Tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negari maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah,” tegas mantan Menhankam ini.
Dalam mendukung dunia usaha, Presiden menyatakan, “Kita perlu sektor swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan andal.” Ia juga mengingatkan perlunya mendukung pengusaha muda, “Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru,” tandas Ketum IPSI sebelum dijabat Menlu Sugiono ini.
Presiden mengkritik sistem perizinan yang berbelit, “Jangan pengusaha diperas terus. Jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan.” kritik Presiden.
Lebih jauh, Presiden menyoroti program pembangunan energi terbarukan, “Kita sudah canangkan akan membangun seratus gigawatt dari tenaga surya dalam tiga tahun ini. Insyaallah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada impor BBM, dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga,”
Pidato Presiden Prabowo pada 20 Mei 2026 ini adalah seruan revolusioner untuk memperbaiki sistem ekonomi nasional secara fundamental. Penegasan kedaulatan, pemerataan keadilan sosial, inklusivitas ekonomi, dan reformasi birokrasi profesional menjadi landasan utama membangun Indonesia yang berdaulat dan sejahtera. Pidato ini mengajak seluruh bangsa bergerak bersama demi masa depan lebih adil, makmur, dan berkeadaban.*Imam Kusnin Ahmad*