Oleh : H.Imam Kusnin Ahmad SH. Wartawan Senior. Aktif di PW ISNU Jawa Timur.
KETEGANGAN geopolitik Timur Tengah melibatkan Iran, AS, dan Israel memanas kembali. Ini memicu kekhawatiran besar terhadap kelancaran ibadah haji 1447 H/2026 M. Transisi penyelenggaraan haji dari Kemenag ke Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) kini diuji situasi ini.
Pemerintah Indonesia tak menutup kemungkinan membatalkan keberangkatan jika situasi keamanan membahayakan. Keselamatan jemaah jadi prioritas utama. Namun, nasib ribuan calon jemaah yang sudah bersiap bertahun-tahun pun menjadi tanda tanya besar. Bagaimana potensi dampaknya dan apa upaya pemerintah?
Konflik Iran, AS, dan Israel berlangsung panjang dan kompleks. Pada 2025, ketegangan memuncak dengan serangan Israel ke Iran pada 13 Juni. Targetnya fasilitas nuklir, situs militer, dan infrastruktur. Iran membalas dengan rudal balistik dan drone ke Israel. AS terlibat dengan dukungan logistik dan militer ke Israel. Gencatan senjata tercapai 24 Juni 2025, tapi situasi tetap tak stabil dan bisa memanas lagi.
Dampak konflik terhadap haji pernah terlihat pada 2025. Saat itu, dua kloter jemaah haji Indonesia dari Surabaya sempat tertunda pemulangannya. Maskapai Saudia Airlines menunda keberangkatan karena alasan keamanan. Jemaah akhirnya bisa berangkat setelah situasi membaik. Rute penerbangan juga disesuaikan hindari wilayah konflik, menyebabkan keterlambatan.
Melihat pengalaman 2025 dan potensi eskalasi 2026, keberangkatan haji Indonesia menghadapi risiko nyata. Jika konflik meluas, bukan hanya rute penerbangan yang terganggu. Keamanan di Arab Saudi juga bisa terancam. Ini jadi pertimbangan serius bagi pemerintah.
Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj, menilai situasi keputusan keberangkatan tak mudah. Keselamatan jemaah tetap di atas segalanya. Namun, pembatalan berpotensi timbulkan dampak besar. Salah satunya penumpukan antrean jemaah yang makin tak terkendali.
Persoalan tak hanya soal keselamatan. Ada implikasi teknis dan finansial yang sudah berjalan. Pemerintah Indonesia sudah menyetorkan komitmen pembiayaan layanan haji. Dana itu mencakup penerbangan, hotel, konsumsi, transportasi, hingga layanan Masyair. Nilainya mencapai triliunan rupiah dan sudah dibayar di muka.
Karena itu, Indonesia tak boleh ambil langkah sepihak yang dianggap pembatalan. Mustolih ingatkan, Arab Saudi sampai hari ini masih menyatakan siap selenggarakan haji. Komunikasi ini harus terus dijaga. Sejumlah negara muslim besar seperti Malaysia, Brunei, dan Pakistan juga belum sampaikan sikap resmi soal pembatalan.
Keputusan keberangkatan sekitar 221 ribu jemaah haji Indonesia tak bisa ditentukan satu kementerian saja. Kajian lintas lembaga sangat diperlukan. Harus libatkan Kementerian Luar Negeri untuk diplomasi. Juga badan intelijen strategis yang dikoordinasi TNI baca peta keamanan akurat.
Mustolih sebut sejarah haji pernah berjalan di tengah konflik global. Contohnya masa Perang Dunia I dan II, serta Perang Teluk Iran-Irak 1990. Namun, dinamika konflik modern kini berbeda. Teknologi militer jarak jauh kini lebih destruktif. Sikap Indonesia banyak ditentukan sikap Arab Saudi. Jika mereka nyatakan aman, Indonesia minta jaminan keamanan penuh sebagai pengirim jemaah terbesar.
Pemerintah sudah siapkan sejumlah skenario mitigasi. Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf tegaskan keselamatan jemaah prioritas utama. Keputusan diambil berdasarkan data intelijen dan koordinasi lintas pihak. Kemenhaj pun memaparkan tiga skenario utama.
Skenario 1: Jemaah Tetap Berangkat dengan Mitigasi Ekstra
Pemberangkatan tetap dilakukan dengan pengamanan tambahan. Salah satunya pengalihan rute penerbangan ke jalur lebih aman. Pemerintah lakukan diplomasi pastikan “koridor aman” bagi jemaah non-kombatan. Protokol evakuasi darurat juga disiapkan jika situasi memburuk.
Skenario 2: Indonesia Membatalkan Keberangkatan
Indonesia tak memberangkatkan jemaah meski Arab Saudi tetap buka haji. Pemerintah harus negosiasi intensif agar biaya layanan yang sudah dibayar di muka tak hangus. Dana diharapkan dialihkan ke haji tahun depan tanpa penalti. Namun, risiko penolakan dari penyedia layanan tetap ada.
Skenario 3: Arab Saudi Menutup Penyelenggaraan Haji
Pemerintah Arab Saudi resmi tutup akses penyelenggaraan haji tahun ini. Dalam kondisi ini, pemerintah Indonesia fokus pengamanan dan pengembalian penuh dana jemaah yang sudah disetorkan.
Selain tiga skenario di atas, pemerintah siapkan langkah lain. Soal keuangan, jemaah diberi dua pilihan dana BPIH. Pertama, tarik kembali dana pelunasan tanpa hilang kesempatan berangkat tahun depan. Kedua, biarkan dana tersimpan dengan kompensasi tambahan nilai manfaat selama masa tunggu.
Pemerintah juga siapkan komunikasi keagamaan. Kemenhaj akan koordinasi dengan MUI. Tujuannya beri penjelasan syariah soal konsep istitha’ah atau kemampuan berhaji dari sisi keamanan. Dalam kondisi tertentu, membatalkan keberangkatan demi keselamatan justru jadi kewajiban agama. Langkah ini hindari narasi haji harus tetap dilakukan apa pun kondisi.
Renegosiasi kontrak juga disiapkan dengan maskapai dan penyedia layanan di Arab Saudi. Renegosiasi gunakan klausul force majeure atau keadaan kahar. Tujuannya minimalkan kerugian jemaah atas dana yang sudah dibayar. Namun, risiko penolakan pihak penyedia layanan tetap diakui ada.
Potensi pembatalan haji 2026 akibat konflik Timur Tengah masih perlu diwaspadai. Upaya pemerintah menunjukkan komitmen kuat lindungi keselamatan dan kepentingan jemaah. Namun, tantangan tak mudah. Mulai dari diplomasi, pengelolaan dana, hingga antisipasi penumpukan antrean. Diperlukan kerja sama baik antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat. Hadapi situasi ini dengan tenang dan bijaksana. Semoga situasi Timur Tengah segera membaik dan haji 2026 berjalan lancar serta aman bagi jemaah Indonesia.*Wallahu A’lam Bisshawab*