Bali-menara madinah.com-Semeton, banyak aspirasi masuk ke DPD RI Bali terkait dgn memanasnya hubungan Pemkab Bangli dan Pemkot Denpasar terkait dgn dihentikannya dana bagi hasil Kota Denpasar ke Pemkab Bangli. Hal ini tentu akan mempengaruhi kesejahteraan rakyat Bangli. Sikap saya 1) Pemkot Denpasar seharusnya tidak menghentikan dana bagi hasil yg menjadi hak rakyat Bali. Membangun Bali bukan hanya urusan rakyat Denpasar tapi marilah berpikir besar. Toh dana dari Pemkot Denpasar itu bukanlah dana pribadi sipejabat, tapi dana yg berasal dari pajak rakyat Bali dan tamu tamu Bali. Saya minta Pemkot agar berpikir positif 2) Pemkab Bangli juga tidak usah mengancam dengan ide ide yang dianggap tdk pro lingkungan. Hadapilah masalah dengan elegan, kirim tim diplomasi ke Pemkot Denpasar secara “soft diplomacy”.
Sekeras apapun tekanan politik dan motifnya, harus diselesaikan dengan Jnana. Apalagi Bupati Bangli dan Wakil Walikota Denpasar berasal dari satu partai dan seharusnya hal itu tidak sulit.
3) Saya ingatkan bahwa tahun 2020, sahabat saya Bupati Bangli dan Walikota Denpasar akan “purna tugas” dan mari punya cita cita agar “soft landing”. Jangan sampai nanti ada masalah hukum, tata administrasi dan jejak rekam tidak baik saat lengser keprabon.
4) Dari kasus ini, mari merenung bahwa ide One Island One Management akhirnya jadi masuk akal, agar tdk ada lagi masalah mis-kordinasi seperti ini. Beruntung, konsep manajemen satu pulau ini secara tersirat dan tersurat sudah ada di RUU Provinsi Bali yg akan diajukan Gubernur Bali bersama DPRD Bali dan wajib didukung DPD RI dan DPR RI pasca pelantikan Oktober 2018 ini.
5) Mohon rakyat Bangli dan Denpasar bersabar dumun, saya yakin semua akan selesai pada waktunya. Sekali lagi, saya minta NGIRING BERSATU 🇮🇩( admin ) @jokowi #wedakarna #wedakarnabangli #wedakarnadenpasar
Husnu Mufid
Jurnalis Citizen