BLITAR-Ganti H. Muhammad Rifai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar dari Fraksi PKB yang menepis kabar hubungan eksekutif dan legislatif Kabupaten Blitar tidak sedang baik-baik saja.
M.Rifai yang juga menjabat sebagai Sekretaris PKB ini
menegaskan bahwa komunikasi antara eksekutif dan legislatif berjalan normal.
Menurutnya, dinamika yang terjadi hanyalah bagian dari proses dalam diskusi.
“Perencanaan itu kewenangan Bupati, dewan mempunyai kewenangan budgeting, berarti kan harus sinkron.Namanya pembahasan belum berjalan kok sudah dianggap tidak sinkron,” ujar M. Rifa’i, pada media Rabu (13/08/2025).
Rifa’i menjelaskan, dalam tata kelola pemerintahan, perencanaan adalah kewenangan eksekutif dalam hal ini Bupati dan jajarannya. Sementara legislatif atau dewan memiliki kewenangan dalam hal penganggaran (budgeting). Kedua fungsi ini harus berjalan selaras. Oleh karena itu, ia menilai terlalu dini jika ada pihak yang langsung menyimpulkan hubungan tidak harmonis hanya karena proses pembahasan belum rampung.
“Baru kalau nanti tidak terjadi keselarasan dan kesepakatan, ya berarti butuh perencanaan yang baik dan budgeting yang pas,” kilah mantan bendahara PC Ansor Blitar ini.
Sebagaiman diketahui kabar ketidak harmonisan eksekutif dan legislatif muncul di tengah gagal digelarnya Rapat Paripurna. Rapat itu terkait dengan Penyampaian Penjelasan Bupati Blitar mengenai Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2026.
Rapat itu batal digelar karena tiga fraksi besar, yakni PKB, Gerindra, dan Golkar, tidak hadir dalam paripurna yang digelar pada Jumat (8/8/2025) lalu.
Dengan gagalnya rapat i ini langsung memicu spekulasi publik, apakah ini bukti pecah kongsi antara fraksi-fraksi tersebut dengan Bupati Blitar.
Dari situlah muncul isu bahwa hubungan Eksekutif dan Legislatif di Blitar sedang tidak baik-baik saja.Karena tidak sejalannya beberapa program. Namun situasi itu dipandang DPRD Kabupaten Blitar sebagai hal yang lumrah dalam proses diskusi soal anggaran.
“Komunikasi berjalan kok. Semua butuh proses diskusi tidak ujug-ujug,” tandasnya.
Sebelumnya Bupati Blitar, Pak Rijanto juga telah membantah isu itu. Eksekutif dan legislatif di Blitar baik-baik saja dan harmonis.
Ia menegaskan bahwa komunikasi antara eksekutif dan legislatif terus berjalan lancar,
setiap kebijakan dan program yang dijalankan oleh Pemkab Blitar ( eksekutif ) selalu didiskusikan dan disinergikan dengan DPRD ( legislatif).*Imam Kusnin Ahmad*