JAKARTA – DR. H.Abdullah Azwar Anas adalah eks Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia.
Presiden Joko Widodo melantiknya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/9/22) silam. Anas menggantikan almarhum Tjahjo Kumolo, yang wafat pada pertengahan 2022 lalu.
Mantan Bupati Banyuwangi dua periode itu mendapat mandat langsung dari Presiden untuk mengakselerasi reformasi birokrasi, pelayanan publik digital, hingga peningkatan efektivitas aparatur negara.
Pernah Jadi Wartawan, Bupati, hingga Menteri
Anas bukan nama baru di dunia birokrasi. Pria kelahiran Banyuwangi, 6 Agustus 1973 itu meniti karier dari bawah.
Ia pernah menjadi reporter Radio Prosalina FM di Jember dan Jakarta saat masih kuliah.
Aktif di dunia organisasi sejak remaja, Anas menjabat Ketua Umum Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) pada 2000–2003, dan melanjutkan sebagai Ketua PP GP Ansor hingga 2009 dan Ketua PW ISNU Jawa Timur 2016-2021.
Masuk ke politik lewat PKB, ia pernah duduk sebagai anggota MPR pada usia 24 tahun—salah satu yang termuda dalam sejarah Indonesia.
Tahun 2004, ia terpilih menjadi anggota DPR RI mewakili Dapil Jatim III.
Namun, nama Anas mulai benar-benar dikenal publik saat menjabat Bupati Banyuwangi selama dua periode, 2010–2021.
Di bawah kepemimpinannya, Banyuwangi berubah total: dari daerah tertinggal menjadi ikon pariwisata dan digitalisasi pemerintahan.
Ia melahirkan program Banyuwangi Festival, meresmikan Bandara Blimbingsari, mengusung pendidikan gratis, dan mengembangkan wisata berkonsep eco-tourism.
Raih SAKIP A, Juarai UNWTO
Tak hanya itu. Banyuwangi menjadi kabupaten pertama yang meraih nilai A untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Pemkab juga dinobatkan sebagai yang terbaik dalam layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) oleh KemenPANRB.
Tingkat kemiskinan di Banyuwangi berhasil ditekan hingga 7,5 persen. Pendapatan per kapita warga melonjak dari Rp 20,8 juta (2010) menjadi Rp 51 juta (2019).
Puncaknya, Banyuwangi meraih penghargaan dari United Nations World Tourism Organization (UNWTO) dalam kategori kebijakan publik terbaik di dunia.
Usai dari Banyuwangi, Anas dipercaya Presiden memimpin LKPP pada Januari 2022.
Dalam waktu singkat, ia menuntaskan target 1 juta produk tayang di e-katalog nasional, dan mendorong penyederhanaan proses belanja barang/jasa pemerintah melalui katalog lokal dan sektoral.
Besar di NU, Kuat di Birokrasi
Anas dikenal sebagai sosok yang besar di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU).
Latar belakang keluarga pesantren menjadikannya paham kultur akar rumput.
Ia juga dikenal piawai meramu pendekatan kebijakan publik berbasis budaya lokal.
Usai tak lagi menjabat MenPAN RB, kini Abdullah Azwar Anas kembali mendapat kepercayaan di tingkat nasional.
Dalam struktur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan periode 2025–2030 yang diumumkan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri di arena Kongres VI PDIP, Sabtu (2/8), Anas dipercaya menjabat Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan.
Penugasan ini menempatkan mantan Menteri PANRB itu di jantung transformasi partai yang mengusung wajah baru pelayanan publik.
Profil Singkat Abdullah Azwar Anas
Lahir: Banyuwangi, 6 Agustus 1973
Pendidikan:
S1 Fakultas Sastra Universitas Indonesia
S1 Teknologi Pendidikan IKIP Jakarta
S2 Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia
Karier:
Reporter Radio Prosalina FM (1990–1992)
Anggota MPR RI (1997–1999)
Anggota DPR RI (2004–2009)
Bupati Banyuwangi (2010–2021)
Kepala LKPP (2022)
Menteri PANRB (2022–2024)
Ketua DPP PDI Perjuangan (2025-Sekarang).*Imam Kusnin Ahmad*