BLITAR– Pemerintah Kota Blitar kembali menunjukkan keunggulannya dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk keenam belas kalinya secara berturut-turut.
Prestasi ini mengukuhkan posisi Pemkot Blitar sebagai pelopor tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel di wilayah Jawa Timur.
Keberhasilan ini menjadi bukti nyata komitmen dan profesionalisme Pemkot Blitar dalam mengelola keuangan daerah dengan penuh tanggung jawab atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) secara resmi diberikan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, kepada Wali Kota Blitar, H Syauqul Muhibbin, Jumat (29/5/2026) di Kantor BPK Provinsi Jawa Timur.
Momen bersejarah ini sekaligus menegaskan konsistensi Pemkot Blitar dalam menjaga kualitas akuntabilitas keuangan daerah.
Wali Kota Blitar, yang akrab disapa Mas Ibin, menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala perangkat daerah, pejabat, dan staf yang telah menjalankan tugas dengan penuh dedikasi.
Ia menegaskan pentingnya menjaga semangat dan jangan cepat puas dengan capaian saat ini.
“Penghargaan opini WTP ini bukan hanya kepercayaan yang kami terima, melainkan juga tantangan untuk terus berbenah dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.
Pencapaian Pemkot Blitar dalam meraih WTP secara berturut-turut tidak lepas dari beberapa faktor utama berikut:
1. Kepemimpinan yang Visioner dan Komitmen Tinggi
Kepemimpinan kuat dan berorientasi visi jangka panjang menjadikan tata kelola keuangan daerah berjalan efektif.
Komitmen Wali Kota dan jajaran eksekutif mendorong seluruh perangkat daerah untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi secara konsisten.
2. Kerjasama dan Sinergi Antar Pemangku Kepentingan
Sinergi yang solid antara perangkat daerah, DPRD, inspektorat, serta lembaga pengawas lainnya memungkinkan pengawasan yang terpadu.
Kolaborasi ini menjamin pengelolaan anggaran sesuai standar dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Peran Aktif Inspektorat sebagai Mitra dan Pengawas
Inspektorat Kota Blitar hadir tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga mitra konsultasi dan penjamin mutu.
Melalui pendampingan, review, monitoring, evaluasi, dan audit yang berkelanjutan, pengelolaan keuangan terus diperbaiki dan disesuaikan dengan regulasi yang berlaku.
4. Sistem Pengelolaan Keuangan yang Terkelola dengan Baik dan Terstandarisasi
Pemkot Blitar mengimplementasikan sistem keuangan daerah yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan serta prosedur administrasi yang jelas dan transparan, termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan akurasi dan ketepatan pelaporan.
5. Kedisiplinan dan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)
Kualitas SDM yang disiplin dan berintegritas tinggi menjadi faktor penting.
ASN di Pemkot Blitar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan mematuhi standar pengelolaan keuangan yang ketat.
6. Budaya Transparansi dan Akuntabilitas yang Kuat
Budaya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan yang akuntabel meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan.
Inspektur Daerah Kota Blitar, Ratih Dewi Indarti, menyatakan bahwa raihan opini WTP ke-16 ini juga menjadi pencapaian terbaik Kota Blitar di tingkat Provinsi Jawa Timur.
Namun Ratih mengingatkan agar prestasi ini tidak membuat jajaran Pemkot cepat berpuas diri.
“Ini adalah momentum untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih transparan, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Raihan WTP ke-16 ini bukan sekadar sebuah capaian administratif. Ia merupakan wujud komitmen Pemkot Blitar untuk terus meningkatkan mutu tata kelola dan pelayanan publik demi menghadirkan pemerintahan yang bersih dan profesional.
Dengan semangat kebersamaan dan integritas tinggi, Kota Blitar siap melangkah lebih jauh dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan serta kesejahteraan rakyatnya.*Imam Kusnin Ahmad*