Selama ini, narasi moderasi beragama dan bela negara seringkali terjebak dalam sekat-sekat ruang kelas dan diskursus akademik yang elitis.
Namun, langkah yang diambil oleh Pergerakan Mahasiswa Moderasi Beragama dan Bela Negara (PMMBN) Jatim 1 pada 27 Januari 2026 lalu membuktikan sebuah anomali positif.
Dengan menyambangi Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, mahasiswa menunjukkan bahwa mereka tidak hanya pandai berdemonstrasi di jalanan, tetapi juga mampu melakukan lobi intelektual demi masa depan Indonesia yang lebih berdaulat.
Kunjungan ini bukan sekadar formalitas seremonial. Ada misi besar untuk menyelaraskan narasi moderasi beragama langsung ke dapur legislatif. Hal ini penting, mengingat stabilitas daerah sangat bergantung pada bagaimana fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dijalankan dengan nafas kebangsaan.
Seperti yang ditegaskan oleh Dr. H. Fredi Purnomo, S.H., M.H., literasi politik adalah harga mati bagi mahasiswa untuk menjaga demokrasi. Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap regulasi yang lahir tetap selaras dengan nilai keberagaman. Tanpa keterlibatan aktif mahasiswa dalam memahami rumusan kebijakan publik, moderasi beragama hanya akan menjadi jargon tanpa taji.
Kini saatnya PMMBN Jatim 1 bertransformasi dari sekadar gerakan advokasi menuju aksi nyata di lapangan. Isu sensitif terkait kerukunan umat beragama tidak boleh berhenti di meja diskusi; ia harus memiliki dampak sosial yang terukur di tengah masyarakat. Harapan untuk bersinergi dengan pemerintah daerah sebagaimana disampaikan oleh koordinator PMMBN Jatim 1, Cindi adalah kunci agar dampak pergerakan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat Jawa Timur secara luas.
Pada akhirnya, diskusi mengenai tantangan radikalisme dan polarisasi digital di parlemen kemarin adalah bukti bahwa kolaborasi antara energi muda mahasiswa dan pengalaman para legislator adalah kebutuhan mendesak. Inilah bentuk partisipasi aktif pemuda yang sesungguhnya, mengawasi pemerintahan sembari menjadi solusi bagi bangsa.