BLITAR-Pemerintah Kota Blitar telah menyiapkan sebanyak 15 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk beroperasi penuh sejak awal Januari 2026. Sebanyak tiga kecamatan di wilayah Kota Blitar menjadi lokasi penyebaran unit pelayanan ini, yang ditujukan untuk menjamin penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tepat sasaran, sekaligus mencegah terjadinya kelalaian atau pemberian bantuan yang tidak memenuhi standar.
Wakil Wali Kota Blitar, Elim Tyu Samba, menegaskan bahwa kesiapan operasional kelima belas SPPG tersebut telah melalui tahap pemeriksaan menyeluruh. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya memperkuat jaring pengaman sosial, sekaligus menutup kemungkinan adanya warga yang berhak menerima bantuan namun belum tercatat dalam data resmi.
“Sebanyak 15 SPPG telah siap beroperasi per awal tahun ini. Ini adalah infrastruktur vital yang kami siapkan untuk memastikan bantuan gizi sampai tepat ke tangan mereka yang membutuhkan,” ujar Elim pada Kamis (1/1/2026).
Menurutnya, setiap unit SPPG direncanakan mampu melayani sekitar 2.500 penerima manfaat. Namun angka tersebut tidak menjadi patokan tetap, karena sistem dirancang dengan fleksibilitas untuk menyesuaikan kondisi di lapangan.
“Estimasi awal adalah 2.500 orang per SPPG, tapi jika dalam proses ditemukan ada penambahan warga yang membutuhkan, kapasitas dan logistik akan segera disesuaikan. Prinsip kami jelas: setiap hak harus terpenuhi,” jelasnya.
Poin krusial yang menjadi fokus utama adalah validitas data penerima manfaat, yang dinilai bersifat dinamis dan perlu pembaruan berkala. Elim menginstruksikan seluruh jajaran terkait untuk melakukan penyisiran ulang secara menyeluruh guna memastikan tidak ada kelompok rentan yang luput dari program.
“Kita akan melakukan penyisiran terhadap mereka yang belum terdaftar, karena kemungkinan jumlah penerima manfaat akan terus berkembang. Prioritas kita adalah kelompok seperti ibu hamil dan anak terlantar. Semua harus bisa menikmati program MBG di tahun ini,” katanya.
Selain memastikan cakupan yang luas, pihaknya juga mengantisipasi risiko keracunan makanan atau pemberian bantuan yang tidak layak konsumsi. Elim menegaskan bahwa setiap tahapan pengelolaan makanan di SPPG akan diawasi secara ketat, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga penyaluran ke penerima manfaat.
“Kami tidak hanya fokus pada jumlah yang terlayani, tetapi juga mutu dan keamanan yang diberikan. Tim akan melakukan pemantauan berkala agar tidak terjadi masalah seperti keracunan atau pemberian makanan yang tidak memenuhi standar gizi dan kebersihan,” tandasnya.
Beroperasinya seluruh SPPG di awal tahun ini menjadi bukti komitmen Pemkot Blitar dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan melindungi kelompok rentan. Program ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi angka masalah gizi di Bumi Bung Karno.*Imam Kusnin Ahmad*