Jember –Menaramadinah.com, Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian PPN/Bappenas telah menggelar Focus Group Discussion (FGD) Uji Petik Perencanaan dan Pengelolaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) Berbasis Kewilayahan di Kantor Bappeda Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada Kamis (25/9/2025).
Kegiatan yang berlangsung sejak pagi ini dihadiri oleh perwakilan kementerian, perangkat daerah, mitra lokal pelaksana MBG, serta unsur swasta. Agenda FGD meliputi audiensi, pemaparan materi, diskusi, hingga observasi lapangan ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Patrang dan Kaliwates.
Dalam pembukaan acara, Arief Tyahyono, Kepala Bappeda Jember, menyampaikan bahwa program MBG harus menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah. “Integrasi MBG dengan rencana pembangunan daerah akan memperkuat efektivitas program sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Jember,” ujarnya.
Pembahasan kemudian berfokus pada tiga hal utama, yakni pemanfaatan pangan lokal, kesiapan sekolah dalam mendukung distribusi makanan bergizi, serta tantangan operasional SPPG. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jember menekankan pentingnya mengoptimalkan hasil pertanian dan peternakan setempat agar program lebih berkelanjutan.
Selain itu, Dinas Pendidikan menegaskan kesiapan sekolah dalam membantu distribusi sekaligus melakukan pengawasan program. Sementara Koordinator Wilayah SPPG mengingatkan perlunya peningkatan kapasitas produksi serta pengawasan mutu makanan agar sesuai standar gizi.
Sementara itu, Hayu Parasati, Perencana Ahli Utama Kementerian PPN/Bappenas, menyebutkan bahwa hasil uji petik di Jember akan menjadi masukan penting dalam penyusunan rekomendasi kebijakan MBG di tingkat nasional. “Tipologi wilayah sangat menentukan. Apa yang kami temukan di Jember akan memperkaya strategi pengelolaan MBG berbasis kewilayahan,” ungkapnya.
Melalui FGD ini, pemerintah berupaya memastikan Program Makanan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih adaptif sesuai karakteristik daerah. Harapannya, program tidak hanya menjadi kebijakan nasional, tetapi juga benar-benar memberi manfaat nyata bagi anak-anak, balita, ibu hamil, dan masyarakat rentan di seluruh pelosok negeri.
Humas:Bappenas