Oleh : Nafisa Rifa Diyanti dkk
Judul diatas kami ambil dari buku: *”GUS DUR SANG GURU BANGSA:PENOLAKAN ISLAM, KEMANUSIAAN, DAN KEBANGSAAN “*
Karya: Wasid
Penerbit: Inter Pena Yogyakarta
Tahun: 2010
Jumlah halaman: 186
Ini adalah tugas resensi buku mata kuliah bahas indonesia yang dibimbing langsung oleh: Ust. Yahya Aziz S,Ag, M.pd.I dosen PIAUD FTK UINSA.
Para penulis kelompok 3:
1. Nafisa Rifa Diyanti *(06020925049)*
2. Naimatus sa’adatin fitriani *(06020925050)*
3. Nalia elva izzah *(06020925053)*
4. Marsaylina icha damayanti *(06020925040)*
5. Nadira aura aisyah *(06020925047)*
*BAB 1*
persoalan besar dan mendasar yabg dihadapi para pendiri bangsa indonesia pasca kolonial adalah mencari dasar filosofis atau weltan schauung yang menjadi landasan bagi sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang secara teritorial batas batas wilayahnya adalah batas batas wilayah hindia belanda. secara historis keberhasilan bangsa indonesia dalam mewujudkan revolusi dan perlawanan terhadap para imperialis dengan meraih kemerdekaan yang diresmikan pada Agustus 1945. Merupakan bentuk titik kulminasi dari akumulasi panjang kesatuan rasa dan kepentingan untuk bersama sama melepaskan dari keterkungkungan, yaitu tumbuhnya sebuah kesadaran baru melepaskan segala sekat sekat primordial yang membedakan internal masyarakat indonesia. Primordialitas ini dengan meminjam istilah ibn khaldun dalam bukunya “muqaddimah ibn khaldun” sebagai bentuk kesadaran seseorang yang dibangun atas semangat solidaritas pada kelompok nya baik atas dasar kekerabatan atau yang semakna nya. Tawaran tawaran yang dilantarkan mengarah pada upaya meneruskan cita-cita sarekat islam yaitu upaya terbentuknya tatanan negara sebagai perangkat fungsional dengan memberikan ciri khas warna keislaman kepada kehidupan bangsa secara keseluruhan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka agar tidak menimbulkan kerancuan dan kesimpangsiuran pokok permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini adalah relasi islam dan wawasan kebangsaan
*BAB 2*
Perdebatan mengenai hubungan Islam dan negara berakar pada kenyataan bahwa Al-Qur’an dan Hadis tidak memberikan satu model sistem pemerintahan yang baku. Hal ini menciptakan ruang untuk penafsiran yang beragam sepanjang sejarah.
Pada masa Nabi Muhammad di Madinah, beliau berperan sebagai pemimpin agama sekaligus kepala negara dengan otoritas tunggal, sehingga tidak ada perdebatan tafsir. Model ini dianggap ideal namun tidak dapat ditiru sepenuhnya di zaman modern karena tidak ada lagi figur dengan otoritas serupa. Setelah beliau wafat, ketiadaan otoritas tunggal ini langsung memicu perbedaan pendapat mengenai suksesi dan sistem politik, yang terlihat bahkan sejak masa Khulafā’ al-Rāshidīn. Sejarah Islam pun menunjukkan keragaman sistem politik, bukan satu model yang seragam.
Dari dinamika tersebut, lahir dua pandangan utama yang masih relevan hingga kini. Pandangan pertama adalah **paradigma formalistik**, yang bertujuan mendirikan “Negara Islam” secara formal, di mana syariat Islam dijadikan hukum negara. Bagi mereka, bentuk formal negara sangatlah penting. Pandangan kedua adalah **paradigma substantivistik**, yang lebih menekankan pada penerapan **nilai-nilai inti Islam**—seperti keadilan, kesejahteraan, dan musyawarah—dalam sistem negara apa pun. Bagi mereka, substansi dan esensi ajaran lebih utama daripada sekadar label atau bentuk negara.
Intinya, polemik ini adalah tentang pilihan antara mendirikan negara yang secara formal berlabel Islam, atau berfokus memastikan nilai-nilai luhur Islam terwujud dalam sistem negara modern yang sudah ada.
*Bab 3*
membahas perjalanan intelektual dan proses sosialisasi pemikiran KH. Abdurrahman Wahid. Gus Dur tumbuh dalam lingkungan pesantren yang kuat, tetapi sejak kecil ia terbiasa membaca buku lintas bidang, mulai dari kitab klasik hingga karya-karya filsafat dan ideologi modern. Kebiasaannya ini membentuk watak kritis, terbuka, dan kosmopolit. Pendidikan formalnya memang tidak tuntas, baik di Al-Azhar Kairo maupun Baghdad, namun pengalaman belajar dan pergaulan internasional justru memperkaya cara pandangnya.
Kiprahnya semakin terlihat ketika aktif di berbagai organisasi, termasuk IPNU, LP3ES, dan kemudian PBNU. Sebagai Ketua Umum NU, ia membawa gagasan penting seperti kembali ke Khittah 1926 dan penerimaan NU terhadap Pancasila. Gus Dur menolak islamisasi politik yang digerakkan rezim Orde Baru lewat ICMI, karena ia ingin menjaga NU tetap menjadi kekuatan moral, bukan alat politik kekuasaan. Pemikirannya selalu berpijak pada tradisi pesantren dengan prinsip mempertahankan yang lama yang baik serta mengambil hal baru yang lebih baik. Ia menekankan nilai kemanusiaan, penghargaan terhadap keberagaman, dan pluralisme sebagai pilar penting kehidupan bangsa.
Pemikiran itu ia sebarkan melalui tulisan di media, ceramah, serta aktivitas organisasi. Artikel-artikelnya banyak membahas persoalan sosial, budaya, politik, dan agama dengan gaya kritis tetapi berakar pada nilai Islam. Sosialisasi gagasannya menjadikan pemikiran Gus Dur diterima luas, bahkan berpengaruh hingga ke tingkat internasional. Bab ini memperlihatkan dengan jelas bagaimana tradisi pesantren berpadu dengan wawasan modern, menghasilkan sosok pemikir besar yang mampu menghadirkan paradigma keberagamaan inklusif bagi Indonesia.
*BAB 4*
Pemikiran Gus Dur tentang Islam dan kearifan lokal berpusat pada Pribumisasi Islam. Beliau berpendapat bahwa nilai-nilai Islam yang normatif bisa berpadu dengan budaya lokal yang historis, bukan malah saling bertentangan.
Pribumisasi Islam memberikan ruang bagi ajaran Islam untuk beradaptasi dengan konteks budaya setempat, seperti dalam tradisi tahlilan atau selametan. Dengan begitu, Islam tetap murni secara akidah, tetapi tidak tercabut dari akar budaya masyarakat.
Gus Dur juga memandang pluralitas sebagai keniscayaan. Menurutnya, Islam harus mampu berdampingan dengan beragam etnis, budaya, dan agama di Indonesia, serta menjadi landasan kerukunan. Beliau menolak pendekatan Islam yang kaku dan keras. Baginya, Islam haruslah damai, moderat, dan solutif, bukan menjadi penyebab konflik.
Gus Dur, dikenal sebagai pembela nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, dan pluralisme. Ia memandang Islam sebagai ajaran yang membawa rahmat dan keadilan, menolak negara Islam yang menindas hak minoritas. Gus Dur percaya bahwa tugas negara adalah melindungi semua warga tanpa membedakan latar belakang.
Bagi Gus Dur, demokrasi bukan sekadar prosedur politik, tetapi proses budaya yang menghargai perbedaan dan kebebasan berekspresi. Ia juga mengusung gagasan “pribumisasi Islam,” yang menekankan dialog antara ajaran Islam dan budaya lokal.
Warisan pemikiran Gus Dur mengajarkan bahwa keharmonisan bangsa terletak pada merayakan keberagaman, dengan Islam, demokrasi, dan keindonesiaan sebagai pilar penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.
Gus Dur menekankan bahwa Islam dan demokrasi saling mendukung. Ia percaya bahwa kebebasan berpendapat dan keadilan adalah inti dari demokrasi. Dalam pandangannya, prinsip-prinsip Islam harus diintegrasikan ke dalam sistem demokrasi untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. Pemikirannya menjadi rujukan penting dalam memahami hubungan antara agama dan demokrasi di Indonesia.
*BAB 5 Penutup*
Bab Penutup ini menggarisbawahi Gus Dur sebagai pemikir yang brilian dan kritis yang berhasil memadukan tradisi keilmuan pesantren dengan pengetahuan Barat, sambil tetap berpegang pada realitas sosial-budaya Indonesia. Penulis menyimpulkan bahwa Gus Dur mengajarkan tafsir Islam yang substantif dan inklusif, di mana ajaran agama harus dimaknai untuk melahirkan toleransi dan kemanusiaan universal, serta berlandaskan nilai-nilai kebangsaan. Konsep Pribumisasi Islam yang ia tawarkan menjadi strategi untuk mengamalkan agama tanpa kehilangan akar budaya lokal, sekaligus membendung radikalisme. Secara keseluruhan, pemikiran Gus Dur dinilai sebagai kontribusi monumental dalam memperkuat demokrasi dan menjaga kebhinekaan NKRI, yang menjadikannya warisan penting bagi bangsa.