Rektor UMM Dr. Fauzan, M.Pd, saat membuka acara Pelantikan dan memberikan Pengarahan pada para pengurus APHI Jatim.
Malang-menara madinah.com-Asosiasi Profesi Hukum Indonesia Jatim Dilantik. Malang,Madina,com,- Kepengurusan Asosiasi Profesi Hukum Indonesia (APHI), Wilayah Jatim masa bakti periode 2019-2024, Rabu 11/9 2019, kemarin dilantik di Aula GKB Universitas Muhammadiyah Malang, dihadiri seluruh pengurus dan ketua Pusat APHI.
Sebagian pengurus APHI Jatim, nampak paling Kiri Dr.Zainal Arifin bagian publikasi, dan paling kanan Dr. Sulardi salah satu wakil ketua pembina APHI Jatim.
Menurut ketua bidang Publikasi APHI Jatim Dr. Zainal Arifin, SS, M.PdI, SH MH, susunan kepengurusan APHI Jatim terdiri dari dewan Penasehat yabg di duduki oleh sebelas Dekan Fauktas Hukum dari sebelas Pergutruan Tinggi yang ada di Jawa Timur. Lalu pembina ada empat orang sebagai ketua pembina APHI Jatim, Yaitu Dr. Setiyono, wakil ketua satu Dr. Sulardi Wakil ketua dua Dr.Siti Marwiyah, dan wakil ketua tiga Dr. Hj. Emi Puasa Handayani.
Sedangkan yang di tunjuk sebagai ketua dewan pinpinan wilayah APHI Jatim adalah Dr. Tongat SH, M.Hum, yang juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Sekretaris Dr. Chomariyah , SH, M H, Bendahara Dr. Endang Prasetyawati, SH, MH.
Acara pelantikan dan seminar Nasional APPHI di buka oleh Rektor UMM Dr. Faizan M.Pd,. Setelah pelantikan dilanjutkan dengan seminar nasional tempat yang sama.
Ketua APHI, Pusat Dr.Sudiro dalam swmibar itu mengatakan
APHI memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia Unggul saat ini. Peran stategis ini menurut Sudiro paling tidak dalam konteks keberadaan oganisasi akademisi hukum dan praktisi hukum untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum dan sertifikasi profesi hukum di Indonesia. “Peran APHI dapat dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak dalam kegiatan peningkatan dan pengembangan kemampuan anggota APHI yang berwawasan global, dan program sertifikasi bagi masyarakat yang berprofesi di bidang hukum sesuai dengan standar kelayakan kompetensi”, ujar Sudiro yang juga dekan Fakultas Hukum Tarumanegara Jakarta.
Ausieo menjelaskan peran APHI dapat memberikan masukan dalam rangka evaluasi kurikulum operasional program studi hukum untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum di Indonesia, sehingga lulusan program studi hukum, baik kapabilitas maupun kualitasnya mampu bersaing atau berkompetisi di era globalisasi. (Zainal/seksi Publikasi) Jurnalis Citizen MM.com