Jakarta-menaramadinah.com-Akhirnya PBNU angkat bicara soal polemik tambang fi Papua yang kini lagi memanas dan menjadi sorotan bangsa Indonesia
Menurut Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mohamad Syafi’ Alielha (Savic Ali) menyatakan, praktik eksploitasi sumber daya alam (SDA) yang selama ini hanya memperkaya segelintir orang.
Oleh karena itu, lanjutnya,,pemerintah harus berpikir mengurangi ketergantungan pada eksploitasi SDA karena dampaknya merusak lingkungan tanpa membawa kesejahteraan nyata bagi rakyat
“Sudah puluhan tahun kita mengeksploitasi sumber daya alam, lingkungan, hutan dan bumi tapi Indonesia enggak juga menjadi negara kaya. Kita mestinya menaruh energi lebih besar untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) kita,” kata Savic kepada wartawan.
Pernyataan ini disampaikan menyusul temuan aktivitas tambang nikel dan hilirisasi di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya yang diungkap Greenpeace beberapa waktu lalu. Temuan itu dinilai mengancam ekosistem di kawasan yang dijuluki Surga Terakhir dari Timur
Savic menyebut, praktik eksploitasi SDA bukan lagi arah yang relevan dengan perkembangan dunia saat ini. Menurutnya, negara harus mengarah pada pengembangan teknologi hasil kreativitas manusia.
Ia menegaskan bahwa eksploitasi SDA hanya akan menguntungkan atau memperkaya segelintir orang. “Indonesia mesti berjalan ke arah sana, bukan terus menggantungkan pada eksploitasi SDA yang sepertinya hanya memperkaya tidak lebih dari satu persen penduduk Indonesia,” tegas Savic.
Ia menekankan bahwa Raja Ampat merupakan salah satu aset penting Indonesia yang tak tergantikan. Segala bentuk aktivitas yang berpotensi merusak kawasan tersebut, termasuk pertambangan, semestinya tidak diberi izin. Reaksi publik terhadap kasus ini, menurut Savic, menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap dampak buruk pertambangan semakin meningkat.
“Di sini, pemerintah mesti memoratoriumnya. Tidak ada wilayah di Indonesia yang seperti Raja Ampat Papua. Kalau ekosistem di sana rusak, tak ada yang bisa menggantikannya,” ujarnya.
Savic mengatakan skala kerusakan yang ditimbulkan oleh bisnis pertambangan serta penolakan publik atas praktik-praktik bisnis yang merusak lingkungan menjadi dasar kuat pemerintah perlu melakukan langkah moratorium di sejumlah wilayah.
“Sejumlah kawasan mesti di-review ulang, melibatkan para ahli dan masyarakat terkait dampak di masa yang akan datang,” kata Savic. Savic menyebut pertambangan memang sudah menjadi salah satu penggerak mesin industri modern tetapi juga harus mempertimbangkan resiko bagi generasi mendatang.
“Kita juga harus waspada dengan kerugian dan konsekuensi yang ditanggung oleh generasi Indonesia berikutnya,” tegasnya.
Raja Ampat tercatat lautannya merupakan pusat dari segitiga karang dunia dengan lebih dari 553 spesies karang (75 persen dari seluruh spesies dunia), 1.070 spesies ikan karang, dan 699 jenis moluska.
Di darat, terdapat 874 spesies tumbuhan (9 endemik), 114 spesies herpetofauna (5 endemik), 47 spesies mamalia (1 endemik), dan 274 spesies burung (6 endemik).
Potensi wisata alamnya telah menjadi tujuan wisata kelas dunia. Sebelumnya, Greenpeace melaporkan bahwa aktivitas tambang nikel di Pulau Gag, Kawe, dan Manuran telah membabat lebih dari 500 hektare hutan, memicu sedimentasi yang mengancam ekosistem terumbu karang dan kehidupan bawah laut.
(MM)