Bali-menaramadonah.com- Dalam pelaksanaan kegiatan Penyerapan Aspirasi Oleh Anggota MPR RI B.65 Provinsi Bali tentang Penguatan Sistem Demokrasi Indonesia Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) yang diselenggarakan pada Selasa, (23/01/2024) diisi dengan berbagai sesi materi oleh Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) B.65 Provinsi Bali, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III, SE, M(Tru), M.Si dengan pembicara yakni Ida Bagus Angga Purana Pidada, SH, MH dan Anaka Agung Putra Arajwa, SH, MH.
Presiden The Sukarno Center sekaligus Anggota DPD/MPR RI B.65 Utusan Provinsi Bali, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III, SE, M(Tru), M.Si memberikan materi tentang pentingnya peran generasi muda untuk berpartisipasi dalam kancah politik, hal ini berkaitan dengan prinsip partisipasi yang menjadi konsep sentral dalam sistem demokrasi.
“Keterlibatan aktif warga negara khususnya anak muda dalam proses pengambilan keputusan politik sangat diperlukan untuk menjawab setiap masalah perkembangan zaman, karena generasi muda sebagai agen perubahan yang terbuka akan gagasan-gagasan baru untuk mencapai cita-cita bangsa dalam mewujudakan Indonesia emas tahun 2045” tambahnya.
Lebih lanjut Ida Bagus Angga Purana Pidada, SH, MH menjelaskan, bahwa unsur terpenting dalam demokrasi adalah adanya kontrol terhadap kekuasaan (Check and Balances). Penerapan mekanisme Check and Balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sudah diterapkan melalui konsep Trias Politika (eksekutif, legislative, dan yudikatif) dimana pembagian lembaga tersebut membawa posisi yang setara atau tidak ada lagi lembaga yang diposisikan sebagai lembaga tertinggi negara.
“Disamping penyetaraan posisi lembaga Negara, kontrol kekuasaan juga dapat dilakukan oleh pihak Oposisi atau kekuatan luar pemerintahan. Ini dilakukan untuk dapat memberikan pengawasan, evaluasi dan pertimbangan dalam aktivitas bernegara”
Pada kesempatan yang sama Anak Agung Putra Arajwa, SH, MH selaku pembicara menambahkan, dalam upaya untuk memperkuat Masyarakat sipil yang demokratis bisa dilakukan melalui pelatihan dan Pendidikan politik.
Pendidikan politik dapat meningkatkan kesadaran akan kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun sejauh ini pendidikan politik, banyak diprakarsai oleh Partai Politik, sehingga output yang dihasilkan tidak jauh dari kepentingan partai politik. Penting untuk menciptakan suatu terobosan baru dalam mewujudkan sekolah kaderisasi pemimpin bangsa yang di inisiasi oleh negara maupun Masyarakat sipil agar output yang dihasilkan bebas dari kepentingan pribadi, golongan atau kelompok.
“Pendidikan politik umumnya dilakukan oleh Partai Politik dalam proses kaderisasi. Peran Kaderisasi adalah suatu proses untuk mempersiapkan SDM agar kelak mereka mampu menjadi pemimpin yang mumpuni dan membawa arah perubahan positif terhadap bangsa dan negara.” tambahnya.
Setelah pemaparan dari Anak Agung Putra Arajwa, SH, MH acara dilanjutkan dengan sesi interaktif/talkshow dan Tanya jawab.
Wayan Supiartha