MAGANG MSIB DI DITJEN PERUMAHAN KEMENTRIAN PUPR SEBAGAI PENDAMPING FASILITATOR PEMBERDAYAAN PROGRAM BSPS DI KABUPATEN PACITAN

Pacitan – menaramadinah.com Magang dan Studi Independent Bersertifikat (MSIB) adalah program magang yang diakselerasikan dengan pengalaman belajar yang dirancang dengan baik untuk menciptakan tenaga kerja yang prefosional agar mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, berdaya saing tinggi, relevan seiring dengan perkembangan zaman, dan memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan kesiapan di dunia kerja.

Selain itu diharapkan program Magang dan Studi Independent Bersertifikat menjadi salah satu kegiatan self-assesment bagi para mahasiswa untuk dapat mengukur kemampuan diri yang dicerminkan dari hasil penilaian selama mengikuti program magang.

Direktorat Jenderal Penyedia Perumahan bekerjasama dengan Kemendikbud melaksanakan Program Magang dan Studi Independent Bersertifikat (MSIB) Kampus Merdeka bagi mahasiswa di seluruh Indonesia.

Pelaksanaan program magang dilakukan guna memperkecil gap antara ilmu yang dipelajari di perguruan tinggi dengan kompetensi keahliaan yang diharapkan di dunia kerja.

Selain itu kerjasama antara Ditjen Penyedia Perumahan Kementrian PUPR dan Ditjen Pendidikan Tinggi dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target penyediaan rumah layak huni bagi masyrakat yang berpenghasilan rendah (MBR).

Salah satu posisi yang dibuka oleh Direktorat Jenderal Perumahan adalah Pendamping Tenaga Fasilitator Pemberdayaan BSPS. Program Bantuan Stimulan Perumahaan Swadaya (BSPS) adalah program dukungan dana pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk peningkatan kualitas rumah swadaya berasaskan kegotong-royongan.

Tujuan dari program ini adalah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat agar memiliki akses dalam memenuhi rumah layak huni secara swadaya. Bentuk bantuan BSPS berupa uang sebesar 20 juta yang disalurkan kepada penerima bantuan perseorangan untuk memperbaiki rumah dengan cara 17, 5 juta membeli bahan bangunan dan 2,5 membayar upah pekerja. Program BSPS adalah bentuk implementasi visi dari Direktorat Jendral Penyedia Perumahan Kementrian PUPR yaitu terwujudnya infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Direktorat Jenderal Perumahan Jawa Timur menyebar para mahasiswa ke beberapa daerah yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Pacitan. Kabupaten Pacitan adalah salah satu Kabupaten yang mendapatkan kuota bantuan BSPS sebanyak 891 unit rumah yang terbagi menjadi dua yaitu Program BSPS Reguler dan BSPS Penanganan Kemiskinan Ekstrim.

Peserta Magang yang bertempat di Kabupaten Pacitan ada 13 Mahasiswa yang terbagi menjadi 5 Kelompok yang nantinya akan mendampingi Penerima Bantuan BSPS PKE yang tersebar di beberapa desa yaitu Desa Kalikuning, Desa Ploso, Desa Pucangombo, Desa Kemuning, Desa Sempu, Desa Tinatar, dan Desa Padi.

Dalam pelaksanaan program BSPS khususnya Desa Padi mahasiswa membantu Tenaga Fasilitator Lapangan Pemberdayaan dalam menghendel 12 Penerima Bantuan BSPS PKE.

Kegiatan yang dilakukan yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya rumah layak huni, meningkatkan dan mendorong keswadayaan masyarakat guna mewujudkan rumah layak huni, mengawasi dalam proses pembangunan rumah layak huni, dan mendampingi penyusunan Laporan BSPS seperti proposal dan Laporan Penggunaan Dana tahap 1 dan 2. Ada 4 indikator untuk menilai rumah layak huni yaitu ketahanan bangunan yang terdiri dari komponen struktur dan non struktur, kecukupan luas bangunan, akses sanitasi, dan akses air minum serta 2 indikator tambahan yaitu penghawaan dan pencahayaan.

Rumah layak huni menjadi kebutuhan yang mendasar karena setiap orang butuh tempat tinggal yang nyaman dan mampu memberikan perlindungan maksimal untuk dirinya sendiri maupun keluarga.

Dalam pelaksanaan BSPS PKE di Desa Padi terdapat beberapa kesulitan contahnya akses jalan menuju rumah penerima bantuan terbilang ekstrim sehingga ada beberapa rumah penerima bantuan yang tidak bisa di akses menggunakan motor, hal ini cukup membuat susah ketika pengecekan progres pembangunan rumah dan droping material.

Namun meskipun demikian TFL terus berupaya mengoptimalkan pelaksanaan program BSPS agar berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentua.
Ditulis oleh : Diana Indah Parkah