Penunggang Angin Populisme

Catatan Ringan Akhir Pekan :
T. Taufiqulhadi.

Sejak tujuh tahun lalu, atau sebelum itu, bumi di bawah langit nusantara ini sudah banyak yang bersalin rupa. Bukan hanya perkara penduduknya yang makin paham urusan teknologi informasi, tetapi juga berbagai ukur-ukuran sudah berubah. Paling aneh adalah berubahnya ukuran beragama.

Contohnya tante saya. Dialah yang mengajarkan saya ngaji dan sembahyang dulu. Ia bangga bukan alang-kepalang karena keponakan yang baru kelas satu SD ini pintarnya tidak ada bandingannya di tingkat kampung dalam perkara-perkara agama persis seperti yang ia ajarkannya. Tapi hari ini, anaknya, atau sepupu saya, berbahasa kepada saya “kami umat Islam”. Seakan saya, yang sudah belajar Islam sejak SD dan bahkan diajarkan langsung oleh ibunya, di matanya, bukan”umat Islam”. Itu hanya gegara dia dan saya berbeda pilihan dalam pemilu presiden kemarin.

Jadi menjadi muslim atau bukan hari ini tergantung warna politik. Walau santri di enam pesantren hebat di Jawa Timur, tapi berseberangan secara politik dengan sepupu saya ini, dapat dipastikan sang santri ini tidak masuk jadi “umat Islam”. Hebat sekali memang sepupu saya ini, meski pengetahuan agamanya hanya ia pungut dari satu majlis ta’lim ke mejelis ta’lim yang lain, tapi berani luar biasa mencoret atau memasukkan seseorang dalam kelompok “umat Islam”.

Akibatnya memang hebat, agar tidak dicoret oleh sepupu saya ini, orang-orang berbondong-bondong unjuk kesalehan di ruang publik. Seperti saya punya teman, yang dulu telah berusaha mengikuti cara beragama sesuai iklim saat itu yang penuh bahasa toleransi. Waktu itu ia terpikat dengan cerita model Islam inklusif, yang dalam bahasa sederhana, jika berislam mbok ya janganlah eksklusif: seakan dimuka bumi ini hanya kita yang beragama, lainnya semua sejenis kucing dan ayam, yang tidak ada pandangan tentang agama. Karena cerita itu, teman ini mengajak teman-teman lain untuk mendamprat pengguna pengeras suara di masjid.

Hemat teman saya ini, orang-orang pengguna pengeras suara ini ibarat makhluk baru masuk kota. Meraka hanya bikin ribut dari tengah malam ke tengah malam berikutnya, “Itu kampungan, dan sungguh tidak toleran” katanya. Tapi belakangan ini teman saya ini berbalik total. Ia pun menjadi penyeru utama agar para “pendukung penista agama” tidak perlu dishalatkan di masjid.
Lain lagi dengan teman seprofesi saya sebagai wartawan. Ia dulu acuh-acuh kepada urusan agama. Ketika teman-temannya merasa perlu memperjuangkan sebuah tempat jumatan di kantor baru, ia tengah-tengah giat-giatnya mengumpulkan mobil-mobil kuno. “Mobil VW antik ini adalah persoalan kalbu,” katanya kepada saya, bergurau. Ia ingin mengesankan, jumatan itu belum masuk kalbunya.
Sekarang teman ini sudah berubah seperti bumi dan lagit. Ia memperkanalkan diri sebagai pemimpin teras organisasi perhimpunan alumni mobokrasi, yang dulu kumpul-kompol di Monas tersebut. Jika tampilannya dulu cukup dengan celana jeans belel dan kaos hitam butut, kini tampilannya bak ustad kondang yang tengah ditunggu beribu-ribu jamaahnya. Dimana pun bertemu, apakah di acara kondangan anak tetangga atau di acara hahal bi halal para perantau sekampungnya, selalu mengenakan jas yang ada beudrunya di luar, baju koko di dalam. Di puncak kepalanya yang sedikit peang, bertengger kopiah putih yang sering dikenakan imam-imam mesjid yang alim. Tapi yang lebih seronok, di bahunya selalu tersampir selembar kain warna hijau, yang sejauh ini saya belum tahu persis fungsinya, apakah untuk berteduh di kala hari panas, atau untuk lap ingus ketika pilek. Tugas utamanya teman saya ini sekarang, membuat meme sebanyak mungkin. “Wahai umat Islam yang teraniaya, mari kita berjihat menghadapi rejim penguasa yang zalim ini,” serunya dalam meme yang dikirim ke sebuah grup. Misi mengirim meme ini harus dilaksanakan seperti orang minum obat, tiga kali sehari.
Karena terlalu banyak hal yang tidak saya pahami lagi , saya memutuskan untuk bertemu pakar. Tujuan utama untuk bertanya kenapa sepupu dan teman-teman saya itu tiba-tiba berputar 180 derajat. Sementara saya masih terbengong-bengong di warung kopi reot di pinggir jalan menuju Tangse. Sebelumnya memang saya sempat berkonsultasi dengan istri saya secara khusus. Setelah berpikir nyaris keluar asap dari kepalanya, ia pun menganjurkan saya agar mengikuti saja tabiat teman-teman saya yang hijrah tersebut. “Kamu,” saran isteri saya, “perlu juga unjuk kesalehan di muka umum.”
Misalnya, jika orang orang lain menyerukan gerakan shalat subuh bersama, saya dimintanya untuk menyerukan gerakan shalat dzuhur bersama. “Carilah kain yang agak panjang, kalau perlu sepanjang kain kafan untuk dililitkan di kapala sebagai sorban” lanjut istri saya yang masih mengenakan seragam ibu-ibu pengajian itu, ” karena makin besar sorbannya, makin senang aku.”
” Juga jangan lupa kamu menggenakan baju gamis bordiran warna-warni agar kamu lebih disenangi bidadari,” usul istri saya, dengan penuh gairah karena ia ingin sekali suaminya masuk surga. Tapi ia tidak mempertimbangkan sama sekali bentuk tubuh saya yang pendek dan gemuk. Kalau saya pakai baju gamis plus sorban, dikira orang nanti saya ini bantal guling yang bisa menari. Maka saya buang jauh-jauh semua usul istri ini karena sungguh-sungguh tidak bermutu.

Itulah alasannya, saya perlu cari pakar terkenal, yang bisa membuat persoalan jadi jelas dan terang. Pakar itu mengeja pelan-pelan agar saya paham. Menurutnya, itulah yang disebut populisme. Populisme itu, tegas sang pakar sekali lagi setelah melihat mata saya agak berputar-putar, bukan sejenis umbi rambat, tapi suatu kecenderungan politik yang memperhadapkan rakyat banyak dengan elit. Jika rakyat banyak itu harus dipersepsikan putih bersih laksana kertas tanpa noda, maka elit itu sejenis makhluk hasil perkawinan silang antara spesies biawak dan belatung, saking joroknya. Kerjanya cuma mencuri uang negara dan menindas rakyat.

Otaknya elit ini bakhilnya nyaris sama bakhilnya perangai Abu Lahap, yang senang berpikir yang musykil-musykil. Merekalah yang membawa perkara-perkara aneh seperti makluk demokrasi dan jimat ekonomi pasar ke negeri ini. Mereka yang meyakinkan rakyat, jika demokrasi kita terima, rakyat bakal hidup riang gembira karena semua rakyat akan berubah menjadi sangat berkuasa.

Akan tetapi setelah setelah Presiden Soehato tergusur, dan kemudian digantikan presiden demi presiden lainnya, rakyat tidak juga punya kuasa. Setelah puluhan tahun berlaku demokrasi, jangankan punya kuasa untuk memilih anggota DPR yang agak genah, memilih anggota dekel yang sedikit becus saja tidak berdaya.
Hanya yang berubah adalah jika di masa Orde Baru rakyat takut jika mangkir dalam pemilu bisa-bisa pantatnya kena tendang sepatu militer, di era reformasi rakyat takut tidak terlibat ikut memberi suara dalam pemilu karena bisa-bisa mereka tidak dapat uang bakso dari para caleg. Alhasil, baik dulu atau pun sekarang, elit juga yang punya kuasa.

Nah, para elit ini juga mengiming-imingi rakyat dengan ekonomi pasar. Jika menerima ekonomi pasar, dijamin rakyat akan sejahtera bin makmur dalam sekejap. “Kalau tak percaya, tuh lihat di negeri Presiden Trump,” kata ekonom pendukung ekonomi pasar, dengan semangat pialang di bursa saham Wall Street, “Semua makhluk, baik yang berjalan tegak maupun yang bermata juling, pasti makmur belaka hingga tujuh turunan di sana.”

Soal ekonomi pasar, kadang-kadang bisa juga bikin runyam. Apakah memang selama ini, pikir rakyat, belum ada pasar di Indonesia. Lantas Pasar Atom di Medan, Pasar Tunjungan di Surabaya dan Pasar Ular di Tanjungpriok, itu disebut apa? Bagi orang kecil, memang dikiranya ekonomi pasar itu sama dengan pedagang bawang merah dan cabe keriting yang berjubel-jubelan di suatu tempat, sementara orang banyak datang cukup dengan membawa uang 50 ribu rupiah untuk membeli sebanyak mungkin barang-barang sesuai dengan pesanan istrinya di rumah.

Mereka tidak ada bayangan, dalam ekonomi pasar memang perlu uang. Hanya bukan 50 ribu rupiah sekedar bisa beli ikan asin dan sayur asem. Tapi perlu uang yang sangat besar, bergunung-gunung jumlahnya. Modal itu digunakan untuk membeli berbagai barang dan jasa, sehingga barang dan jasa dari satu negara akan berpindah ke tangan ke pemilik baru di negara yang lain. Misalnya, Pangeran al Waleed dari Arab Saudi membeli Citicorp, perusahaan seukuran dunia itu milik orang di Amerika.
Setelah ia beli, serta-merta pemiliknya berganti dari pemilik asli di Amerika berganti kepada pemilik baru dari padang pasir sana. Contoh lagi, PT Telekom, yang semula pemiliknya di Jakarta, tahu-tahu berpindah tangan ke pemilik baru yang bertempat tinggal di sebuah pulau kecil, Singapura. Untuk semua itu perlu modal yang sangat besar. Jika tidak ada uang, jangankan untuk membeli saham citigroup, membeli dua ekor panda untuk pelipur anak-anak di kebun binatang saja bakal pusing tujuh keliling.
Sudah jelas dalam ekonomi pasar, uang harus bejibun. Agar tersedia selalu modal banyak, pelaku pasar harus punya hubungan baik dengan semua lembaga keuangan nasional dan internasional. Hubungan baik itu disebut akses modal. Jika memiliki akses modal, maka segala benda dan urusan bisa dipikirkan untuk dibeli dan dibawa ke Indonesia. Disneyland yang ada di Hollywood pun bisa di bawa ke tengah hutan Jawa.

Tapi sejauh ini, pribadi terpercaya yang punya akses tersebut, orang-orangnya itu saja. Sementara pedagang di Pasar Ular jangankan memilki akses ke lembaga-lembaga keuangan, kenalan dengan seorang satpam bank cabang pembantu saja tidak ada.
Harapan yang diberikan demokrasi dan ekonomi pasar sungguh sangat tinggi tapi kini menjelang gagal. Lihat, kata pakar tadi, tidak ada rakyat yang makin hebat kuasanya dalam demokrasi Indonesia dan tidak ada rakyat Indonesia yang berubah menjadi makmur dalam ekonomi pasar ini. Justru karena ekonomi pasar ini, ketimpangan ekonomi dalam masyarakat makin mencolok. Orang kaya makin kaya, yang miskin tambah melarat. Justru karena pasangan sejoli demokrasi dan ekonomi pasar inilah, orang kaya makin jaya dalam politik.

Itulah celahnya, lanjut pakar tadi, yang tengah dintip para penunggang angin populis. Karena urusan ketimpangan di atas, orang-orang bermunculan mencoba mengekploitasinya dengan segala cara dan segala jampi-jampi. Siapa tahu jika nasib sedang berpihak, tiba-tiba mereka bisa jadi seperti Lech Walesa di Polandia. Dari buruh galangan kapal, jadi presiden.
Karena jarang orang Indonesia yang ada kumis setebal seperti Walesa, maka para penunggang angin ini, mencari model tampila lain, yang mengesankan tidak memenatingkan dunia. Karena masih mementingkan dunia, apa bedanya dengan elit yang dicerca di atas?
Biasanya seperti politisi India yang hendak menjual konservatisme agama, semua perlu ditunjukkan untuk dikuti orang banyak. Tunjukkan cara minum kencing sapi karena sapi itu keramat. Dijamin, peminumnya bakal tambah sehat dan hilang jerawatnya. Jika banyak pengikut yang doyan kencing sapi, berarti sebagai ukuran, ia makin dipercaya untuk bertempur dalam kancah bratayudha politik.

Jika Hindu didekati dengan simbol sapi, maka rakyat di Indonesia dapat pula dihampiri dengan semua simbol-simbol padang pasir Arabia: ada unta dengan penunggangnya; ada kurma dengan pemilik kebun kurmanya, dan semua jenis manusia dengan segala sebut-sebutanya. Saking penting simbol-simbol ini, ada teman yang membawa batang kurma untuk di tanam di sini. Teman ini haqul yakin, panennya bakal sama dengan di Arab. Karena negeri di sana dan di sini tidak ada bedanya, sama-sama Islam. Bahkan,ada tokoh penunggang angin populisme ini yang dengan riang-gembira memperagakan cara minum kencing unta. “Coba lihat, hingga sekarang saya tetap bugar dan jerawat pun hilang, semua karena khasiat kencing unta,” aku tokoh ini, yang persis politisi di India tersebut.

Peran tokoh-tokoh peminum kencing unta seperti inilah yang bertugas mempercepat masyarakat lekas sadar bahwa mereka ditindas oleh elit saban hari dan saban tahun . Jika tidak tidak sadar-sadar juga, cari pelecut agar mereka terkejut. Pelecut itu banyak, berupa hantu-hantu. Ada hantu Yahudi, ada hantu komunis, dan ada hantu China.
Untuk lebih afdol karena masyarakat Indonesia adalah pemeluk agama yang taat, jangan gunakan istilah rakyat. Silap-silap dikira PKI pula karena PKI saja yang teramat sanang membawa-bawa nama rakyat. Tapi gunakan istilah “umat”. Jika “umat” yang digunakan, bukan hanya tukang listrik, tapi tukang kebun di gunung, pengembala kambing di desa pun dijamin bakal tersengat.
Mereka akan bangkit dari mimpi jika digugah dengan kata-kata “demokrasi yang tidak memihak umat Islam”, dan “pembentukan negara Islam sebagai solusi akhir”.

Pokoknya kasih rumus yang bisa menjadi panasea, obat untuk segala penyakit. Panaseanya adalah “negara Islam atau khilafah”. Jika itu diterima, dijamin umat di bumi ini akan makmur dan sejahtera seketika, tanpa perlu ekonomi pasar. Negara pun akan menjadi perkasa luar dan dalam. Karena makmur dan perkasa, dipastikan pula, China yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis, pasti akan lari terbirit-birit ke laut.

Pejaten Barat, 31 Mei 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *