Oleh: M. Faris Rifqi, kamerad & intelektual rakyat di Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Jember.
Historiografi Indonesia sebagaimana disampaikan oleh Ariel Heryanto, belum menempatkan suatu peristiwa historis dalam prospek penelitian sejarah yang berimbang dan ilmiah, tanpa diberatkan oleh kepentingan rezim yang sedang berkuasa. Banyak sekali hasil rekonstruksi sejarah berupa buku, karya ilmiah, hingga film yang masih membingkai narasi sejarah yang tidak ilmiah dan masih cukup politis. Bila kita melihat film-film bertema sejarah seperti Merah Putih (2009), Sang Pencerah (2010), Soegija (2012), dan Soekarno (2013), memiliki agenda untuk menggugah ingatan sejarah masyarakat atas perjuangan kemerdekaan di satu sisi. Namun, di sisi lain malah menampilkan hasil rekonstruksi sejarah yang rasis.
Rasis dan politis sekali, begitulah sifat dari hasil rekonstruksi sejarah sejak masa Orde Baru. Pergulatan sejarah bangsa Indonesia dibiaskan seolah-olah hanya ada hitam-putih di dalamnya. Padahal, kompleksitas suatu peristiwa sejarah tidak mungkin disajikan dalam perspektif nasionalisme yang sempit. Dalam historiografi Indonesia sejak masa Orde Baru, narasi anti asing, seolah-olah perjuangan bangsa Indonesia (kulit coklat) berarti melawan bangsa kulit putih jadi kian dominan. Selain sentimen anti asing, historiografi Indonesia yang berkembang di masa Orde Baru bermaksud kuat untuk menyisihkan peranan orang-orang kiri dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
Kontrol ketat rezim Orde Baru atas penulisan sejarah membuat narasi yang lahir menjadi bersifat politis-rasis. Pemberangusan kelompok kiri beserta simpatisannya ditambah dengan penghapusan ingatan masyarakat atas peranan golongan ini dalam pergulatan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Efek dari itu, adalah adanya kekosongan pemahaman sejarah generasi saat ini atas episode yang hilang tersebut. Ini menjadi suatu jurang yang membahayakan bagi generasi saat ini. Bila historiografi Indonesia warisan Orde Baru itu didekonstruksi ulang dengan paradigma yang lebih kritis akan membuat penyegaran perspektif generasi saat ini terhadap sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Agaknya kita perlu berterima kasih kepada Joris Ivens dan kawan-kawan, yang telah merekam suatu peristiwa bersejarah yang kerap disisihkan dari historiografi Indonesia sejak Orde Baru. Indonesia Calling (1946, Joris Ivens) adalah film sejarah yang disutradarainya sebagai bentuk solidaritas terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Film yang disutradarainya itu merekam perjuangan kaum “digulis” di Australia, yang seluruhnya adalah orang kiri dan progresif, menggalang aksi solidaritas bersama serikat buruh perkapalan dari Australia, India, dan China untuk melakukan pemogokan kerja di pelabuhan-pelabuhan penting di Australia.
Sebagaimana diungkap Ariel Heryanto, peristiwa ini merupakan aksi solidaritas gerakan kiri yang digelorakan oleh kaum buruh terbesar dalam sejarah sebab melibatkan kaum buruh dari beberapa negara sekaligus untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia dan menentang kolonialisme. Berbeda dari narasi sejarah ala Orde Baru, terungkaplah bahwa gelombang gerakan kiri yang bersifat global punya peranan sangat penting dalam memperjuangkan hingga mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Bila kita hendak merekonstruksi sejarah Indonesia lebih ilmiah, maka episode sejarah perjuangan kemerdekaan tidak boleh dipisahkan satu sama lain, seolah-olah tidak memiliki kaitan.
Orang-orang kiri telah terlibat penuh dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia bahkan sejak organisasi pergerakan lain belum mampu mengambil inisiatif revolusioner yang sangat agresif. Pada 12 November 1926, sebagian besar orang-orang kiri (baik yang sosialis-revolusioner hingga komunis) yang tergabung di dalam PKI melancarkan suatu pemberontakan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Meskipun, perlawanan pertama dengan senjata tersebut sangatlah prematur dsn membahayakan gerakan kiri pada akhirnya, toh, itulah “pemberontakan kita pertama-pertama” (mengutip lirik lagu 12 November, yang dibanggakan oleh PKI). Pemberontakan yang melibatkan jumlah laki-laki dan perempuan terbesar dari suatu partai politik pada masa pergerakan kebangsaan Indonesia.
Pemberontakan tersebut memang prematur dan berhasil digagalkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Ribuan orang kiri ditangkap kemudian dibuang ke Digul, lengkap dengan yang dipenjarakan, hingga dihukum gantung pun ada dari ribuan itu. Sontak saja, terjadi kekosongan perjuangan pada pergerakan kemerdekaan kala itu, hingga memaksa Soekarno dan unsur nasionalis radikal lain yang masih berkutat dalam “studi klub” untuk mengisi kekosongan perjuangan akibat diberangusnya gerakan kiri yang militan itu. Setelah penguasaan Jepang atas Indonesia, bahkan para digulis (orang-orang kiri) yang militan itu diboyong oleh Belanda menuju Australia. Akan buruk bagi Belanda, bila gerakan kiri kemudian diintegrasikan dalam gerakan nasionalis radikal yang mengisi kekosongan pergerakan.
Sisi-sisi sejarah gerakan kiri memang amat minim sekali diulas dan direkonstruksi secara lebih baik dalam historiografi Indonesia pada Orde Baru hingga pasca Orde Baru. Diperlukan suatu keberanian dan kecermatan analisis sejarah yang baik untuk menempatkan gerakan kiri dalam posisinya yang seharusnya dalam historiografi Indonesia. Hal ini penting untuk dilakukan, agar generasi muda tidak memahami sejarah perjuangan bangsa secara parsial dan tak kompleks. Sudah waktunya, mencipta historiografi Indonesia yang progresif di saat krisis ekologi dan ketimpangan sosial yang amat tajam di masa sekarang ini. Hadirnya peranan gerakan kiri yang proporsional dalam historiografi Indonesia yang progresif, kemungkinan besar akan memberikan inspirasi perlawanan dan akumulasi sikap kritis generasi muda terhadap penguasa yang melanggengkan penindasan. Kesadaran sejarah mungkin akan menjadi semacam utopia yang menjadi wujud bila rasisme dan pendangkalan perspektif dalam penulisan sejarah dieliminasi. Panjang umur perjuangan.