Sidoarjo-menara madinah.com-Pada tahun 1851 Sidoarjo masih bernama Sidokare yang merupakan bagian dari daerah Kabupaten Surabaya. Saat itu Sidokare dipimpin oleh seorang Patih yang bernama R.Ng.Djojohardjo dan dibantu oleh seorang wedono bernama Bagus Ranuwirjo. Baru pada tanggal 31 Januari 1859 berdasarkan keputusan Hindia Belanda No. 9 /1859 Staatsblat No. 6 Kabupaten Surabaya dipecah menjadi 2 , yaitu Kabupaten Surabaya dan Kabupaten Sidokare dipimpin oleh seorang Bupati.
Bupati pertama Sidokare adalah RT.NOTOPURO ( RTP. TJOKRONEGORO I ) yang merupakan putra Bupati Surabaya dan bertempat tinggal di Pandean ( Sidoarjo Plasa Sekarang ). Pada masa pemerintahan beliau inilah didirikan masjid di Pekauman ( Masjid ABROR ).
Berdasarkan keputusan pemerintah Hindia Belanda No. 10 / 1859 tanggal 28 Mei 1859 Staatsblat No. 32 nama Kabupaten Sidokare diganti dengan Kabupaten Sidoarjo. Tahun 1862 Bupati Tjokronegoro I memindahkan rumah Kabupaten dari kampung Pandean ke kampung Pucang ( Wates ). Disini beliau mendirikan Masjid Jami’ ( Masjid AGUNG ) dan disebelah barat masjid dijadikan Pesarean Pendem ( Asri ). Ketika beliau wafat tahun 1863, jasad beliau disemayamkan dipesarean tersebut.
Sebagai penggantinya diangkatlah Kanjeng Djimad Djokomono kakak almarhum , sebagai Bupati Sidoarjo ke dua dengan gelar RTAA Tjokronegoro II. Pada masa ini pembangunan Masjid Jami’ dan perbaikan pesarean Pendem dilanjutkan, ditambah dengan pembangunan kampung Mager Sari.
Tahun 1883 Bupati RTAA Tjokronegoro II mendapat pensiun, kemudian wafat dimakamkan dipesarean Botoputih Surabaya. Penggantinya adalah RP Sumodirejo, pindahan dari Tulungagung yang hanya memerintah selama 3 bulan karena wafat dan dimakamkan dipesarean Pendem.
Selanjutnya pada tahun itu juga diangkatlah RAAT Tjokronegoro I sebagai Bupati Sidoarjo. Pada tahun 1895 beliau menyempurnakan pembangunan Mesjid Jami’ dengan pemasangan marmer untuk memperindah masjid dan menetapkan pesarean bagi para Bupati dan keluarga, Penghulu dan segenap ahlul masjid berada dipekarangan masjid Jami’
Pada waktu Kabupaten Sidoarjo terdiri dari 6 Kawedanan (distrik) :
1. Djenggolo I Kawedanan Gedangan;
2. Djenggolo II Kawedanan Sidoarjo;
3. Djenggolo III Kawedanan Krian;
4. Djenggolo IV Kawedanan Taman;
5. Rawa Pilo I Kawedanan Porong;
6. Rawa Pulo II Kawedanan Bulang.
Nama – nama ini mulai hilang kira-kira pada tahun 1902. Tentang sistim pemerintahan pada masa itu memakai sistim sentralisasi dan hirarkis, yaitu Wedono dibawah perintah Bupati dan Camat dibawah Perintah Wedono.
Bupati RAA Tjondronegoro I wafat tahun 1906 dan dimakamkan di Pesarean belakang masjid Jami’. Sebagai gantinya adalah RP Samiun, bergelar RAA Tjondronegoro II yang diangkat pada tahun itu juga. Setelah memerintah selama kurang lebih 18 tahun, beliau pensiun ( 1924 ). Setelah itu selama 2 tahun (1924-1926) Kabupaten Sidoarjo vakum (tidak ada Bupatinya).
Pada tahun 1926 RTA Sumodipuro diangkat menjadi Bupati. Setelah menderita sakit berkepanjangan pada tahun 1932 beliau pensiun. Selama satu tahun jabatan Bupati kosong lagi dan baru tahun 1933 RAA Suyadi yang semula Patih Madiun diangkat menjadi Bupati.
Sejak 8 Maret 1942 hingga 15 Agustus 1945 Daerah Delta Brantas berada dibawah Kekuasaan Militer Jepang, sebagaimana halnya daerah-daeah di Indonesia lainnya. Selama masa pendudukan Jepang ini Bupati Sidoarjo tetap dijabat oleh Bupati RAA Suyadi.
Pemerintah Republik Indonesia
Pada 15 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu, didaerah-daerah mulai dibentuk badan atau perkumpulan yang bersifat Nasional. Pada saat itu yang berkuasa didaerah Delta Berantas adalah Kaigun (tentara laut Jepang). Badan – badan atau perkumpulan yang bersifat Nasional mulai bibentuk dengan nama BKR dan PTKR. Pada permulaan Maret 1946 Belanda kembali ke daerah kita. Pada waktu menduduki Gedangan Pemerintah memandang perlu untuk memindahkan pusat pemerintahan Kabupaten Sidoarjo ke Porong.
Pemerintahan Recomba (1946-1949).
Tanggal 24 Desember 1946 Belnda menyerang Kota Sidoarjo. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dipindahkan lagi yaitu kedaerah Jombang . Sesudah Negara Jawa Timur dibentuk daerah Delta Berantas ini masuk daerah Negara Boneka tersebut. Mulai saat itu Daerah Sidoarjo berada dibawah pemerintahan Recomba yang berjalan hingga tahun 1949. Pada waktu itu Bupati Sidoarjo adalah:
1. K. Ng. Soebakti Poespanoto;
2. R. Suharto.
Tanggal 27 Desember 1949 Belanda menyerahkan kembali Pemerintahan kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pada waktu itu juga daerah Delta Brantas menjadi daerah Republik Indonesia.
Sesudah penyerahan kembali kedaulatan.
Sesudah penyerahan kembali kedaulatan kepada Pemerintah RI berdasarkan Undang-Undang Nomor 22/1948. R Suryadi Kertosoeprojo diangkat menjadi Bupati/Kepala Daerah di Kabupaten Sidoarjo.
Totok Budiantoro
Koresponden MM.com