MUI DAN PBNU DIAM ! PRABOWO GANTIKAN ELIT AGAMA BICARA “YAMAN”
(KEDAULATAN NEGARA DI ATAS HEGEMONI NASAB DAN KEGAGALAN KEPEMIMPINAN MORAL INSTITUSI AGAMA)
#KaburYamanAja
Pernyataan keras Prabowo Subianto yang mempersilakan pihak-pihak tertentu untuk “kabur ke Yaman” merupakan sebuah anomali politik sekaligus tamparan keras bagi otoritas keagamaan di Indonesia. Di saat lembaga formal seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tampak mengalami kelumpuhan fungsional dalam menghadapi arus klenisme, negara justru hadir mengambil alih peran “pemberi sanksi” sosial dan politik.
Fenomena ini mengindikasikan adanya kekosongan kepemimpinan intelektual di kalangan ulama dan cendekiawan yang gagal membendung narasi superioritas klan Ba’alawi dan doktrin sesat mereka. Sentilan “Yaman” bukan sekadar diksi geografis, melainkan sebuah instrumen “cut-off” terhadap doktrin feodalisme baru yang dibungkus dengan legitimasi agama yang rapuh.
1. Kegagalan Intelektual dan Birokrasi Agama
Diamnya para elit agama terhadap maraknya “khurafat” (dongeng irasional) dan kultus individu berbasis nasab menunjukkan adanya keterikatan patronase yang akut. Ketika validitas sejarah dan silsilah mulai digugat melalui metode ilmiah dan filologi, institusi agama justru terjebak dalam sikap “pekewuh” atau sungkan yang berlebihan.
Akibatnya, ajaran yang mengedepankan identitas imigran di atas kesetaraan warga negara terus tumbuh tanpa kendala, bahkan merusak nalar publik melalui narasi-narasi sejarah yang tidak tervalidasi.
2. Nasionalisme versus Transnasionalisme Klan
Hegemoni klan yang menuntut privilese khusus merupakan ancaman nyata bagi kedaulatan nasional. Prabowo menyadari bahwa agenda besar negara, termasuk hilirisasi ekonomi dan kemandirian bangsa, mustahil tercapai jika masyarakatnya masih terbelenggu oleh loyalitas transnasional yang lebih patuh pada “titah klan” daripada hukum negara.
Sikap diam elit agama dalam hal ini bisa ditafsirkan sebagai pembiaran terhadap upaya penyabotan mentalitas pribumi yang dipaksa menjadi kelas dua di tanah airnya sendiri.
3. Restorasi Daulat Hukum dan Marwah Pribumi
Tindakan tegas melalui narasi “Yaman” adalah pesan bahwa tidak ada warga negara kelas istimewa. Ketika oknum tokoh seperti Riziq Shihab memicu polarisasi, Bahar bin Smith mempertontonkan kekerasan, atau Abu Bakar Al-Habsyi dan lainnya dari aktor-aktor “Yaman” yang terafiliasi, mendiskreditkan ulama dan institusi lokal seperti pesantren dan ulama di Madura terlibat Narkoba.
Negara melihat ini bukan lagi sekadar urusan agama, melainkan gangguan stabilitas nasional. Peringatan ini adalah filter loyalitas: mereka yang merasa lebih memiliki ikatan emosional dengan identitas asal daripada Merah Putih telah diberi rute keluar yang spesifik.
4. Konklusi Strategis
Jika MUI, PBNU, dan para pemegang otoritas ilmu pengetahuan gagal dalam fungsi “tabayyun” ilmiah untuk meluruskan sejarah, kesesatan dan menertibkan perilaku eksklusif klan tertentu, maka instrumen kekuasaan negara yang akan melakukan koreksi.
Nasionalisme tidak boleh kalah oleh “dongeng” silsilah. Indonesia adalah ruang kedaulatan bagi mereka yang setia secara tunggal kepada tanah air, bukan ladang ternak bagi para pemalsu sejarah yang menggunakan jubah agama untuk kepentingan hegemoni ekonomi dan politik.
Dunia akademik dan kepemimpinan agama harus bangun dari tidur panjangnya sebelum otoritas mereka sepenuhnya digantikan oleh ketegasan tangan besi negara. Kesetiaan pada kebenaran sejarah, dan lurusnya ajaran agama, serta kedaulatan nasional adalah harga yang tidak bisa ditawar.
— Red./SL.
#pbnu #nasab #palsu #baalawi #fyp
INDONESIA MENGGUGAT
(DAFTAR 50 JUDUL ARTIKEL)
Nasab, Ilmu, dan Kedaulatan Akal Umat
(Bunga Rampai Kritik Nasab, Otoritas, dan Rasionalitas Islam)
🔗 https://www.facebook.com/share/p/1FavCpsA6T/
@penggemar berat