Oleh: Imam Kusnin Ahmad SH.Jurnalis Senior dan Aktif di PW ISNU Jatim.
ISNU siap berbenah dan bergerak lebih cepat. Ketua Umum PP ISNU, Prof. Kamaruddin Amin, membuka mata seluruh pengurus bahwa peran organisasi harus meluas, tidak hanya di ranah keagamaan, tapi juga menguasai isu strategis seperti ekonomi, sosial, hingga kebijakan publik. Muskerwil III di Surabaya menjadi titik awal konsolidasi kekuatan intelektual demi kemajuan Jawa Timur dan Indonesia.
Ketua Umum PP ISNU yang juga Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, M.A., menegaskan bahwa isu sosial dan ekonomi adalah medan perang utama yang harus dimasuki dan dijawab oleh para sarjana. Di tengah kompleksitas masalah bangsa, ISNU tidak boleh lagi hanya menjadi organisasi keilmuan yang tertutup, melainkan harus bertransformasi menjadi kekuatan nyata yang membawa dampak bagi masyarakat.
Dalam arahannya, Prof. Kamaruddin Amin menekankan sebuah paradigma baru: kualitas ilmu harus diterjemahkan dalam bentuk kebermanfaatan.
“Kita harus menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Ilmu yang tinggi tidak ada artinya jika tidak dirasakan manfaatnya oleh orang banyak. ISNU harus berdaya dan berdampak nyata bagi bangsa dan negara,” tegasnya di hadapan ratusan pengurus dari seluruh Jawa Timur.
Pernyataan ini adalah sebuah koreksi historis. Selama ini, seringkali ada kesan bahwa dunia akademisi dan sarjana terlalu asyik dengan teori di “menara gading”. Kini, panggilan sejarah menuntut ISNU untuk turun ke tengah, menjadi agent of change atau motor penggerak perubahan sosial.
ISNU dituntut untuk tidak menjadi penonton dalam dinamika pembangunan nasional. Organisasi ini harus hadir sebagai pemain utama yang berkontribusi dalam solusi, mulai dari bidang pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, hingga penguatan ketahanan sosial masyarakat.
Salah satu fokus utama yang diangkat adalah masalah ekonomi yang menjadi akar dari berbagai persoalan bangsa. Prof. Kamaruddin dengan gamblang memaparkan realitas pahit yang masih terjadi di lapangan.
Masih terdapatnya kemiskinan ekstrem, di mana sebagian warga hanya memiliki daya beli sekitar Rp11.000 per hari, menjadi perhatian serius. Kondisi ini berdampak langsung pada masalah kesehatan, salah satunya tingginya angka stunting yang menghambat kualitas generasi masa depan.
Oleh karena itu, kebijakan pemerintah seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai sangat strategis dan harus didukung sepenuhnya. ISNU sebagai organisasi intelektual memiliki peran untuk memastikan program-program strategis ini berjalan efektif, tepat sasaran, dan benar-benar menyentuh mereka yang membutuhkan.
“ISNU harus responsif terhadap isu-isu aktual. Mulai dari perubahan iklim, dinamika geopolitik, hingga persoalan sosial ekonomi di masyarakat. Ini adalah ranah yang harus kita kuasai,” tambahnya.
Selain ekonomi, isu sosial yang cukup mengkhawatirkan juga menjadi pembahasan krusial. Data menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia mencapai sekitar 35 persen, dan mengejutkan 70 persen di antaranya terjadi pada usia pernikahan di bawah lima tahun.
Faktanya, faktor ekonomi dan rendahnya literasi keuangan menjadi penyebab dominan keretakan rumah tangga tersebut. Ini adalah bukti bahwa masalah agama dan moral tidak bisa dilepaskan dari masalah kapasitas ekonomi dan pengetahuan.
Menjawab tantangan ini, Prof. Kamaruddin mendorong ISNU untuk memperluas wawasan keilmuan anggotanya.
“Pesantren dan kader ISNU tidak boleh hanya paham agama saja. Harus memiliki wawasan ketatanegaraan, literasi keuangan, pemahaman lingkungan, dan cara berpikir yang luas (horizon). Hanya dengan begitu kita bisa mendidik masyarakat menjadi sejahtera dan beradab,” ujarnya.
Muskerwil ini juga menjadi wadah dialog yang produktif. Salah satu contoh nyata disampaikan oleh Ketua PC ISNU Sidoarjo, Sholehuddin. Ia menyampaikan bahwa selama ini sinergi dengan instansi terkait seperti Kemenag sudah berjalan baik, namun masih terdapat kendala teknis.
Permasalahan regulasi yang kadang tumpang tindih atau kurang sinkron antara kebijakan pusat dan daerah, khususnya di bidang pendidikan madrasah, menjadi pekerjaan rumah yang harus dicarikan solusinya. Di sinilah peran ahli dan sarjana di ISNU sangat dibutuhkan untuk melakukan kajian kebijakan yang komprehensif dan memberikan rekomendasi solutif.
Muskerwil III ISNU Jawa Timur telah memberikan arah yang sangat jelas. Bahwa menjadi sarjana NU bukan hanya soal gelar atau jabatan, melainkan soal tanggung jawab moral dan intelektual untuk memecahkan masalah umat.
Transformasi dari organisasi keilmuan menjadi kekuatan penggerak ekonomi dan sosial adalah keniscayaan. Ketika ilmu pengetahuan bersanding dengan kepedulian sosial, ketika gagasan intelektual diimplementasikan dalam program nyata, maka ISNU benar-benar akan menjadi organisasi yang berdaya, berdampak, dan bermartabat.
Semoga langkah ini menjadi berkah, dan semoga ISNU terus menjadi garda terdepan dalam membangun Indonesia yang lebih adil, makmur, dan sejahtera.*Wallahu A’lam Bisshawab*