Oleh: H.Imam Kusnin Ahmad SH. Wartawan Senior dan ,( Karom ) Ketua Rombongan Haji Kabupaten Blitar Th 2011.
IBADAH HAJI 1447 H/2026 M akan menjadi tonggak penting dalam penyelenggaraan ibadah umat Islam terbesar di dunia, dengan fokus utama pada ketepatan waktu, peningkatan kualitas layanan, dan penguatan perlindungan bagi setiap jemaah Indonesia.
Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia mengambil langkah revolusioner dengan melibatkan secara signifikan unsur TNI dan Polri sebagai bagian dari Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), serta memperkuat peran tenaga kesehatan dan ahli gizi untuk memastikan ibadah berjalan lancar, aman, dan penuh berkah.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menegaskan bahwa pemerintah bekerja secara menyeluruh tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga memperkuat tata kelola, pengawasan, dan integritas penyelenggaraan haji. Hal ini disampaikan dalam Media Briefing: Outlook Penyelenggaraan Haji Tahun 1447 H/2026 M yang digelar pada Kamis (8/1/2026) di Lobby VIP Sekretariat UPT Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta.
“Pelayanan jemaah menjadi prioritas utama. Setiap proses harus jelas, pasti, patuh terhadap regulasi, dan dapat dipertanggungjawabkan demi kenyamanan dan keselamatan jemaah,” tegasnya.
Salah satu terobosan terbesar tahun ini adalah peningkatan signifikan keterlibatan aparat keamanan. Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyebutkan bahwa jumlah personel TNI dan Polri yang dilibatkan sebagai PPIH mencapai 185 orang, melonjak lebih dari dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya yang hanya sekitar 80 orang.
Pendidikan dan pelatihan (diklat) PPIH yang berlangsung selama 20 hari hingga 30 Januari 2026 di Asrama Haji Pondok Gede diikuti oleh 1.636 calon petugas, dengan partisipasi aktif unsur TNI-Polri serta Kementerian Pertahanan.
“Disiplin, dedikasi, serta kesiapan melayani menjadi nilai tambah yang dibutuhkan dalam operasional haji,” jelas Dahnil. Keterlibatan aparat keamanan diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan pergerakan jemaah dalam skala besar, dengan sistem komando yang jelas, kedisiplinan yang terjaga, dan kekompakan tim yang solid. Hal ini menjadi sangat penting mengingat dinamika penyelenggaraan haji yang melibatkan ribuan jemaah yang perlu dipandu dengan tepat dan aman.
Di sisi lain, layanan kesehatan menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar. Kemenhaj memastikan pemenuhan istithaah kesehatan, kesiapan tenaga medis, serta sistem layanan kesehatan yang memadai baik di Tanah Air maupun di Arab Saudi. Setiap jemaah melalui proses seleksi kesehatan yang ketat, sementara tenaga medis yang akan mengawal di lokasi ibadah juga telah melalui pelatihan khusus untuk menghadapi berbagai kondisi yang mungkin terjadi di lapangan.
Tidak hanya kesehatan, kualitas konsumsi jemaah juga menjadi fokus utama melalui program Uji Cita Rasa Nusantara yang digelar pada Kamis (8 Januari 2026) di Asrama Haji Pondok Gede. Kegiatan ini mengevaluasi produk makanan siap saji (RTE) dari 9 perusahaan dan bumbu pasta dari 10 perusahaan calon penyedia, dengan penilaian yang dilakukan oleh tim independen termasuk ahli gizi dan akademisi. Menhaj Irfan Yusuf menegaskan komitmen untuk memberikan makanan yang tidak hanya halal dan aman, tetapi juga bergizi tinggi dan membawa identitas cita rasa Nusantara.
“Kita tidak ingin lagi mendengar keluhan tentang rasa yang tidak familiar atau gizi yang kurang optimal. Kita menginginkan sebaliknya: makanan yang halal, thayyib, bergizi tinggi, aman, sekaligus membawa identitas dan kehangatan Nusantara,” ujarnya. Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Jaenal Effendi menambahkan bahwa sentuhan rasa yang familiar memiliki peran penting untuk menyembuhkan rindu dan menguatkan semangat jemaah di tengah cuaca ekstrem dan kelelahan.
Proses persiapan juga meliputi koordinasi intensif dengan otoritas Arab Saudi terkait akomodasi, konsumsi, dan transportasi, serta penyediaan asrama haji di dalam negeri yang tertib, nyaman, dan aman. Pelunasan biaya haji reguler dan khusus dipantau secara ketat untuk memastikan transparansi dan tidak menghambat tahapan penyelenggaraan. Selain itu, akurasi dan sinkronisasi data diperkuat sebagai fondasi penyelenggaraan haji, sementara pemetaan risiko dilakukan secara komprehensif dengan langkah mitigasi sejak dini.
Kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan haji tahun ini juga memberikan dampak positif bagi ekosistem ekonomi nasional, dengan membuka ruang partisipasi pelaku usaha dan UMKM pangan dalam menyediakan konsumsi jemaah. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan haji tidak hanya berfokus pada aspek ibadah, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan industri dalam negeri.
Inovasi kolaboratif yang melibatkan TNI, Polri, tenaga kesehatan, dan ahli gizi menjadi bukti komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan haji secara profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan serta perlindungan jemaah. Setiap langkah yang diambil dirancang untuk memastikan bahwa ibadah haji tahun ini bukan hanya menjadi momen spiritual yang mendalam, tetapi juga pengalaman yang aman, nyaman, dan membanggakan bagi seluruh jemaah Indonesia.
Semoga dengan dukungan semua pihak dan persiapan yang matang, Haji 1447 H/2026 M dapat berjalan sukses, membawa berkah bagi setiap jemaah dan menjadi contoh penyelenggaraan haji terbaik di dunia.*****