JAKARTA–Rapat Pleno Syuriah Nahdlatul Ulama (PBNU) – organisasi Islam terbesar di Indonesia – Selasa 9 Desember 2025 di Hotel Sultan Jakarta, menarik perhatian publik setelah menetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum Tanfidziyah (Dewan Eksekutif), menggantikan sementara KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya).
Di tengah diskusi tentang dinamika internal PBNU, Menteri Agama RI, Prof.Nasaruddin Umar, mengungkap pendiriannya, menekankan netralitas pemerintah sambil menyampaikan harapan akan kesatuan dalam organisasi tersebut.
Menteri Agama RI, Prof.KH.Nasaruddin Umar, mengatakan sehubungan dengan Rapat Pleno Syuriah yang menetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketua Umum Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada malam Selasa (9/12).
Menteri Agama, yang hadir dalam kapasitasnya sebagai Wakil Rais Syuriah PBNU, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan terlibat dalam urusan internal PBNU. “Saya ulangi, NU selalu punya cara untuk menyelesaikan persoalannya sendiri. Makanya tuh, pemerintah tidak terlibat untuk mengurus urusan internalmu, apalagi PBNU. Saya datang ke sini sebagai Wakil Rais Syuriah,” ujarnya setelah acara tersebut.
Dia berharap keputusan pleno bisa menjadi solusi bagi situasi internal PBNU. Ke depan, dia percaya beban bangsa dan umat akan lebih ringan jika organisasi Islam – termasuk PBNU – tetap utuh.
“Karena itu, insyaallah ke depan beban-beban kebangsaan dan keumatan kita bisa lebih ringan dengan terjadinya keutuhan ormas Islam, termasuk keutuhan organisasi Islam terbesar di dunia yaitu NU,” katanya.
Rapat Pleno Syuriah PBNU menetapkan Wakil Ketua Umum KH Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketua Umum organisasi massa Islam tersebut. Kiai Zulfa menggantikan sementara Gus Yahya di puncak kepemimpinan Tanfidziyah PBNU.
“Penetapan Penjabat Ketua Umum PBNU masa bakti sisa, yaitu Bapak KH Zulfa Mustofa,” kata Rais Syuriah Prof. Muhammad Nuh dalam konferensi pers usai rapat pleno tertutup di Hotel Sultan, Jakarta, malam Selasa (9/12).
“Beliau akan memimpin sebagai penjabat ketua umum, melaksanakan tugasnya sampai Muktamar,” sambungnya.
Nuh menjelaskan bahwa Zulfa diberi mandat untuk segera mempersiapkan Muktamar guna mengembalikan siklus periode kepemimpinan PBNU. Menurutnya, Muktamar sebelumnya yang diadakan di Lampung pada 2021 sempat ditunda setahun karena pandemi Covid-19.
“Muktamar sekarang bukan dipercepat, tetapi dikembalikan ke siklus semula,” ujarnya.
Dalam perjalanan setiap organisasi, momen perubahan tak terhindarkan – namun ia juga menyimpan potensi untuk memperkuat kesatuan dan memperbarui tujuan.
Saat PBNU menavigasi periode ini, semoga semua pihak memprioritaskan misi inti organisasi! melayani masyarakat, menjunjung toleransi, dan berkontribusi pada kemajuan Indonesia.
Karena dalam kesatuan, organisasi besar menemukan kekuatan sejati untuk menghadapi tantangan yang akan datang.*Imam Kusnin Ahmad*