Pasuruan – Menara Madinah.com : DPRD Kabupaten menyetujui pengesahan Raperda APBD 2026 melalui sidang paripurna dikantor Jl raya Raci Rabu (26/11/2025) kemarin siang.
Menurut Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat menyatakan pengesahan RAPBD 2025 ini setelah dilakukan setelahi seluruh komisi di DPRD sudah mencapai kesepakatan termasuk timgar dan panggar. “Pengesahan ini setelah ada kesepakatan antara DPRD dan jajaran OPD. Termasuk di pembahasan akhir pada tingkat Panggar dan Timgar,” ujarnya
Menurut Samsul yang merupakan politisi PKB bahwa semua fraksi tidak ada yang emberikan penolakan terhadap rancangan APBD tersebut.
Data APBD yang disetujui memuat Pendapatan Daerah sebesar Rp 3.502.104.028.502,08 dan Belanja Daerah mencapai Rp 3.917.324.235.295,67.
Perbedaan angka tersebut menghasilkan defisit Rp 415.220.206.793,59 yang ditutupi melalui pembiayaan netto dengan jumlah yang sama.
Lebih lanjut Samsul menekankan bahwa proses perencanaan anggaran dilakukan melalui pembahasan panjang bersama badan anggaran serta seluruh komisi.
“Ini hasil kerja bersama yang mengutamakan kepentingan masyarakat,” ungkapnya
Sementara itu, Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo menyampaikan apresiasi kepada legislatif yang telah menuntaskan pembahasan APBD 2026.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atas penyusunan struktur anggaran secara menyeluruh.
“Terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pasuruan yang telah bekerja sama dengan sangat baik mulai dari pembahasan sampai pengesahan Raperda APBD 2026 ini,” paparnya.
Rusdi mengungkapkan bahwa nilai APBD 2026 mengalami penurunan cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sekitar Rp 600 miliar. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk lebih selektif menentukan prioritas pembangunan.
Bupati menekankan bahwa kebutuhan layanan masyarakat tetap menjadi agenda yang wajib dipenuhi meskipun fiskal daerah terbatas. “Kami berharap dukungan DPRD agar belanja wajib dan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik,” jelasnya.
Oleh sebab itu eofisiensi dan ketepatan sasaran disebutnya menjadi fondasi penting agar program prioritas tidak terhambat penurunan anggaran. Ia memastikan seluruh perangkat daerah akan dipacu untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.
Rusdi juga menegaskan bahwa koordinasi antar instansi harus terus dijaga agar tidak ada layanan publik yang terganggu. “Sinergi tetap menjadi kunci karena pelayanan masyarakat adalah fokus utama pemerintah daerah,”katanya mengakhiri kata sambutannya. (aza/adv)