JAKARTA–Data penerima bantuan sosial (bansos) yang tidak akurat menjadi masalah pelik yang membuat Presiden Prabowo Subianto turun tangan.
Bagaimana pemerintah berupaya memperbaikinya?
Menteri Sosial (Mensos) H.Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan bahwa banyak program bantuan sosial (bansos) dari pemerintah tidak tersalurkan secara tepat sasaran akibat ketidakakuratan data penerima manfaat.
Temuan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) di Hall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, 13 November 2025 lalu.
Gus Ipul menyebutkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto sampai turun tangan untuk mengatasi permasalahan bansos yang salah sasaran akibat ketidakakuratan data penerima. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah dengan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Banyak alasan yang melatarbelakangi terbitnya Inpres nomor empat itu. Bapak Presiden menyadari dengan sungguh-sungguh tentang adanya suatu kenyataan di mana data kita selama ini memang belum padu, karena datanya tidak padu, intervensinya tidak padu,” kata Gus Ipul di Kasablanka Hall, Jakarta Selatan.
Gus Ipul melanjutkan, ketidakpaduan data berdampak pada lemahnya efektivitas intervensi pemerintah. “Bisa jadi data ini tidak sepenuhnya benar, tetapi ketidaktepatan sasaran itu menjadi semacam situasi yang kita temukan,” tuturnya.
Bahkan, ditemukan lebih dari setengah juta penerima bansos yang malah bermain judi daring.
Ketidaktepatan sasaran bansos inilah yang menjadi alasan utama terbitnya Inpres Nomor 4 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo pada 5 Februari 2025. Inpres tersebut menetapkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama penyaluran bantuan, menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).*Imam Kusnin Ahmad*