Jember-Menaramadinah.com,Sebagai Warga Jember Tulen , Ketua Forum Komunitas Petani Jember (FKPJ) Jumantoro sangat mendukung terkait Gagasan Wakil Bupati Jember Joko Susanto maka, sepertinya melakukan langkah yang tepat dengan menjalankan pemerintahan yang bersih dan transparan, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ini sesuai dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pemerintahan pusat dan daerah yang bersih dari korupsi Kamis (25/09/2025) malam
Namun, perlu diingat bahwa Indonesia Corruption Watch (ICW) telah menyatakan keraguan tentang komitmen antikorupsi pemerintahan Prabowo-Gibran karena beberapa anggota kabinet memiliki rekam jejak yang bermasalah.¹
Untuk memastikan pemerintahan yang bersih dan efektif, penting bagi Wakil Bupati Jember Joko Susanto untuk
menjalankan Pemerintahan yang Bersih danTransparan serta memastikan semua proses pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran terbuka untuk umum Ujarnya.
Lebihlanjut, diungkapkan untuk mengawasi Penggunaan Anggaran, memastikan anggaran digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat Jember sumber anggara dari Hasil Pajak Warga Jember.
Sementara itu,dalam sistem penerapkan Pengawasan membuat sistem pengawasan yang ketat untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyimpangan Anggaran Negara.
Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Program Pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan.
Dengan langkah-langkah tersebut, Wakil Bupati Jember dapat menjalankan pemerintahan yang bersih dan efektif, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Wakil Bupati Jember,Djoko Susanto hingga Melaporkan Bupati Jember,Muhammad Fawait,Ke Komisi Pemberantas Korupsi(KPK) dikarenakan ada dugaan Penyimpangan dalam anggaran,tata kelola pemerintahan dan Penempatan Jabatan.Laporan ini juga disampaikan ke Mendagri dan Gubenur Jatim.
Alasan untuk melaporkan Bupati Jember ada beberapa dugaan penyimpangan antaranya,Pengelolaan APBD tidak transpara,Sebagai Pejabat Eksekutif Wakil bupati harus di libatkan.lemahnya tata kelolah aset daerah,termasuk pengunaan kendaran dinas oleh pihak yg tidak berhak.Tidak direalisasikannya hak keuangan dan protoler untuk Wakil Bupati juga pejabat Eksekitif di pilih rakyat Jember dalam Pilkada.
Tegasnya,langkah Wakil Bupati Jember Djoko Susanto,merupakan tindak lanjut dari Audiensi bersama KPK pada Juni 2025.Harapan besar Wakil Bupati Jember Djoko Susanto laporannya ditindaklanjuti secara serius oleh APH,Agar pemerintah di kabupaten Jember berjalan sesuai aturan dan Trasparan,mengingat saat Pilkada antara Bupati dan wakil bupati yang sepat di pilih rakyat Jember untuk menjadi Pejabat Eksekutif yang Bermanfaat untuk Masyarakat jember,sesuai visinya “Jember Baru Jember Maju”
Tindakan yg dapat dilakukan sebagai Pejabat Legeslatif DPRD Jember,Pengawasan roda pemerintah yang di pimpin pejabat eksekutif Bupati dan wakil bupati,lakah DPRD Jember Mengadakan Rapat Dengar Pendapat mengundan Bupati dan Wakil Bupati untuk membahas permasalahan yang semakin memanas di linkungan Kabupaten Jember mencari solusinya bersama.Harapan DPRD kinerja pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan bahwa pemerintah berjalan sesuai dengan aturan.
Dengan tindakan cepat dan tepat DPRD Jember dapat membantu mengatasi konflik antara Bupati dan Wakil Bupati,Sehingga pemerintah daerah dapat berjalan dengan efekti dan masyarakat Jember dapat merasakan Manfaatnya Pungkas Ketua FKPJ Jumantoro.(Trisno)