Oleh: dr. Arso Pranindyo Utomo, M.Biomed, Sp.F.M (PW PDNU Jateng).
Istilah malpraktik kerap mencuri perhatian publik. Dari ruang tunggu rumah sakit hingga perdebatan panas di media sosial, tuduhan ini sering dilemparkan ketika pasien atau keluarganya merasa tidak puas terhadap layanan medis. Malpraktik seakan menjadi momok yang menakutkan, baik bagi masyarakat yang menerima layanan kesehatan maupun bagi tenaga medis yang memberikannya. Tidak jarang, tuduhan ini bergulir cepat, jauh sebelum ada pembuktian yang sahih. Padahal, hukum dan etika kedokteran sudah mengatur secara jelas bahwa tidak semua kesalahan medis dapat serta-merta divonis sebagai malpraktik.
Pertanyaan mendasar yang sering muncul adalah apakah setiap pelayanan medis yang tidak berhasil menyembuhkan pasien bisa langsung disebut malpraktik. Apakah sekadar ketidakpuasan pasien cukup kuat dijadikan dasar menuntut dokter atau rumah sakit. Di sinilah letak persoalan penting yang kerap diabaikan. Dalam praktik hukum kedokteran, terdapat empat prinsip utama yang menjadi tolok ukur untuk menentukan ada tidaknya malpraktik. Empat prinsip itu dikenal sebagai 4D: duty, dereliction of duty, direct causation, dan damage. Keempatnya harus terbukti bersama-sama. Jika salah satunya saja tidak terpenuhi, maka tindakan medis tersebut tidak dapat divonis sebagai malpraktik.
Duty atau tugas, menjadi syarat pertama. Artinya, hubungan hukum antara dokter dan pasien harus jelas ada, yakni saat dokter sedang menjalankan praktik profesional di tempat dan waktu yang sah. Kesalahan yang terjadi di luar jam praktik tidak bisa dijadikan alasan menuduh malpraktik. Misalnya, seorang dokter keliru memberikan informasi kesehatan ketika sedang belanja atau liburan, hal itu tidak termasuk dalam hubungan dokter-pasien. Konsultasi yang dilakukan di luar ruang praktik seharusnya dipahami masyarakat bukan sebagai bagian dari transaksi medis yang resmi.
Syarat kedua adalah dereliction of duty atau penyimpangan tugas. Seorang tenaga medis hanya bisa dianggap malpraktik bila terbukti menyimpang dari prosedur yang berlaku, baik karena kelalaian maupun kesengajaan. Jika dokter sudah bekerja sesuai standar profesi dan prosedur medis, namun hasilnya tidak sesuai harapan, maka itu tidak bisa dikategorikan malpraktik. Efek samping obat, komplikasi, atau kegagalan terapi merupakan risiko yang memang melekat dalam ilmu kedokteran. Masalah muncul ketika publik tidak memahami perbedaan antara risiko medis dan kelalaian, lalu buru-buru melabeli tindakan sebagai malpraktik.
Prinsip ketiga adalah direct causation, yaitu adanya hubungan sebab-akibat langsung antara tindakan medis dan dampak yang ditimbulkan. Misalnya, pasien mengalami syok anafilaktik setelah pemberian antibiotik tanpa uji alergi, hal itu bisa disebut malpraktik karena ada kaitan ilmiah yang jelas. Namun, tidak semua kejadian buruk setelah tindakan medis bisa dikaitkan langsung. Seorang pasien jantung yang meninggal setelah menjalani EKG, misalnya, tidak bisa otomatis disebut korban malpraktik karena EKG sendiri tidak menyebabkan kematian. Atau pasien pilek yang diberi obat dengan efek samping kantuk, lalu mengalami kecelakaan saat mengemudi, itu bukan akibat langsung dari obat, melainkan keputusan pasien yang tetap berkendara meski sudah diberi peringatan.
Prinsip terakhir adalah damage atau kerusakan nyata pada pasien. Kerusakan ini bisa berupa cacat, penyakit yang makin parah, atau kematian. Salah identifikasi golongan darah hingga menyebabkan transfusi yang salah dan menimbulkan komplikasi berat jelas bisa dikategorikan malpraktik. Namun, bila kesalahan segera disadari dan efek buruk berhasil dicegah, maka hal itu tidak bisa divonis sebagai malpraktik. Perasaan tidak nyaman atau sekadar kecewa juga bukanlah kerusakan yang dapat dijadikan dasar hukum.
Keempat prinsip tersebut menegaskan bahwa vonis malpraktik tidak bisa dijatuhkan sembarangan. Sayangnya, di ruang publik, malpraktik sering dipersepsikan secara keliru seolah semua kesalahan dokter pasti sama dengan kelalaian. Padahal, dunia medis bukanlah ilmu pasti. Ada variabel biologis, psikologis, hingga sosial yang membuat hasil terapi tidak selalu bisa ditebak. Itulah sebabnya komunikasi yang baik antara dokter dan pasien sangat penting. Dokter wajib menjelaskan risiko, kemungkinan efek samping, dan peluang keberhasilan. Sebaliknya, pasien perlu memahami bahwa ada batas-batas yang tidak bisa dikendalikan oleh tenaga medis.
Tuduhan malpraktik seharusnya tidak dijadikan jalan pintas untuk melampiaskan kekecewaan. Apalagi di era media sosial, ketika isu cepat menyebar tanpa ada klarifikasi ilmiah yang memadai. Tuduhan tanpa dasar justru bisa merusak hubungan kepercayaan antara pasien dan tenaga medis, bahkan menurunkan moral para dokter yang seharusnya fokus menyelamatkan nyawa. Yang dibutuhkan adalah pemahaman kritis dan obyektif tentang empat prinsip vonis malpraktik. Dengan demikian, setiap kritik terhadap layanan medis dapat disampaikan secara proporsional, adil, dan berbasis bukti, bukan sekadar emosi.(SDS)