Demokrasi dan Kepalsuan

 

By : Dr.Ir. HADI PRAJOKO SH, MH

Dalam Republik, Plato pernah menyindir dengan getir: bila negara dipimpin oleh mereka yang hanya mengejar kekayaan, nfegara itu pada akhirnya akan runtuh. Kekayaan, bagi Plato, adalah dorongan nafsu. Ia penting, tapi tidak boleh menjadi pusat dari kehidupan bersama. Bila nafsu memimpin, tubuh negara akan terbelah—yang miskin semakin terpinggirkan, yang kaya semakin rakus, dan keadilan hilang dari ruang publik.

Plato menyebut model negara semacam ini sebagai oligarki: kekuasaan ada di tangan segelintir orang kaya. Ia mungkin terlihat stabil di permukaan—jalan dibangun, ekonomi tumbuh, pesta kekayaan meriah. Tapi di dalamnya ada jurang ketidakadilan. Mereka yang tidak memiliki harta kehilangan suara. Mereka yang lemah tidak mendapat perlindungan. Dan akhirnya, kesenjangan itu meledak menjadi konflik.

Berbeda dengan pemimpin kaya, Plato mengajukan sosok pemimpin bijak. Ia bukan anti-kekayaan, tapi tidak menjadikan harta sebagai pusat kehidupannya. Pemimpin bijak tahu bahwa harta hanyalah sarana, bukan tujuan. Ia menimbang bukan berdasarkan siapa yang mampu membeli, tapi apa yang benar dan adil bagi semua. Bagi Plato, inilah pemimpin sejati—filsuf-raja—yang lebih peduli pada kebenaran daripada rekening bank.

Tentu, pemimpin kaya sering dianggap menarik. Ia dianggap berhasil secara pribadi, mandiri secara finansial, dan punya pengalaman mengelola harta. Tapi Plato memperingatkan: kekayaan tidak menjamin kebijaksanaan. Seseorang yang pandai mengumpulkan uang belum tentu pandai menjaga keadilan. Nafsu menguasai dirinya, dan bila ia berkuasa, nafsu itu bisa menguasai seluruh negara.

Pemimpin bijak, sebaliknya, bahkan bisa hidup sederhana. Kekuatannya tidak datang dari harta, melainkan dari akal dan integritas. Ia menahan diri dari kerakusan, sehingga bisa menimbang dengan jernih. Ia tidak mudah disuap oleh keuntungan, karena ia paham ada kebaikan yang lebih tinggi. Ia yang bisa menjaga keseimbangan—antara kebutuhan materi rakyat dan keadilan bagi semua.

Plato memberi perumpamaan yang tajam: negara itu seperti kapal besar. Bila nakhoda hanya sibuk mengumpulkan emas di ruang bawah kapal, kapal akan kehilangan arah dan karam. Tapi bila nakhoda bijak, ia akan mengarahkan layar, membaca bintang, dan menjaga seluruh penumpang selamat. Kekayaan tidak berguna bila kapal hancur, sama seperti negara tak berarti bila rakyatnya tenggelam dalam ketidakadilan.

Di zaman kita, dilema ini terasa nyata. Banyak negara dipimpin oleh orang kaya—entah pengusaha, oligark, atau teknokrat yang harta dan jaringannya kuat. Ada yang berhasil membawa stabilitas sementara, tapi banyak juga yang justru memperdalam jurang kesenjangan. Pemimpin bijak, sebaliknya, sering muncul dari tepi panggung: tidak spektakuler, tidak kaya raya, tapi punya pandangan jauh dan hati yang lebih tenang.

Masyarakat sering terkecoh. Kita memilih berdasarkan kekayaan, karena mengira uang adalah bukti kecerdikan. Tapi Plato ingin kita belajar melihat lebih dalam: bukan berapa besar hartanya, melainkan siapa yang bisa menjaga keadilan. Kekayaan bisa menguntungkan sebagian, kebijaksanaan bisa menyelamatkan semua.

Maka jawaban Plato jelas: yang menyelamatkan negara bukan pemimpin kaya, melainkan pemimpin bijak. Bukan yang hidup untuk menimbun, tapi yang sanggup mengatur agar setiap orang mendapat bagian yang adil. Karena negara, sebagaimana jiwa manusia, hanya sehat bila akal memimpin—bukan nafsu yang menyamar dalam kilau kekayaan.