Catatan Dr.Ir. HADI PRAJOKO SH, MH. Ketum HPK Pusat
Indonesia adalah negara yg menerapkan Dwi perpajakan dan bisa dituru oleh seluruh negara negara di dunia sebagai contoh manusia Yg paling sempurna karena telah sakit’ jasmani dan rohaninya
Adapun pajak yg diterapkan pada rakyat nya adalah pajak jasmani dan pajak rohani, rakyat harus membayar pajak jasmani kepada malaikat Sri Mulyani dan Luhut Binsar Panjaitan dan pajak rohani kepada malaikat Jibril dan izrofil untuk itu penting dijadikan ketauladanan agar hidup tentram di dunia dan hidup damai sejahtera di surga tidak terhindar dari siksaan neraka…. merdeka berfikir.
konsep perpajakan dan sistem keagamaan yang dapat menghimpit kehidupan rakyat. Berikut adalah beberapa kemungkinan interpretasi:
– *Dwi Perpajakan*: Konsep ini tampaknya tidak realistis dan tidak adil, karena rakyat sudah membayar pajak untuk kebutuhan negara dan masyarakat, dan kemudian harus membayar lagi “pajak rohani” kepada malaikat. Ini dapat diartikan sebagai bentuk penindasan terhadap rakyat, karena mereka harus menanggung beban ganda.
–
*Pajak Jasmani dan Pajak Rohani*: Konsep ini tampaknya tidak masuk akal, karena pajak rohani tidak dapat diukur atau dihitung secara nyata. Ini dapat diartikan sebagai bentuk manipulasi dan penipuan terhadap rakyat, karena tidak ada kejelasan tentang apa yang dimaksud dengan “pajak rohani” dan bagaimana cara membayarnya.
–
*Malaikat Sri Mulyani dan Luhut Binsar Panjaitan*: Konsep ini tampaknya tidak realistis, karena Sri Mulyani dan Luhut Binsar Panjaitan adalah tokoh-tokoh penting dalam pemerintahan Indonesia, bukan malaikat. Ini dapat diartikan sebagai bentuk penghinaan terhadap lembaga pemerintahan dan tokoh-tokoh penting.
*Malaikat Jibril dan Izrofil*: Konsep ini tampaknya terkait dengan mitologi agama, dan dapat diartikan sebagai bentuk penindasan terhadap rakyat yang mengimani mitologi tersebut. Rakyat mungkin merasa terjepit dan tidak memiliki kebebasan untuk membuat pilihan atau menentukan nasib mereka sendiri.
Dalam konteks ini, kritik terhadap konsep perpajakan dan sistem keagamaan dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan memperbaiki sistem yang ada. Namun, perlu diingat bahwa kritik ini harus dilakukan dengan cara yang konstruktif dan tidak menimbulkan konflik atau kekerasan.
Jika konsep ini diterapkan pada warga negara, maka dapat dipastikan bahwa kehidupan rakyat akan semakin terhimpit dan tidak sejahtera.
Rakyat mungkin merasa terjepit dan tidak memiliki kebebasan untuk membuat pilihan atau menentukan nasib mereka sendiri. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebebasan rakyat.