Senayan, Jakarta, Menaramadinah.com-Anggota Badan Anggaran DPR RI H. Muhamad Nur Purnamasidi berpandangan bahwa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Prioritas Anggaran dalam RAPBN 2023 harus benar-benar dioptimalkan serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karenanya harus mampu menyentuh dan menjawab berbagai persoalan serta kebutuhan di masyarakat. Hal ini ditegaskannya dalam Rapat Banggar DPR RI dengan Kementerian PPN/Bappenas RI, di Gedung Nusantara II, Senayan Jakarta, Kamis (16/6/2022)
Lebih lanjut, Politisi Partai Golkar dari Dapil Jawa Timur IV Jember Lumajang ini menegaskan agar dalam penyusunan RKP dan Prioritas Anggaran dalam APBN, utamanya dalam pemulihan ekonomi harus mengedepankan keterpaduan dan keberlanjutannya. Sehingga output dan outcome dapat lebih terukur, cepat, tepat sasaran, serta menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
Tema kebijakan Fiskal tahun 2023 difokuskan pada Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang inklusif dan Berkelanjutan. Strategi yang ditempuh pemerintah diantaranya yang pertama dan utama adalah penguatan kualitas SDM.
“Saya sangat mengapresiasi serta memberikan dukungan terhadap langkah dan kebijakan pemerintah yang menjadikan peningkatan kualitas SDM mendapat perhatian utama. Antara konsepsi dan implementasi dilapangan hendaknya saling berkorelasi dan bersifat paraler” tandas pria yang akrab di sapa Bang Pur
Patut disayangkan selama ini, ikhtiar penguatan kualitas SDM melalui pendidikan masih jauh panggang dari api. Meski di tahun 2023 nanti akan terjadi Peningkatan untuk anggaran pendidikan (saat ini 542,8 triliun meningkat menjadi antara 595,6 triliun hingga 563,6 triliun), tetapi dalam implementasinya belum sepenuhnya mencukupi 20 % dari total APBN sebagaimana mandat konstitusi.
Belanja pendidikan mencakup Program 20 juta siswa Kartu Indonesia Pintar (KIP), 975,3 Ribu KIP Kuliah, tunjangan profesi guru dan PNS yang merupakan profesi pendidik sebanyak 264 ribu orang. Belanja pendidikan juga dipakai untuk Operasional sekolah melalui BOS.
Untuk BOS terdapat penambahan penerima manfaat di tahun 2023 yakni bagi 6,5 juta anak-anak tingkat PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini). (Red./alien)