Oleh: M. Faris Rifqi, akademisi muda di Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Jember.
Saat ini mahasiswa telah dihadapkan pada berbagai persoalan penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Demokratisasi dinilai masih hanya terjadi di kalangan borjuasi, sementara rakyat kecil terus-menerus dikebiri. Permasalahan seperti konflik agraria, perebutan ruang kota, kemiskinan, pendidikan yang belum merata, pelayanan kesehatan bagi rakyat miskin, dlsb. telah menyita perhatian besar dari mahasiswa. Giat kajian atas kebijakan pemerintah dan aksi kerakyatan mungkin telah lekat sebagai bagian dari gerakan mahasiswa.
Beragam gerakan mahasiswa timbul dan menggeliat untuk turut menjadi pelopor gelombang protes terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat. Salah satu organisasi mahasiswa progresif yang berdiri melawan dan tetap tegak hingga ini adalah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND). Organisasi mahasiswa yang terlahir dari rahim gelombang reformasi ini kerap inilai sebagai “kiri” oleh sebagian kawan. Cita-cita LMND adalah sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Sosialisme Indonesia dinilai sebagai alternatif haluan ekonomi yang mampu memberikan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Selain LMND, tentunya masih banyak organisasi mahasiswa lain yang bergerak menegakkan demokrasi dan membela kepentingan rakyat miskin. Banyak organisasi mahasiswa tersebut memberikan warna tersendiri meskipun kadang juga terdapat perbedaan pandangan dalam beberapa hal. Biasanya, mahasiswa tertarik untuk bergabung sebagai kader dari salah satu organisasi mahasiswa yang punya preferensi ideologis sama dengannya. Meskipun, tak jarang juga banyak mahasiswa yang belum memiliki preferensi ideologis sebelum bergabung dengan salah satu organisasi mahasiswa. Hal tersebut jamak terjadi.
Melihat mahasiswa dan gerakannya di masa kini, tentunya masih banyak sekali problem yang belum terselesaikan. Hal yang patut diperhatikan adalah peningkatan kualitas kader/mahasiswa. Kualitas dari seorang kader/mahasiswa harus diprioritaskan dalam program organisasi. Peningkatan kualitas kader menjadi begitu penting, karena kader-kader inilah nanti yang akan melaksanakan program juang organisasi di dalam medan yang lebih sulit. Daya literasi, kesadaran politik, penguasaan bidang studinya di kampus, serta partisipasi dalam aksi massa, menjadi sasaran pokok peningkatan kualitas kader.
Kemajuan gerakan mahasiswa amat ditentukan dari melejitnya refleksi dan aksi dalam diri mahasiswa. Ketidakseimbangan antara refleksi dan aksi hanya akan menghadirkan “pengeroposan” kualitas. Refleksi secara kritis atas persoalan yang dihadapi rakyat diperlukan oleh mahasiswa. Pun, refleksi atas pribadinya sendiri diperlukan oleh mahasiswa untuk menilai sejauh mana kapasitas moral dan intelektualnya. Sibuk melakukan refleksi kritis atas isu-isu terkini tanpa melakukan refleksi diri, sama saja bunuh diri. Pendidikan juga untuk menghaluskan perasaan, selain juga membangkitkan sisi pemikiran kritis yang melahirkan aksi protes.
Refleksi tanpa aksi pun ujungnya hanyalah verbalisme semata, sebagaimana aksi tanpa refleksi ujungnya hanyalah aktivisme belaka. Perlu adanya keselarasan di antaranya keduanya, apabila peningkatan kualitas kader diinginkan menjadi nyata. Aksi menjadi bermakna dan bernilai bagi rakyat, apabila kader/mahasiswa gerakan telah menjalani refleksi kritis atas persoalan sosial dan dirinya sendiri. Nyatanya, problem dalam gerakan mahasiswa sampai saat ini salah satunya adalah ketidakselarasan antara refleksi dan aksi. Kapasitas intelektual kader pun tiada artinya jika integritas moralnya sendiri tidak digubris, bukan?
Demi meningkatkan kualitas kader agar mumpuni, setiap organisasi perlu merangsang daya literasi kader. Kemudian, pendidikan politik di dalam organisasi juga menjadi amat penting untuk dilaksanakan. Pendidikan tersebut merupakan langkah awal mewujudkan kesadaran politik. Selain itu, baik juga bagi seorang kader untuk memperhatikan perkembangan studinya di kampus. Seorang kader yang menempuh studi teknologi pertanian misalnya, atau kader yang menempuh studi sejarah, jika mereka cukup menguasai studinya itu, tentu akan lebih mudah diintegrasikan dalam program kerja organisasi, khususnya terkait soal pertanian (yang nanti dipelopori mahasiswa pertanian), juga soal kesadaran sejarah (oleh mahasiswa sejarah).
Penegasan yang penting dari uraian di atas sebenarnya adalah bagaimana seorang kader mampu memandang pentingnya sebuah gerakan tanpa harus mengabaikan studi yang dia geluti. Sebab, ketika sudah lulus dari universitas nanti, haram hukumnya untuk masuk ke dalam birokrasi, tapi kemudian menjadi komprador dan kapitalis-birokrat karena integritas moral yang lemah. Haram juga menjadi budak perusahaan-perusahaan imperialis, bukan? Jalan yang baik untuk menopang berdikarinya seorang kader selepas masa kelulusannya dari universitas adalah “kemapanan di bidang ilmunya” dengan kesadaran politik progresif yang pro rakyat.
Alih-alih menjelma penguasa, menjadi intelektual & akademisi setelah tidak menjadi mahasiswa adalah suatu hal yang luar biasa, selama seorang kader tidak meninggalkan massa-rakyat atau malah hidup untuk kepuasan nafsunya sendiri di dalam menara gading “kemapanan”. Kalau yang negatif itu terjadi, betapa menyedihkannya!?