Oleh: H.Imam Kusnin Ahmad SH. Wartawan Senior dan PW ISNU Jawa Timur.
PADA ERA yang digaungkan sebagai awal perjalanan menuju “Indonesia Emas 2045”, sebuah realitas menyayat hati muncul di tengah langkah-langkah efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PERPUSNAS), salah satu pilar penting dalam membangun kapasitas literasi dan pengetahuan bangsa, terpaksa memangkas jam operasional serta berbagai layanannya.
Alokasi anggaran yang semula mencapai Rp721,8 juta pada awal tahun 2025 kini terus menyusut, menjadi Rp441,8 juta pada periode yang sama tahun itu dan bahkan melorot hingga Rp344 juta di tahun 2026.
Dikatakan bahwa pemangkasan ini dilakukan untuk mengalihkan sumber daya ke program-program prioritas seperti Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPT) serta program lainnya.
Namun, fenomena ini justru menciptakan sebuah paradoks yang perlu kita renungkan bersama: bagaimana bisa kita membangun negara yang cemerlang dan berdaya saing jika salah satu fondasi utama pembangunan manusia—akses terhadap perpustakaan dan sumber pengetahuan—justru diperkecil?
*Isi Ulasan dan Penjelasan*
Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa tujuan utama efisiensi APBN yang dilakukan pemerintah tidak bisa dianggap keliru.
Dalam konteks pembangunan nasional yang kompleks, pengalokasian anggaran ke program-program yang dianggap lebih mendesak seperti MBKM yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan kemampuan kerja mahasiswa, serta program pembangunan daerah tertinggal yang bertujuan mengurangi kesenjangan antarwilayah, memang memiliki alasan yang kuat.
Indonesia sebagai negara dengan wilayah yang luas dan keragaman yang besar memang membutuhkan fokus pada program-program yang dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa di kancah global.
Namun, masalahnya muncul ketika efisiensi dilakukan dengan cara yang tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap sektor-sektor yang sekilas tampak tidak langsung memberikan kontribusi ekonomi, namun memiliki peran krusial dalam membangun kapasitas manusia secara menyeluruh.
PERPUSNAS bukan sekadar tempat menyimpan buku. Ia adalah ruang publik yang menjadi akses pintu bagi seluruh lapisan masyarakat—baik anak-anak sekolah, mahasiswa, pekerja, maupun lansia—untuk memperoleh informasi, menambah pengetahuan, mengembangkan kreativitas, dan bahkan mencari solusi untuk permasalahan yang dihadapi.
Di era digital saat ini, perpustakaan juga bertransformasi menjadi pusat literasi digital, membantu masyarakat memilah informasi yang akurat dari lautan konten yang seringkali tidak terpercaya.
Pemangkasan jam operasional dan layanan PERPUSNAS berarti membatasi kesempatan bagi jutaan orang untuk mengakses sumber daya yang mereka butuhkan.
Anak-anak dari keluarga kurang mampu yang tidak memiliki akses ke buku atau perangkat elektronik di rumah akan kehilangan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan potensi diri mereka.
Mahasiswa yang membutuhkan referensi penelitian akan menghadapi kesulitan lebih besar dalam menyelesaikan tugas akademiknya. Bahkan bagi pekerja yang ingin meningkatkan keterampilan atau berwirausaha, perpustakaan seringkali menjadi tempat untuk mencari inspirasi dan informasi penting.
Paradoks yang paling mencolok adalah bahwa program-program prioritas yang menjadi tujuan dari efisiensi ini justru akan sulit mencapai hasil maksimal jika dukungan dari sektor literasi dan pengetahuan tidak kuat.
Misalnya, program MBKM akan menghasilkan lulusan yang berkualitas jika mahasiswa memiliki kemampuan berpikir kritis, analitis, dan mampu mengakses serta mengolah informasi dengan baik—kemampuan yang salah satunya dapat diasah melalui akses ke perpustakaan.
Begitu juga dengan pembangunan daerah tertinggal; masyarakat di daerah tersebut akan sulit untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan jika mereka tidak memiliki literasi yang memadai untuk memahami program-program pemerintah dan mengambil keputusan yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
Selain itu, pengurangan anggaran untuk PERPUSNAS juga bisa dianggap sebagai kurangnya pemahaman terhadap pentingnya investasi dalam modal manusia secara berkelanjutan.
Indonesia Emas tidak akan terwujud hanya dengan pertumbuhan ekonomi atau pembangunan infrastruktur semata. Ia membutuhkan generasi muda yang cerdas, kreatif, dan memiliki integritas—yang semuanya tidak bisa tercapai tanpa dukungan sistem pendidikan dan literasi yang kuat.
*Motivasi*
Meskipun realitas yang dihadapi PERPUSNAS saat ini cukup memprihatinkan, kita tidak boleh menyerah pada kondisi ini. Paradoks yang muncul harus menjadi pemicu bagi kita semua—baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha—untuk berpikir lebih kritis tentang bagaimana kita mengalokasikan sumber daya dan memprioritaskan pembangunan bangsa.
Pemerintah perlu melihat bahwa investasi dalam literasi dan perpustakaan bukanlah biaya yang perlu dipangkas, melainkan investasi jangka panjang yang akan memberikan hasil lipat ganda bagi kemajuan negara.
Masyarakat bisa berperan aktif dengan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perpustakaan dan mendukung upaya untuk memastikan bahwa layanan ini tetap dapat diakses oleh semua orang. Dunia usaha juga dapat berkontribusi melalui program kemitraan atau sponsor untuk membantu meningkatkan kapasitas PERPUSNAS dan perpustakaan-perpustakaan lainnya di seluruh Indonesia.
Ingatlah bahwa setiap buku yang dibaca, setiap informasi yang diperoleh, dan setiap ide yang lahir dari perpustakaan adalah batu bata yang menyusun fondasi Indonesia Emas yang kita impikan.
Mari kita bekerja sama untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun lapisan masyarakat yang terpinggirkan dalam upaya kita untuk mencapai masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara kita.*Wallahu A’lam Bisshawab*