
BLITAR – Dua Kecamatan di Kabupaten Blitar rawan politik uang ini menjadi fokus Panwascam Kabupaten Blitar punya tugas khusus wajib pantau pemungutan suara saat Pilkada 2024.
Masyarakat meminta panwas aktif mensosialisasikan gerakan tolak politik uang alias serangan fajar kepada para pemilih. Sehingga masyarakat
bisa memberikan hak suara sesuai dengan hati nurani masing-masing dalam pemilihan Gubernur Jatim maupun Bupati Blitar.
“Kami sudah menekankan kepada seluruh panwascam maupun pengawas tingkat desa, dan TPS untuk mensosialisasikan tolak money politic (politik uang). Bahkan sampai nanti siang, yang rawan adanya serangan fajar,” ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar Ida Fitria Rabu (27/11/2024).
Ida menyebut masing-masing panwascam diminta untuk berpatroli minimal 2 kali sehari. Panwascam akan berkeliling atau menyisir masing-masing desa/kelurahan dan kecamatan untuk melakukan pengawasan. Dalam patroli itu, petugas turut mengajak warga untuk menolak politik uang.
“Kami instruksikan ke jajaran, panwascam dan petugas pengawas lainnya untuk patroli bersama setidaknya 2 kali sehari. Khususnya di titik kumpul yang masyarakat, untuk mencegah transaksi politik uang pada Pilkada ini,” terangnya.
Menurut Ida, Bawaslu Kabupaten Blitar telah memetakan sejumlah daerah/kecamatan yang rawan terjadi kecurangan politik. Seperti di Kecamatan Selopuro dan Kecamatan Garum. Dua kecamatan tersebut tercatat rawan terjadi politik uang dan intimidasi penyelenggara Pemilu.
“Ada beberapa yang rawan, tapi yang cukup menjadi fokus kami adalah Kecamatan Selopuro dan Garum. Berkaca saat Pemilu kemarin, dua kecamatan ini terindikasi rawan serangan fajar dan intimidasi. Tapi kami tetap akan fokus ke seluruh wilayah di Kabupaten Blitar,” jelasnya.
Ida juga menyebut panwascam dan petugas Bawaslu akan melakukan pengawasan terhadap distribusi logistik hingga ke TPS. Itu dilakukan untuk memastikan tidak ada kendala dalam pendistribusian logistik yang akan digunakan untuk pemungutan suara.
“Tentu saat ini sampai kita akan pantau distribusi logistik, dan tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Ini untuk mencegah adanya kecurangan lain, atau kendala lain. Harapan kami pemungutan sampai dengan penghitungan suara bisa berjalan dengan tertib dan kondusif,” tandasnya.*Imam Kusnin Ahmad*