Banyuwangi-menaramadinah com-Mewakili teman-teman kandidat Kasek SMA SMK Negeri di Jatim wadul ke DPRD Jatim (3 Nov.2022) minta difasilitasi terkait nasib mereka yang terkatung-katung lantaran tak kunjung diangkat oleh Dinas Pendidikan Jatim.
Padahal banyak jabatan kepala sekolah SMA/SMK yang kosong hingga terpaksa diisi seorang Pelaksana Tugas (Plt.). Ada sekolah hampir setahun kosong tanpa Kasek definitif. Misalnya di Kabupaten Banyuwangi ada 7 SMA Negeri yang dirangkap oleh Kasek Plt. Di kab. Bojonegoro ada 13 sekolah, Kab. Bangkalan 10 sekolah yang kosong.
Jelas kinerja kasek Plt tidak bisa optimal karena harus memegang 2 sekolah yang posisinya berjauhan, kata seorang guru senior di yang tidak mau disebut namanya.
Pada hal ada 300 guru yang dinyatakan lulus diklat calon Kasek dan sudah memiliki NUKS (Nomor Unik Kepala Sekolah).
Harapan para calon kasek itu, Pemprov segera mengangkat mereka. Mereka sudah beberapa tahun menunggu giliran diangkat sebagai Kasek.
Disayangkan para pihak beberapa tahun yang lalu saat Kadisdik Prov dipimpin oleh Dr. Syaiful Rahman, M.M. ditengarai ada upaya KKN dalam mengangkat jabatan kepala SMA. Tanpa prosedur diklat beberapa guru diangkat sebagai Kasek.
Menyakitkan tentunya, karena yang lulus diklat justru diteledorkan. Hari gini kok masih ada kebijakan bermuatan KKN. Menodai era reformasi yang telah diperjuangkan berdarah-darah oleh para aktivis 98.
“…jangan ada lagi kebijakan KKN, harapan para kandidat yang sudah susah payah berseleksi dan berdiklat”.
Harapan lain dari para kandidat Kasek itu, “pengangkatan Kasek tidak disangkut-sangkutkan dengan politik praktis, Pilkada gubernur, bupati maupun walikota”, ungkap di antara kandidat.
Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Hj. Wara Sundary Renny Pramana, S.E. mengaku kondisi pendidikan di Jawa Timur memprihatinkan. Pasalnya, jabatan kepala sekolah SMA dan SMK sampai saat ini yang diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt). Disampaikan Renny saat dikonfirmasi, Jumat (4/11/2022).
Menurut Renny, banyaknya Plt kepala sekolah di SMA dan SMK ini tentunya sangat tidak sehat terhadap penyelenggaraan organisasi sekolah dan penyelenggaraan Pendidikan yang bermutu di Provinsi Jawa Timur.
“Oleh sebab itu, Komisi E merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera melakukan pelantikan kepada kepala sekolah yang sudah memenuhi persyaratan awal tahun 2023,” terang kakak kandung dari Menteri Sekretris Kabinet Pramono Anung ini.
- MR Jurnalis Menaramadinah. Com