Pasuruan – menaramadinah.com: Rencana pemerintah menerapkan new normal di dorong oleh DPR agar memasukkan program pelaksanaan tahapan Pilkada serentak dalam rencana new normal tersebut. Sebab, Pilkada serentak merupakan langkah strategis dalam rangka keberlangsungan demokrasi dan stabilitas sosial ekonomi.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh anggota DPR RI Aminurrahman. Bahwa dalam penerapan new normal itu, diharapkan mampu memberikan sesuatu yang berdampak terhadap masyarakat. DPR memandang pelaksanaan Pilkada serentak harus optimal. “Makanya komisi dua sepakat dengan Mendagri pilkada serentak tidak boleh di undur lagi. Karena kalau di undur, akan memberikan efek yang kurang baik,” ujarnya
Ditambahkan oleh Aminurrahman yang pernah menjabat Walikota Pasuruan dua periode ini, kalau tidak ada Pilkada serentak proses demokrasi mandek. Sehingga akan mempengaruhi pemulihan ekonomi, sosial dan keamanan masyarakat.
“Karena kalau Gubernur, Bupati dan Walikota hanya dijabat oleh Pj. Maka kebijakan yang dihasilkan lambat. Sebab masih memerlukan birokrasi yang panjang untuk menghasilkan kebijakan strategis. Karena perlu konsultasi terlebih dulu. Jadi keputusan yang dihasilkan lambat,” tambah politisi dari pasti Nasdem.
Amin yang juga pernah menjadi Ketua DPRD Kota Pasuruan ini, menekankan pelaksanaan Pilkada serentak di 270 kepala daerah ini tetap tidak boleh melanggar protokol kesehatan yaitu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan sesering mungkin. (aza)