JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengumumkan bahwa cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog telah mencapai jumlah luar biasa 5,33 juta ton. Angka ini menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan dianggap sebagai langkah strategis yang memperkokoh ketahanan pangan nasional di tengah tantangan global serta tekanan inflasi pangan dunia.
Ketua Tim Kerja Stabilisasi Pasokan Pangan Bapanas, Yudhi Harsatriadi Sandyatma, mengungkapkan bahwa stok beras yang kuat merupakan bukti bahwa Indonesia semakin kokoh dalam menjaga pasokan pangan nasional yang menjadi kebutuhan pokok mayoritas masyarakat.
“Ketersediaan beras yang kuat mempertegas posisi Indonesia dalam menjaga pasokan pangan di tengah berbagai tantangan global dan dinamika inflasi pangan dunia,” jelas Yudhi saat menyampaikan laporan dalam Economic Conference of The National Sustainable Food Programme, Kamis (11/6/2026).
Menurut Yudhi, neraca pangan nasional saat ini dalam kondisi cukup baik terutama untuk komoditas beras. Cadangan beras pemerintah yang mencapai 5,33 juta ton merupakan capaian tidak biasa yang menjadi prestasi luar biasa sepanjang sejarah republik ini.
Lebih jauh, Yudhi menekankan pentingnya penguatan stok pangan dalam menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan keterjangkauan pangan, dua pilar utama yang berperan dalam menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat. “Dalam pengendalian inflasi pangan, ketersediaan dan keterjangkauan adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan dan berkaitan erat dengan stabilisasi pasokan dan harga pangan,” ujarnya.
Selain memperkuat cadangan stok, Bapanas juga menggencarkan pengawasan harga dan mutu pangan melalui pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih (Saber) Pelanggaran Harga, Mutu, dan Keamanan Pangan Tahun 2026. Satgas ini melibatkan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum guna memastikan kepatuhan terhadap harga eceran tertinggi (HET), harga acuan penjualan (HAP), standar mutu, dan keamanan pangan di lapangan.
“Apa tugas tim ini? Pertama adalah mengidentifikasi dan memverifikasi potensi pelanggaran terhadap harga acuan pemerintah maupun harga eceran tertinggi yang berlaku di republik ini,” terang Yudhi.
Selain pengawasan, satgas juga berperan mengantisipasi lonjakan harga dan pelanggaran terkait mutu dan keamanan pangan. Sebagai bagian dari upaya menstabilkan harga, program Gerakan Pangan Murah (GPM) terus dioptimalkan dan hingga 8 Juni 2026 berhasil dilaksanakan 5.237 kali di 36 provinsi dan 377 kabupaten/kota. Program ini menjadi instrumen utama meredam gejolak harga sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap pangan pokok.
Selain itu, dukungan turut datang dari Bank Indonesia melalui program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) yang berjalan bersamaan dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Deputi Gubernur BI, Ricky P. Gozali, menegaskan bahwa program ini fokus pada tiga sasaran utama: menjaga stabilitas harga, memastikan kesinambungan pasokan antarwilayah dan waktu, serta meningkatkan efisiensi rantai pasok pangan.
“Sasaran ini bukan hanya menjaga stabilitas harga hari ini, tapi juga membangun sistem pangan nasional yang tangguh menghadapi perubahan iklim, tantangan global, dan peningkatan kebutuhan menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.
Secara umum, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi nasional masih terkendali. Inflasi tahunan (year-on-year) berada pada 3,08%, sesuai dengan rentang sasaran pemerintah, sementara inflasi bulanan (month-to-month) pada Mei 2026 tercatat 0,28%.
Capaian cadangan beras sebesar 5,33 juta ton ini menandai momen penting dalam penguatan ketahanan pangan Indonesia yang tidak hanya fokus pada kuantitas stok tetapi juga kualitas pengelolaan dan distribusi. Dalam konteks global yang penuh ketidakpastian, peningkatan stok ini menjadi semacam benteng vital untuk menjaga stabilitas harga pangan, sekaligus melindungi daya beli masyarakat yang rentan terhadap kenaikan harga.
Pentingnya keseimbangan antara ketersediaan dan keterjangkauan pangan seperti yang ditekankan oleh Bapanas menjadi pondasi utama dalam menjaga inflasi tetap terkendali. Langkah pengawasan melalui Satgas Saber harga, mutu, dan keamanan pangan merupakan mekanisme kontrol realistis guna mencegah praktek curang dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem pangan nasional.
Sinergi dengan peran Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi pangan juga menambah kekuatan komprehensif dalam merancang strategi jangka panjang yang adaptif terhadap perubahan iklim, volatilitas pasar global, dan kebutuhan domestik yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dan perkembangan ekonomi.
Dengan kepastian pasokan yang terjaga dan sistem pengendalian yang ketat, masyarakat diharapkan dapat menikmati harga pangan yang stabil dan terjangkau, sehingga upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan nasional bisa berjalan optimal.*Imam Kusnin Ahmad*