Oleh : Firman Syah Ali
Akhir-akhir ini banyak penampakan kepala daerah atau pejabat publik lainnya yang sudah berstatus tersangka, terdakwa, atau bahkan mantan narapidana korupsi, saat kembali maju dalam kontestasi politik atau menunjuk keluarganya sebagai pengganti atau menunjuk kader politiknya, mereka tetap menang telak dan dielu-elukan. Ketika diwawancarai, masyarakat menganggap korupsi sebagai hal biasa yang dilakukan semua pejabat (normalization of corruption). Alih-alih menghukum secara sosial, basis massa justru membela dengan narasi “Tidak apa-apa korupsi, yang penting dia ramah dan sering bagi-bagi bansos/sembako. Toh yang lain juga korupsi, tapi malas berbagi”.
Ya begitulah situasi Negeri +62 saat ini, figur yang mempunyai cacat moral, cacat etika bahkan cacat hukum tetap disukai masyarakat, dipuji-puji, dielu-elukan dan didukung dalam berbagai kontestasi. Masyarakat tau persis track recordnya, namun masyarakat tidak peduli itu. Bahkan orang yang mengkritik figur tersebut dibuli beramai-ramai oleh netijen.
Inilah situasi di mana masyarakat sangat permisif terhadap para demagog. Masyarakat mulai mengalami patologi sosial berupa kecintaan kepada para demagog. Ini disebut patologi demagofilia, yaitu kondisi psikologis massa yang mengalami kecintaan buta atau ketertarikan obsesif terhadap figur demagog. Masyarakat tidak lagi kritis terhadap kebohongan atau manipulasi, melainkan justru mengagumi gaya retorika yang agresif dan menghasut. Masyarakat (sebagai korban) justru membela, mencintai, dan menaruh empati kepada pemimpin yang memanipulasi, membohongi, atau merugikan hak-hak mereka sendiri demi agenda kekuasaan sang pemimpin. Situasi ini disebut juga Sindrom Stockholm Politik atau populisme toksik.
Kalau dibiarkan, demagofilia akan mengarah pada apa yang dalam teori siklus polybios disebut sebagai oklokrasi, yaitu kekuasaan di tangan massa yang emosional dan tidak rasional. Massa yang digerakkan dan dikendalikan oleh persepsi-persepsi produk para demagog.
DEMAGOG : MAKHLUK APA?
Secara etimologis, demagog berasal dari bahasa Yunani demagogos, yang merupakan gabungan dari kata demos (rakyat) dan agogos (pemimpin). Namun dalam definisi modern, demagog adalah seorang pemimpin politik yang mendapatkan kekuasaan atau pengaruh dengan cara mengeksploitasi emosi, persepsi, ketakutan, dan kebencian publik, alih-alih menggunakan argumen rasional atau kebijakan yang berbasis riset. Pada awalnya, istilah demagogos di Athena Kuno tidak selalu berkonotasi negatif, ia sekadar merujuk pada pemimpin rakyat yang memiliki kemampuan retorika tinggi. Namun, seiring berjalannya waktu, para filsuf seperti Plato dan Aristoteles mulai melihat pola bahwa kemampuan retorika yang kuat sering kali disalahgunakan untuk menyesatkan rakyat demi ambisi pribadi. Sejak itulah, istilah ini mengalami pergeseran makna (peyorasi) menjadi sosok manipulator politik.
CONTOH DEMAGOG
Contoh demagog klasik yang paling sering dikutip dalam sejarah adalah Cleon dari Athena. Selama Perang Peloponnesus, Cleon muncul sebagai sosok yang sangat agresif. Ia menolak pendekatan diplomatik dan menggunakan pidato-pidato yang membakar amarah rakyat untuk mendukung kebijakan perang yang brutal. Cleon adalah prototipe demagog, ia tidak memiliki kualifikasi militer atau aristokrat yang mapan, namun ia berhasil menguasai opini publik melalui oratorikal yang memanipulasi keresahan kelas bawah.
Masih di Yunani Kuno, ada juga Alcibiades, seorang politisi cerdas yang sering berganti loyalitas dan menggunakan pesona pribadi serta janji-janji muluk untuk menarik dukungan massa, yang kemudian membawa Athena menuju kehancuran strategis.
Berikutnya ada Napoleon III dari Perancis Abad Ke-19. Ia sering dianggap sebagai pionir caesarisme modern, di mana ia menggunakan plebisit untuk melegitimasi kekuasaan otokratisnya dengan mengklaim sebagai wakil rakyat.
Selanjutnya kita jalan-jalan ke Jerman dan Italia Abad Ke-20, di situ ada Adolf Hitler dan Benito Mussolini sebagai contoh ekstrem dari demagogi. Mereka menggunakan radio dan propaganda massal untuk mengkambinghitamkan kelompok minoritas guna menyatukan massa rakyat di bawah visi fasisme yang paranoid.
Terakhir, mari kita berwisata di dalam negeri sendiri, di mana demagogi sering bermanifestasi dalam bentuk populisme identitas. Fenomena ini tidak selalu merujuk pada satu individu, melainkan pola politik yang terus berulang.
Sejak era pasca-Reformasi, ruang publik Indonesia sering kali diisi oleh politisi yang
membangun narasi “Kami vs Mereka” (politik identitas). Mereka menggunakan diksi yang sangat emosional untuk menyerang lawan politik daripada memaparkan visi kebijakan. Merekamenjanjikan solusi instan yang tidak realistis, misalnya, janji ekonomi yang mustahil secara fiskal namun terdengar manis bagi rakyat yang sedang kesulitan. Mereka menyebar pidato ala Bung Karno namun isinya Bungkusan alias omon-omon. Namun rakyat tetap mencintainya, bahkan rakyat (baca : pendukungnya) rela berpura-pura bahagia di bawah pemerintahan sang demagog tersebut.
MENGULIK PENYEBAB
Mengapa demagogi berinflasi atau membanjiri ruang publik di Negeri +62?
Pertama, ekosistem media sosial. Algoritma media sosial menciptakan echo chamber (ruang gema) yang memperkuat bias konfirmasi. Demagog tidak lagi butuh mimbar fisik, mereka cukup dengan posting yang memicu kemarahan, atau mengerahkan buzzer untuk itu. Medsos memang ibarat pisau, digunakan untuk kebaikan bisa, untuk kejahatan juga bisa.
Kedua, Krisis Kepercayaan pada Institusi. Ketika media arus utama, akademisi, dan lembaga negara dianggap tidak lagi pro rakyat, bahkan sama sekali tidak dipercaya (public distrust), masyarakat mencari juru selamat alternatif, bahkan jika juru selamat tersebut adalah seorang manipulator ulung.
Ketiga, Kesenjangan Ekonomi. Disparitas yang lebar membuat rakyat mudah tergiur oleh narasi populistis yang menjanjikan perubahan total atau pembersihan elite, meskipun narasi tersebut sering kali kosong melompong alias omon-omon.
WAY OUT?
Kita harus melawan inflasi demagog dengan memperkuat imunitas demokrasi.
Pertama, Literasi Politik dan Media. Masyarakat perlu dididik untuk membedakan antara argumen berbasis data dan retorika omon-omon berbasis emosi. Melek literasi adalah kunci.
Kedua, Penguatan Lembaga Independen. Media dan lembaga riset harus tetap independen dan berani melakukan fact-checking secara konsisten agar kebohongan demagog tidak menjadi narasi dominan.
Ketiga, Demokrasi Deliberatif. Mendorong ruang diskusi publik yang inklusif, di mana perbedaan pendapat diselesaikan melalui musyawarah, bukan melalui mobilisasi massa yang berbasis kebencian.
KONKLUSI
Fenomena demagogi adalah tantangan serius bagi demokrasi kita. Seperti inflasi ekonomi yang menggerus daya beli, inflasi demagog menggerus daya nalar kritis sebuah bangsa. Jika kita membiarkan para demagog terus mendominasi ruang publik, yang akan hancur bukanlah sekadar reputasi politik, melainkan kohesi sosial itu sendiri.
Mari kita menjadi pemilih yang skeptis. Setiap kali ada politisi yang retorika dan propagandanya membuat kita merasa sangat marah kepada kelompok lain, dan sangat bangga terhadap kelompok sendiri, berhentilah sejenak. Tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah ini solusi, atau hanya sekadar umpan emosi ala demagog?
*) Penulis adalah Direktur Eksekutif Nine Stars Institute (NSI)/Pengurus Pusat Majelis Alumni IPNU/Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Pergerakan (ADP)