Oleh: Sayyid Diar Mandala
Menara Madinah | Jumat, 24 April 2026
Bismillahirrahmanirrahim.
Diskursus publik mengenai validitas nasab yang mengklaim bersambung kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menuntut penjernihan metodologis. Di tengah dinamika yang berkembang, muncul fenomena menghadirkan tokoh ulama dari luar negeri untuk memberikan tazkiyah sebagai bentuk penguatan klaim nasab kelompok tertentu.
Dalam khazanah intelektual Islam, khususnya tradisi keilmuan di Banten, terdapat prinsip yang tidak dapat ditawar: pembuktian nasab adalah wilayah ilmu, bukan wilayah testimoni personal.
Tradisi Izzah Ilmiah: Ulama dan Masyarakat Banten Tidak Silau
Ulama dan masyarakat Banten mewarisi sikap ilmiah yang matang dan berkarakter. Secara historis, mereka tidak bersikap taklid terhadap nama besar, gelar, maupun asal geografis seorang tokoh. Ulama dan masyarakat Banten tidak silau. Bagi ulama dan masyarakat Banten, yang menjadi timbangan utama adalah data, bukan pernyataan atau rekomendasi dari ulama manapun dari belahan dunia manapun.
Prinsip ini berakar pada kaidah al-haqqu ahaqqu an yuttaba. Kebenaran lebih berhak diikuti ketimbang ketokohan. Sejak masa Kesultanan Banten, jejaring intelektual ulama nusantara telah melintasi Haramain, Hadramaut, hingga Persia. Namun dalam timbangan kebenaran, mereka tetap mandiri: dalil dan data menjadi hakim tertinggi. Inilah izzah ilmiah yang menjadikan Banten sebagai salah satu benteng sanad keilmuan di Nusantara.
Kaidah Ilmu Nasab: Sentralitas Bukti Sezaman
Disiplin ilmu al-ansab memiliki metodologi yang ketat. Kaidah pokoknya: al-nasab la yatsbutu illa bi al-bayyinah. Nasab tidak dapat ditetapkan kecuali dengan bukti yang sahih. Dalam hierarki pembuktian, dokumen primer berupa kitab nasab yang ditulis pada era yang berdekatan dengan tokoh yang diklaim menempati posisi paling otoritatif.
Dalam konteks ini, tesis yang disampaikan oleh Kyai Imaduddin telah meletakkan standar akademik yang terang: pembuktian nasab harus berbasis manuskrip sezaman. Hingga saat ini, belum dapat ditunjukkan rujukan dari korpus literatur abad ke-5 Hijriah yang secara eksplisit mencantumkan nama Ubaidillah sebagai putra Ahmad bin Isa al-Muhajir. Padahal, abad ke-5 H merupakan periode yang kronologisnya sangat dekat dengan masa hidup Ahmad bin Isa. Absennya data primer ini merupakan problem akademik yang fundamental, sebagaimana telah diidentifikasi dalam tesis tersebut.
Mendekonstruksi Argumen Jarak Geografis
Terdapat argumentasi yang berupaya menjelaskan absennya nama Ubaidillah dalam literatur abad ke-5 H dengan alasan faktor jarak geografis antara Hadramaut dan pusat-pusat keilmuan Islam.
Tinjauan sejarah intelektual menunjukkan kelemahan argumen tersebut. Sejak abad ke-3 H, mobilitas keilmuan melalui rihlah ilmiyyah, jaringan perdagangan internasional, serta ibadah haji telah membentuk sirkulasi informasi yang intensif. Fenomena ini terbukti dari karya para muhadditsun seperti Imam al-Bukhari dari Bukhara dan Imam Muslim dari Naisabur yang berhasil menghimpun ribuan jalur sanad lintas benua.
Berdasarkan realitas historis tersebut, jika Ubaidillah merupakan figur kunci dalam mata rantai nasab, maka secara nalar sosiologis-historis sangat kecil kemungkinan namanya luput total dari dokumentasi para ulama abad ke-5 H. Dalam tradisi pencatatan nasab, jarak geografis tidak pernah menjadi penghalang absolut.
Penegasan Standar Objektif: Menguatkan Tesis Ilmiah
Dari analisis di atas, terdapat tiga penegasan akademik:
1. Tesis yang diajukan Kyai Imaduddin telah berhasil mengembalikan diskursus nasab ke dalam koridor ilmu al-ansab yang sahih, yakni keharusan adanya data primer sezaman. Hingga kini, upaya membantahnya belum menghadirkan manuskrip abad ke-5 H sebagai data tandingan yang selevel.
2. Standar keilmuan yang dipegang ulama dan masyarakat Banten dan umat Islam Indonesia secara umum adalah menempatkan data di atas tazkiyah. Legitimasi nasab tidak dapat didirikan di atas pernyataan personal, setinggi apapun maqam pemberi pernyataan. Ia harus berdiri di atas bukti manuskrip yang dapat diuji secara filologis dan historis.
3. Prinsip universal dalam ilmu nasab: Tanpa dukungan data sezaman, setiap klaim nasab secara metodologis wajib ditangguhkan. Ini adalah sikap yang adil, objektif, dan sejalan dengan tradisi tahqiq dalam khazanah Islam.
Otoritas keilmuan tidak lahir dari pengakuan, melainkan dari kekuatan bukti. Kemuliaan nasab Rasulullah shallallahu alaihi wasallam terlalu agung untuk ditegakkan di atas dasar yang secara metodologis dapat diperdebatkan.
Wallahu a’lam bish-shawab.