Surabaya-Aneh aneh saja di Kota Surabaya muncul surat edaran yang diduga berisi permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) yang ditandatangani Ketua LPMK Manukan Wetan Surabayam
Masyarakat yang menyayangkan beredarnya surat tersebut. Pasalnya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) selama ini dikenal sebagai wadah aspirasi warga di tingkat kelurahan.
Menanggapi masalah tersebut, Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, yang akrab disapa Cak YeBe, langsung bergerak cepat. Ia mengaku telah menghubungi Camat Tandes untuk meminta evaluasi terhadap Ketua LPMK Manukan Wetan.
“Barusan saya telepon Pak Febri, Camat Tandes. Saya minta yang bersangkutan dievaluasi agar tidak lagi diposisikan sebagai Ketua LPMK. Dan Pak Camat siap menindaklanjuti,” ujar Cak YeBe, Kamis (26/2/2026).
Langkah cepat ini, menurutnya, penting agar persoalan tidak melebar dan tidak menjadi preseden buruk bagi lembaga kemasyarakatan lainnya di Surabaya.
” LPMK memiliki peran strategis sebagai jembatan antara warga dan pemerintah. Karena itu, integritas pengurus menjadi hal utama yang tak bisa ditawar,”ujarnya.
Menurutnya, dugaan permintaan THR dengan mengatasnamakan lembaga tidak dapat dibenarkan. Jika terbukti, evaluasi bahkan pencopotan jabatan adalah langkah yang wajar demi menjaga marwah kelembagaan.
“Kami tidak ingin lembaga kemasyarakatan tercoreng oleh tindakan yang tidak pantas. Evaluasi penting agar ke depan LPMK benar-benar bekerja untuk kepentingan warga,” tegas politisi Partai Gerindra tersebut.
Tak hanya fokus pada satu kasus, Cak YeBe juga mengingatkan seluruh pengurus LPMK di Surabaya agar menjadikan peristiwa ini sebagai pembelajaran bersama.
Ia meminta para pengurus tetap berpegang pada aturan dan etika, serta tidak memanfaatkan momentum apa pun untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Saya mengimbau seluruh LPMK se-Surabaya agar menjaga etika, menjaga kepercayaan masyarakat, dan tidak melakukan praktik-praktik yang bisa merusak citra lembaga,” ujarnya.
Di tengah meningkatnya partisipasi warga dalam pembangunan kota, kepercayaan publik menjadi modal utama. Sekali tercoreng, dampaknya bisa meluas dan merugikan banyak pihakM
“Kepercayaan masyarakat itu mahal. Jangan sampai karena satu tindakan, seluruh LPMK ikut terdampak citranya,” pungkasnya.
MM