Oleh Dr. Al Chaidar Abdurrahman Puteh, Dosen Antropologi Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh
Board of Peace (BoP), yang digagas dalam kerangka Abraham Accords oleh Donald Trump, bukanlah forum perdamaian. Ia adalah proyek kolonialisme modern yang berbahaya, sebuah instrumen untuk menormalisasi penjajahan Israel atas Palestina. Klaim “perdamaian” hanyalah propaganda yang menutupi kenyataan pahit: rakyat Palestina terus dirampas haknya, sementara Israel memperoleh legitimasi internasional.
Indonesia, dengan keterlibatannya, telah mengkhianati konstitusi yang menegaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Lebih dari itu, Indonesia berusaha menghapus sejarah solidaritas Palestina, negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia ketika dunia masih ragu. Pengkhianatan ini adalah noda moral dan politik yang tidak bisa ditoleransi.
Jonathan Tonge dalam Comparative Peace Processes menulis: “Peace processes that ignore the fundamental grievances of the oppressed are doomed to fail; they become mechanisms of control rather than liberation” (Tonge, 2014: 88). Kutipan ini menegaskan bahwa BoP bukanlah jalan menuju pembebasan, melainkan mekanisme kontrol yang memperpanjang penderitaan.
Oren Barak dalam kajiannya tentang kegagalan Oslo menegaskan: “The Oslo process institutionalized Palestinian weakness and failed to address the asymmetry of power, thereby ensuring its collapse” (Barak, 2005: 721). BoP adalah kelanjutan dari kegagalan itu, sebuah forum yang hanya memperkuat kelemahan Palestina dan mengabadikan dominasi Israel.
Majelis Mujahidin Indonesia dengan lantang
menolak BoP, menyebutnya sebagai alat penjajahan yang berbahaya. Sikap ini adalah suara perlawanan yang harus diperkuat, karena BoP bukan sekadar diplomasi, melainkan proyek kolonialisme yang mengancam integritas bangsa Indonesia sendiri.
Kami menegaskan: BoP adalah pengkhianatan terhadap sejarah, konstitusi, dan solidaritas kemanusiaan. Indonesia harus segera menarik diri dari segala bentuk keterlibatan dalam forum ini.
Kami menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan gerakan perlawanan untuk menolak BoP dengan tegas. Tidak ada perdamaian tanpa keadilan. Tidak ada legitimasi bagi penjajahan.
Board of Peace adalah perdamaian semu. Ia harus ditolak, dilawan, dan dibongkar sebagai proyek kolonialisme yang berbahaya. Indonesia harus kembali ke jalannya: berdiri bersama Palestina, menegakkan amanat konstitusi, dan menolak segala bentuk penjajahan.[]