By M Ali Mustofa
Ironi Negeri: Saat Rakyat Dituntut “Spek Dewa”, Wakilnya Cukup “Spek Seadanya”
Pernahkah Anda merasa sesak napas saat membaca kualifikasi lowongan kerja hari ini? Untuk posisi staf administrasi bergaji UMR saja, syaratnya berderet: Minimal S1, IPK 3.00, TOEFL 500, berpenampilan menarik, dan punya pengalaman 2 tahun. Rakyat kecil dipaksa memiliki “spek dewa” hanya untuk bertahan hidup.
Namun, di panggung yang lebih tinggi, sebuah fakta menohok baru saja diungkap oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti. Ia menyebutkan fenomena yang sebenarnya sudah jadi rahasia umum: banyak anggota dewan yang merupakan lulusan Paket C (setara SMA).
Ini bukan soal merendahkan ijazah Paket C. Pendidikan kesetaraan adalah hak yang mulia bagi mereka yang putus sekolah. Namun, ketika ijazah ini menjadi tiket masuk untuk mengelola anggaran negara triliunan rupiah dan merancang undang-undang yang rumit, kita patut bertanya: Ada apa dengan standar kualitas pemimpin kita?
Meritokrasi yang Mati Suri
Fenomena ini menelanjangi wajah asli demokrasi kita. Di sektor swasta dan birokrasi level bawah, meritokrasi (sistem berbasis kemampuan) adalah tuhan. Anda tidak kompeten, Anda tersingkir.
Sebaliknya, di ranah politik, kompetensi intelektual seolah menjadi nomor sekian. Syarat administratif yang “minimalis” bagi calon legislatif menciptakan celah lebar. Seseorang tidak perlu memahami kompleksitas hukum tata negara, tidak perlu paham makro-ekonomi, asalkan lolos syarat administrasi dasar, jalan terbuka lebar.
Lantas, apa yang menggantikan kompetensi? Jawabannya klasik di negara yang korup: Isi Tas.
Ketika “Isi Tas” Mengalahkan “Isi Kepala”
Pendidikan yang rendah seringkali dikompensasi dengan modal kapital yang kuat. Dalam ekosistem politik berbiaya tinggi (high-cost politics), seorang kandidat cerdas bergelar Doktor bisa dengan mudah dikalahkan oleh kandidat lulusan Paket C yang punya dana tak terbatas untuk “serangan fajar”.